Jakarta, Aktual.co — Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komjen Pol Budi Waseso, akan mengumumkan seluruh kasus korupsi yang dilakukan oleh sejumlah pejabat negara.

“Sebentar lagi saya akan ekspos kasus korupsi, termasuk narkoba, dan penggunaan senjata api ilegal,” tegas Budi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/2).

Dijelaskan Budi, tim penyidik Bareskrim, akan menyidik seluruh pejabat pemerintahan, terutama intansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Sprindik sudah ada. Artinya sebelum semua terbuka secara utuh, jangan dulu nanti kita bisa dibilang fitnah, nggak boleh. Seperti orang menjatuhkan tersangka itu perampasan hak seseorang,” ungkapnya.

Jenderal bintang tiga itu menuturkan, dalam kasus korupsi yang ia tangani kali ini, diduga telah merugikan negara yang jumlahnya hingga milyaran rupiah. “Yang jelas pasti jumlahnya ratusan milyar lebih,” paparnya.

Namun, mantan Kapolda Gorontalo itu belum memastikan tanggal pengumunan kasus korupsi yang menjerat pejabat BUMN tersebut. “Nanti kita lihat saja, kalau sudah waktunya kita umumkan,” demikian Budi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Sekjen PPP versi Muktamar Surabaya, Arsul Sani, mengatakan acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I PPP yang berlangsung hari ini akan dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
“Pak JK kita undang untuk hadir dalam acara Mukernas I PPP ini,” kata Arsul, disela-sela acara Mukernas I, yang diselenggarakan di Komplek Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (17/2).
Selain itu, para pimpinan elit dari partai pendukung pemerintah turut diundang dalam acara yang mengusung tema ‘konsolidasi organisasi dan pemenangan pilkada’.
“Rencananya, semua pimpinan partai pendukung (pemerintah), kecuali pak SP (Surya Paloh) sedang berada di luar kota. Sedangkan PDIP mungkin kalau acara malam seperti ini Ibu Mega akan mengutus perwakilannya,” ujarnya.
Berdasarkan pantauan aktual.co di lapangan, hadir dalam acara Mukernas I PPP antara lain Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Agama Lukman Edy Saefuddin, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, dan Ketua Umum PKPI Sutiyoso.
Sementara itu, di luar gedung tempat acara digelar terpampang spandung berukuran 3×1 meter dengan bertuliskan ‘selamat datang Bapak Jusuf Kalla’. Namun, belum terlihat metal detector yang menjadi protap pengamanan presiden.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Tim kuasa hukum Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Noersjahbani Katjasungkana membantah, di kartu keluarga (KK) kliennya tercantum nama Feriyani Lim.
“Kalau dari surat KK yang dimiliki sekarang tidak ada nama Feriyani Lim, kemudian kalau dilihat berita-berita itu alamatnya justru di ruko, padahal itu kan ruko bukan tempat tinggal, dan ruko itu sudah lama dijual,” kata Noersjahbani di gedung KPK Jakarta, Selasa (17/2).
Dia pun mengaku, kliennya sudah melakukan pemeriksaan terhadap nama Feriayani yang tercantum di KK miliknya di Makassar. “Tadi (Abraham Samad) hanya mengatakan bahwa ‘Saya sudah mendapatkan surat KK saya di Makassar dan tidak ada nama Feriyani’,” ungkap Noersjahbani.
Abraham, menurut Noersjahbani juga mengaku tak kenal dengan Feriyani. “Dia (Abraham) tidak kenal dengan Feriyani Lim. Pokoknya Pak Abraham tadi jelaskan tidak kenal dengan Feriyani.” 
Polda Sulawesi Selatan pada 9 Februari 2015 menetapkan Abraham Samad sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana Pemalsuan Surat atau tindak pidana Administrasi Kependudukan.
Penetapan tersangka itu berdasarkan laporan Feriyani Lim, warga Pontianak, Kalimantan Barat yang juga menjadi tersangka pemalsuan dokumen paspor.
Saat mengajukan permohonan pembuatan paspor pada 2007, Feriyani Lim memalsukan dokumen dan masuk dalam kartu keluarga Abraham Samad yang beralamat di Boulevar, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Makassar.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah mengabulkan gugatan praperadilan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan (BG) atas penetapan tersangka dugaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bahkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sudah menyetujui penunjukan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun, sampai siang ini, Presiden Jokowi belum juga melantik Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian itu sebagai Kapolri.
Lantas, apakah benar BG bukan pilihan Jokowi, sehingga dengan terpaksa mengusulkannya sebagai Kapolri?
Menanggapi hal tersebut, sontak kuasa hukum BG Razman Arif Nasution membantahnya. Menurut dia, sudah jelas BG merupakan Kapolri yang diusulkan Presiden.
“Mana mungkin, BG bukan pilihan Jokowi. Yang teken (pengusulan ke DPR) Presiden,” tegas Razman menjawab wartawan di Bareskrim Mabes Polri, Selasa (17/2).
Saat ditanya apakah Presiden mengusulkan BG karena terpaksa, Razman lagi-lagi menepisnya. “Tidak terpaksalah tandatangan itu,” tegasnya.
Dia menegaskan, BG merupakan pilihan Presiden. Kemudian, diusulkan ke partai yang ada di DPR kemudian disahkan. Selain itu ada proses dari Kompolnas ke presiden. “Lalu ada yang bilang bukan kemauan presiden? apalagi ini?” kata Razman.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu