26 Desember 2025
Beranda blog Halaman 385

Tiga Kader Gerindra Ikut Kunker ke Austria yang Menelan Korban Mahasiwa Indonesia

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Mohamad Hekal dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Banggar DPR RI bersama Wakil Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI Kiki Verico, serta Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti, di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2025). Foto : Azka/Andri

Jakarta, aktual.com – Di tengah aksi demonstrasi menuntut pembatalan tunjangan DPR yang memanas di Jakarta, sejumlah anggota Komisi XI DPR justru melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Wina, Austria.

Rombongan ini dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra, M Hekal Bawazier, bersama mitra kerja yakni Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kunjungan berlangsung pada 25–27 Agustus 2025 dan belakangan berbuntut panjang.

Tidak hanya Hekal, dua kader Gerindra lain, I Dewa Agung Widiarsana dan Anissa Mahesa, juga ikut dalam rombongan ke kota klasik tersebut. Padahal, kader partai dianggap seharusnya memberi teladan di tengah kebijakan Presiden Prabowo yang mengimbau penghematan anggaran.

Usai kegiatan itu, kabar duka datang. Muhammad Athaya Helmi Nasution, mahasiswa asal Indonesia yang menempuh studi di Belanda, meninggal dunia saat mendampingi rombongan DPR dan mitranya. Mahasiswa yang seharusnya berulang tahun ke-19 pada Oktober mendatang itu wafat ketika menjalankan tugas sebagai pemandu.

Melalui akun Instagram resminya, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda menyampaikan belasungkawa mendalam. “Turut berduka atas meninggalnya salah satu anggota kami, Muhammad Athaya Helmi Nasution, yang merupakan anggota PPI Groningen, dalam rangka mendampingi sebuah kunjungan tertutup yang melibatkan pejabat publik (DPR, BI dan OJK) pada 25-27 Agustus 2025 di Wina, Austria,” tulis PPI Belanda, Selasa (9/9/2025).

Hasil autopsi menunjukkan Athaya diduga mengalami heatstroke akibat kelelahan, kurang cairan, asupan nutrisi tidak cukup, hingga menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit dan hipoglikemia, yang berujung pada stroke. Ia menghembuskan napas terakhir di penginapan pada Rabu (27/8/2025). Ironisnya, menurut PPI, pihak Event Organizer (EO) maupun Liaison Officer (LO) tidak memberi perhatian.

“Tidak ada permintaan maaf maupun pertanggungjawaban dari pihak EO maupun koordinator LO, termasuk pejabat publik kepada keluarga almarhum yang datang ke Wina, untuk mengurus jenazah,” tulis PPI Belanda.

Disebutkan pula, saat mahasiswa itu meninggal, pihak EO dan LO justru sibuk menyiapkan jamuan makan rombongan Komisi XI DPR bersama pejabat BI dan OJK. Keluarga korban juga menilai ada indikasi penutupan informasi mengenai detail kegiatan yang dipandu almarhum.

Upaya konfirmasi media kepada Wakil Ketua Komisi XI DPR, M Hekal Bawazier, tidak mendapat respons. Pesan yang dikirim melalui WhatsApp juga tidak dijawab.

Atas kejadian tersebut, PPI Belanda melayangkan enam tuntutan, di antaranya menegaskan bahaya keterlibatan mahasiswa dalam memfasilitasi kunjungan pejabat, menolak praktik tersebut tanpa perlindungan hukum, serta mendesak akuntabilitas EO, LO, dan pihak KBRI agar menghentikan pelibatan mahasiswa dalam agenda resmi pejabat publik di luar negeri tanpa koordinasi resmi dengan PPI.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Expected Economic Upturn Catatan Untuk Menteri Purbaya

Sejumlah pekerja mitra produksi sigaret (MPS) PT HM Sampoerna melinting rokok dengan peralatan tradisional di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis (29/10). Rencana pemerintah yang akan menaikkan cukai sebesar 23 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016 memicu reaksi penolakan dari produsen rokok dan juga para pekerja. ANTARA FOTO/Aguk Sudarmojo/kye/15.

Jakarta, aktual.com – Saya mengucapkan selamat kepada Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan yang baru saja dilantik Presiden Prabowo. Sebagai ekonom, dia masih kalah pamor dengan Sri Mulyani. Tentu saja dengan pertimbangan tertentu dan hak prerogatif Presiden memberikan kepercayaan kepadanya. Kita semua menaruh harapan besar agar dapat membawa angin segar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita.

Saya yakin, Anda belum lupa terhadap janji Presiden Prabowo saat kampanye yang lalu. Dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional kita akan mampu mencapai angka sebesar 8%. Namun sampai saat ini, belum memberikan sinyal positif yang cukup signifikan, sehingga Presiden Prabowo harus melakukan reshuffle kabinet bidang ekonomi, salah satunya adalah Menteri Keuangan dengan mengemban tugas berat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%.

Kita semua bertanya-tanya,”Apakah mungkin pertumbuhan ekonomi nasional kita sebesar 8%?”

Anda bisa lihat bahwa struktur ekonomi kita belum siap. Kontribusi sektor produktif seperti manufaktur menurun dan bergeser ke sektor jasa yang produktivitasnya rendah. Tanpa industrialisasi kuat, pertumbuhan ekonomi 8% sangat sulit dicapai. Belum lagi permasalahan kualitas SDM kita yang secara umum masih rendah.

Ekspor kita masih sangat tergantung pada batu bara, sawit dan nikel, yang mana hal ini sangat rentan terhadap fluktuasi harga global dan tekanan dari negara-negara maju (isu lingkungan, karbon, dll). Investas belum maksimal ditandai dengan realisasi FDI masih belum stabil dan cenderung masuk ke sektor-sektor padat modal bukan padat karya.

Selain itu, birokrasi, hukum dan ketidakpastian regulasi menjadi hambatan sehingga berdampak terhadap penurunan daya saing nasional kita. Kapasitas fiskal kita masih terbatas, yaitu rasio pajak kita masih rendah kisaran 10%-11% dari PDB sehingga tidak mampu mendorong pembiyaan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Data terakhir menunjukan bahwa Q1 2025 terjadi perlambatan ekonomi, dengan pertumbuhan tahunan yang lebih rendah dan kontraksi triwulanan sebesar –0,98 % diakibatkan oleh melemahnya konsumsi rumah tangga dan investasi. Namun, Q2 2025 mencatat pemulihan yang kuat, didukung oleh konsumsi, investasi, dan ekspor sebesar +4,04 %. Artinya, Q2 menunjukkan potensi pemulihan setelah kontraksi Q1.

Sektor-sektor seperti konsumsi, investasi, dan ekspor sudah mulai menunjukkan tren positif. Ini bisa dijadikan dasar perencanaan baik oleh pemerintah, pelaku usaha, maupun investor untuk mempertahankan dan mempercepat pemulihan. Namun, momentum ini rentan melambat jika tidak dijaga terutama karena tantangan global (perlambatan Tiongkok, ketegangan geopolitik, dll).

Bagaimana Skenario Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 8% Per Tahun ?

PDB (GDP) Indonesia tumbuh 8% per tahun secara konsisten harus ditopang oleh pertumbuhan konsumsi 6-7% dan realisasi 2024-2025 sekitar 4,8-5,2%. Investasi harus tumbuh sebesar 10-12% dan realisasi 2024-2-25 sebesar 4-5%. Ekspor neto kita harus bergerak naik sebesr 5-8% dan belanja pemerintah naik sebesar 5-6% dan realisasi 2024-2025 ±3%.

Untuk mencapai angka-angka tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi 8% per tahun, maka Pemerintah harus mendorong seluruh komponen PDB secara simultan dengan peningkatan investasi produktif, perluasan ekspor bernilai tambah, penguatan konsumsi berbasis daya beli, belanja pemerintah yang berkualitas dan reformasi struktural & peningkatan produktivitas.

Secara teori, pertumbuhan ekonomi 8% memungkinkan dicapai. Namun, secara praktik sangat menantang karena bukan sekadar soal angka, tetapi soal transformasi struktural besar-besaran dan koordinasi lintas sektor yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan konsisten.

Pada zaman orde baru, kita pernah mencapai pertumbuhan 7% (1980-1990-an). Begitu juga  saat pemerintahan SBY. Negara lain seperti Tiongkok dan India mampu tumbuh 8–10% selama dekade transformasi ekonominya. Indonesia memiliki potensi yang besar ditandai dengan bonus demografi (penduduk usia produktif melimpah hingga 2045), kekayaan alam melimpah (minerba, sawit, laut), pasar domestik besar (270+ juta penduduk) dan posisi geopolitik strategis di Asia Tenggara.

Apa Langkah Strategis Pemerintah agar pertumbuhan ekonomi Indonesia 8%?

Pada sektor SDM harus dilakukan reformasi besar-besaran pendidikan dan vokasi, pelatihan kerja berbasis industry dan upskilling digital. Pada sektor investasi dilakukan akselerasi  realisasi investasi FDI dan domestik dengan menghilangkan hambatan OSS serta menjadikan sovereign wealth fund lebih aktif. Kemudian, fokus pada infrastruktur logistik, konektivitas, dan energi hijau.

Industri kita harus didorong pertumbuhan pada sektor manufaktur dan hilirisasi yang berkelanjutan. Transformasi UMKM dan sektor publik melalui digitalisasi secara komprehensif. Melakukan reformasi regulasi dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor dan mendorong pemberantasan korupsi untuk menciptakan efesiensi biaya ekonomi. Menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, dan defisit fiskal agar tetap kredibel di mata pelaku usaha dan investor.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Bisa jadi mungkin, tapi sangat sulit tanpa reformasi besar-besaran. Indonesia harus melakukan reformasi struktural menyeluruh dan komitmen lintas pemerintahan (pusat-daerah), pelaku usaha, dan masyarakat untuk menjadikan pertumbuhan 8% itu bukan hanya target, tetapi kenyataan yang berkelanjutan.

 

Oleh: Arya Palguna

Pendiri IEPR (Institue of Economic and Political Resources),  konsultan strategic management officer di berbagai perusahaan dan saat ini sebagai Mahasiswa Doktoral Ilmu Ekonomi dan Manajemen Universitas Trisakti.

 

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Saksi Uji Materi: Polisi Rangkap Jabatan Sipil Berpotensi Nikmati Gaji Ganda dan Timbulkan Ketidakadilan

Pemilu
Ilustrasi- Gedung Mahkama Konstitusi. DOK/IST

Jakarta, aktual.com – Dalam sidang uji materi terkait rangkap jabatan sipil oleh polisi dengan nomor perkara 114/PUU-XXIII/2025, saksi pemohon Stepanus Febyan Babaro menyoroti adanya potensi gaji ganda yang diperoleh anggota kepolisian ketika menduduki posisi sipil.

Stepanus menceritakan bahwa dirinya pernah mengikuti seleksi untuk menjadi petinggi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) karena memiliki kompetensi di bidang Informasi Teknologi (IT).

“Hal tersebut sudah beberapa kali saya pertanyakan kepada lembaga negara tersebut, tahun 2024 dan di tahun 2025. Akan tetapi, saya mendapatkan jawaban bahwa jabatan-jabatan tersebut sudah diisi oleh instansi kepolisian,” kata Stepanus saat persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (15/9/2025).

Ia menekankan bahwa polisi yang ingin menduduki jabatan sipil seharusnya mengundurkan diri terlebih dahulu, sehingga peluang kompetisi bisa berlangsung secara adil. Menurutnya, praktik saat ini justru membuka peluang bagi aparat kepolisian memperoleh penghasilan dobel.

“Satu, gaji atau tunjangan sebagai anggota Polri, dan dua gaji serta fasilitas dari jabatan sipil yang didudukinya,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyebut praktik tersebut memicu ketidakadilan sosial dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. “Hal ini menimbulkan ketidakadilan sosial dan mencederai prinsip persamaan di hadapan hukum, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945,” tambahnya.

Berdasarkan pengalamannya, Stepanus menilai terdapat ketimpangan kesempatan antara masyarakat sipil dan polisi aktif dalam mengisi jabatan publik. “Hal ini menciptakan rasa ketidakadilan, memperburuk kondisi sosial ekonomi yang membuat terdampak karena kehilangan kesempatan adil dan transparan,” jelasnya.

Sebagai catatan, gugatan ini diajukan oleh Syamsul Jahidin terhadap Pasal 28 Ayat (3) beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).

Alasan gugatan tersebut karena banyak anggota polisi aktif yang menempati posisi strategis di luar Polri, seperti Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Wakil Kepala BSSN, hingga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Mereka menduduki jabatan itu tanpa harus mundur atau pensiun dari kepolisian, yang menurut pemohon bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara. Praktik ini dianggap mengurangi kualitas demokrasi dan meritokrasi pelayanan publik serta merugikan hak konstitusional warga sipil untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam jabatan publik.

Pemohon juga menilai norma pasal tersebut secara substansial menciptakan dwifungsi Polri, karena selain berperan menjaga keamanan negara, Polri juga masuk dalam ranah pemerintahan, birokrasi, dan sosial masyarakat.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Bersama Masyarakat Ida Fauziah Tandatangani Petisi Agar Rahayu Saraswati Tetap di DPR

Jakarta, aktual.com – Pasca mundurnya Rahayu Saraswati Djojohadikusumo sebagai anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, muncul petisi yang meminta Saraswati tidak mundur dari posisinya sebagai anggota DPR RI. Mundurnya Saraswati terkait dengan pernyataan yang ia lontarkan di siniar Antara TV pada Februari 2025 lalu, soal penyediaan lapangan pekerjaan, meskipun ia mengatakan pernyataannya itu dipotong oleh orang tak dikenal dan menjadi viral di media sosial.

Terlepas dari semua itu, dan personal dirinya sebagai keponakan Presiden Prabowo Subianto, keputusan Saraswati mendapat banyak apresiasi. Apresiasi muncul karena hamper tidak ada budaya mundur dan meminta maaf dari anggota DPR RI selama ini yang membuat kesalahan.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Ida Fauziyah turut mendukung adanya petisi masyarakat agar Rahayu Saraswati, anggota DPR RI Fraksi Gerindra tetap bisa menuntaskan tugasnya sebagai legislator di Senayan periode 2024-2029.

“Ayo yang peduli ke Ibu Rahayu Saraswati, kita sama-sama menandatangi petisi ini agar beliau tetap berada di DPR RI untuk menuntaskan tugas-tugasnya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat,” kata Ida Fauziyah di Jakarta, Senin, 15 September 2025.

Seperti diketahui, lewat unggahan video Instagramnya bahwa Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengundurkan diri sebagai anggota DPR RI pada Rabu, 10 September 2025 lalu.

Ida Fauziyah mengatakan, politisi Gerindra itu merupakan tokoh perempuan yang telah berkontribusi untuk bangsa dan negara terutama dalam memperjuangkan dan membela hak-hak perempuan, anak-anak dan disabilitas.

Menurutnya, sangat wajar jika masyarakat mendesak agar Rahayu terus berjuang untuk rakyat dan tetap menjadi anggota DPR RI yang merupakan lembaga negara yang mempuyai peran penting dalam pengambilan keputusan.

“Ibu Rahayu ini merupakan tokoh perempuan di Senayan yang sangat peduli terhadap kaum perempuan, anak-anak dan bahkan berjuang dan memerangi Human Trafficking atau perdaganan manusia,” tambahnya.

Jadi, lanjut Ida Fauziyah, petisi ini merupakan aspirasi dari masyarakat di berbagai daerah agar Rahayu tetap menjalankan tugasnya dan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat luas.

“Tentu, sebagai anggota legislatif, saya ikut mengajak kepada masyarakat agar mendukungnya sekaligus menandatangi petisi ini,” ajaknya.

Hingga berita ini ditayankan, jumlah masyarakat yang turut menandatangi petisi tersebut mencapai ribuan orang. Petisi ini dimuat oleh Aliansi Jakarta Barat-Utara pada Jumat, 12 September 2025.

 

 

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Demo Anti-Imigran Terbesar di Inggris Ricuh, Puluhan Polisi Terluka

Warga di London melakukan aksi menolak imigran. Aktual/Reuters

Jakarta, aktual.com – London dilanda aksi demonstrasi anti-imigran terbesar sepanjang sejarah modern Inggris pada Sabtu (13/9/2025). Aksi bertajuk “Unite the Kingdom” yang dipimpin aktivis sayap kanan Tommy Robinson diikuti lebih dari 110 ribu orang dan berujung bentrokan dengan aparat kepolisian.

Dilansir Reuters, Senin (15/9/2025), massa membawa bendera Union Jack, Salib St. George, hingga bendera Amerika dan Israel. Beberapa peserta bahkan mengenakan topi “Make America Great Again” khas Presiden AS Donald Trump. Mereka mengecam Perdana Menteri Keir Starmer dan mengusung slogan “pulangkan mereka”.

Di sisi lain, aksi tandingan bertajuk “Stand Up to Racism” yang dihadiri sekitar 5 ribu orang juga berlangsung di pusat kota London. Politisi sayap kiri ikut berorasi menolak retorika kebencian. “Orang-orang dari semua golongan bersatu menunjukkan bahwa retorika penuh kebencian dari Tommy Robinson tidak mencerminkan nilai sejati Inggris,” ujar jurnalis Sangita Myska.

Ketegangan memuncak ketika massa anti-imigran mencoba menerobos area steril menuju kelompok tandingan di kawasan Whitehall, lokasi kantor perdana menteri dan departemen pemerintahan. Polisi turun tangan setelah sejumlah petugas diserang. Times of India melaporkan, 26 polisi terluka—empat di antaranya luka serius—dan 25 orang ditangkap.

Awalnya, aksi “Unite the Kingdom” diklaim sebagai “festival kebebasan berbicara” dengan pesan nasionalisme Inggris dan anti-imigrasi. Namun bentrokan tak terhindarkan ketika massa bergerak mendekati kelompok lawan.

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menegaskan masyarakat berhak menyampaikan protes damai, namun mengutuk serangan terhadap aparat. “Kami tidak akan menoleransi penyerangan terhadap petugas polisi ataupun intimidasi terhadap warga karena latar belakang atau warna kulit mereka,” kata Starmer melalui akun X.

Ia menegaskan Inggris adalah bangsa yang berdiri atas dasar toleransi, keberagaman, dan rasa hormat. “Bendera kami mewakili negara beragam. Kami tidak akan menyerahkannya kepada mereka yang menjadikannya simbol kekerasan, ketakutan, dan perpecahan,” tegasnya.

Isu imigrasi sendiri terus menjadi sorotan di Inggris. Sepanjang tahun ini, lebih dari 28 ribu migran tercatat menyeberangi Selat Inggris dengan perahu kecil—rekor pencari suaka terbesar dalam sejarah negara tersebut.

KPK Benarkan Khalid Basalamah Kembalikan Uang Terkait Kasus Kuota Haji

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan pernyataan pendakwah sekaligus pemilik agensi atau biro perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour Khalid Zeed Abdullah Basalamah mengenai pengembalian uang terkait kasus kuota haji.

“Benar,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (15/9).

Walaupun demikian, Setyo menjelaskan jumlah uang yang telah dikembalikan Khalid Basalamah belum diverifikasi oleh KPK.

Sebelumnya, Khalid Basalamah yang juga merupakan ketua asosiasi biro perjalanan haji bernama Majelis Utama Travel Indonesia Arahan Haji dan Umrah (Mutiara Haji) saat tampil di kanal YouTube Kasisolusi yang diunggah pada 13 September 2025, menceritakan pengalamannya sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama pada 2023–2024.

Khalid menjelaskan mulanya dia bersama 122 jemaah haji Uhud Tour telah membayar visa haji furoda, termasuk penginapan dan transportasi di Arab Saudi.

Namun, Komisaris PT Muhibbah Mulia Wisata Ibnu Mas’ud menghubungi Sekretaris Jenderal Mutiara Haji Luthfi Abdul Jabbar. Kemudian terjadi pertemuan antara pejabat Mutiara Haji dengan Ibnu Mas’ud.

Dalam pertemuan tersebut, Ibnu Mas’ud menawarkan visa haji khusus yang merupakan bagian 20.000 kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi yang disebut resmi dan langsung berangkat. Walaupun demikian, dia mengaku tidak tertarik dengan penawaran Ibnu Mas’ud.

Ketika ditawarkan bila memilih visa haji khusus maka mendapatkan maktab VIP yang dekat dengan jamarat, Khalid mengatakan penawaran tersebut menarik.

“Ini akhirnya menarik nih. Oh kami bisa masuk sini nih. Selain visanya resmi, kami juga bisa dapat maktab VIP,” kata Khalid.

Khalid kemudian menjelaskan per jemaah haji harus membayar 4.500 dolar Amerika Serikat untuk mendapatkan visa dengan keuntungan tersebut.

Walaupun demikian, sebanyak 37 dari 122 jemaah belum diurus visanya oleh Ibnu Mas’ud, dan diminta membayar tambahan sebesar 1.000 dolar AS per jemaah. Setelah itu, dia mengaku baru menyadari uang tersebut dianggap sebagai biaya jasa untuk Ibnu Mas’ud.

“Terus saya bilang, kenapa tiba-tiba antum (Ibnu Mas’ud) minta jasa? Dia bilang, antum (Khalid Basalamah) ini kayak orang enggak ngerti,” katanya.

“Antum sudah dibantu begini begitu, bahasanya, sambil marah-marah. Antum, ustaz, masa antum enggak paham?” kata Khalid menirukan pernyataan Ibnu Mas’ud.

Khalid mengaku bertanya seperti itu karena dirinya merupakan ustaz, sehingga harus paham halal dan haram. Namun, Ibnu Mas’ud mengancam tidak mau melanjutkan proses visa jemaahnya untuk berangkat haji.

“Pokoknya jemaah Uhud sudah tidak boleh diurus, kecuali mungkin kalau kami bayar itu. Ya sudah kami bayar karena kami enggak mungkin mundur,” jelasnya.

Setelah masa ibadah haji telah selesai, Khalid mengaku Ibnu Mas’ud mengembalikan 4.500 dolar AS yang dibayarkan tiap jemaahnya.

Kemudian dia mengatakan KPK meminta uang tersebut, dan dia mengaku telah mengembalikannya.

“Waktu KPK undang kami, kami datang. KPK pun meminta uang itu dikembalikan, kami kembalikan. Kami sudah ikuti semua prosedur,” kata Khalid.

KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025.

Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri. Salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

Poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain