Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung menunggu itikad baik dari terpidana kasus pencucian uang, penimbunan bahan bakar minyak, dan pembalakan liar, Labora Sitorus untuk menyerahkan diri.
“Hari ini hari terakhir untuk menyerahkan diri,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony T Spontana di Jakarta, Selasa (17/2).
Kejagung juga, sambung dia, sudah mencegah bepergian ke luar negeri terhadap Labora. “Sudah dicegah sejak seminggu lalu, setelah Kejati Papua mengajukan surat pencegahan,” kata dia.
Dia juga mengaku, terus melakukan penelusuran keberadaan mantan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang asetnya sempat menghebohkan Tanah Air tersebut. “Pencarian terus dilakukan dengan berbagai cara,” ucapnya.
Labora Sitorus sesuai putusan MA tertanggal 17 September divonis 15 tahun penjara dengan denda Rp5 miliar. Terpidana Labora Sitorus yang diduga memiliki rekening gendut senilai Rp1,5 triliun itu, ternyata sejak 17 Maret 2014 sudah tidak berada di Lapas Sorong sejak meminta izin untuk dirawat di RS AL Sorong.
Namun usai berobat, Labora Sitorus tidak kembali ke Lapas Sorong untuk menjalani masa hukumannya, tetapi melarikan diri dan diduga bersembunyi di rumah keluarganya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — OC Kaligis selaku penasihat hukum calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan (BG), sepakat jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diperbaiki.
“Kami sepakat kalau KPK harus diperbaiki, tapi kalau sewenang-wenang seperti itu tidak setuju,” kata OC Kaligis usai bersidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Selasa (17/2).
Menurut dia, kesewenang-wenangan itu dilakukan dalam penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan atas dugaan gratifikasi. “Saya minta surat perintah penyidikannya pada 12 Januari itu tidak diberi,” tambahnya.
Berkaitan dengan putusan gugatan praperasilan terhadap KPK yang dimenangkan Budi Gunawan, dia meminta Presiden Joko Widodo agar segera melantik yang bersangkutan.
Menurut dia, Budi Gunawan merupakan calon Kapolri yang diusulkan oleh presiden dan disetujui oleh DPR. “Oleh karena itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, presiden harus segera melantiknya,” kata OC Kaligis.
“Kalau bisa detik ini harus dilantik,” katanya menambahkan.
Menurut dia, presiden harus tunduk terhadap putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya, Hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan sebagian gugatan praperadilan yang diajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan terhadap KPK dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim memutuskan bahwa penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK tidak sah secara hukum.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia menilai sistem ‘rescue’ bandara Soekarno-Hatta harus disempurnakan sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu mengcover radius 8 kilometer dari bandara.
“Rescue soetta harus bisa menghandle jika terjadi kecelakaan di teluk jakarta, itu yang harus diantisipasi oleh Angkasa Pura dan Kementeian Perhubungan,” kata Yudi, dalam Kunjungan Kerja Panja Komisi V DPR di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (17/1).
Menurutnya, Panitia Kerja Keselamatan, Keamanan, dan Kualitas Penerbangan, akan mendesak Kementerian Perhubungan dan Angkasa Pura II sebagai regulator untuk menyempurnakan sistem keselamatan atau ‘rescue’ di bandara-bandara.
Penyelamatan oleh tim rescue saat terjadi kecelakaan tergolong lamban sehingga mengakibatkan korban tidak dapat segera mendapat pertolongan.
“Rescue soetta harus bisa menghandle jika terjadi kecelakaan di teluk jakarta, itu yang harus diantisipasi oleh Angkasa Pura dan Kementeian Perhubungan,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sebanyak 120 siswa sekolah dasar yang terbagi dalam 40 kelompok berlomba membuat replika kambing dari paduan biskuit sejumlah 2.566 keping kukis guna menyambut Tahun Baru Imlek 2015.

“Alasan kambing menjadi inti konten lomba ini karena hewan itu sebagai shio pada tahun 2015. Sementara, arti dari 2.566 keping kukis itu diambil dari tahun baru Imlek ke-2.566 yang jatuh pada tanggal 19 Februari,” kata Public and Media Relation Kokola Group, Andi Fian Octavia, di sela Lomba Replika Kambing, di Surabaya, Selasa (17/2).

Menurut dia, ratusan murid itu terdiri dari siswa kelas 1 hingga 6 sekolah dasar. Mereka tampak antusias dan semangat saat mengikuti lomba yang dilakukan bekerja sama dengan National Star Academy YPPI Surabaya.

“Ada yang menghias kukis dengan potongan jeruk, angpao, dan hiasan lain dalam setiap sajiannya,” ujarnya.

Pada lomba tersebut akan dipilih juara 1 hingga 3 yang masing-masing kelompok pemenang berhak mendapatkan uang tunai, piagam penghargaan, dan parsel biskuit dengan hiasan bernuansa Imlek.

“Agenda semacam ini pernah kami lakukan tahun lalu, tetapi diadakan dengan konsep dan lokasi berbeda,” katanya.

Ia berharap melalui kegiatan tersebut dapat memberikan momentum berbagi kebahagiaan kepada seluruh masyarakat. Apalagi mulai dari tingkat anak hingga dewasa.

“Kami yakin acara itu sekaligus menghadirkan kesan khusus bagi masyarakat, terutama mereka yang merayakan Imlek pada tahun ini. Kehadiran kami di sini sekaligus mengedukasi siswa SD untuk mengonsumsi makanan halal,” katanya.

Pada kesempatan itu, Peserta dari SDN Mojo VII/226, Vira Silvia Rahma, mengemukakan dirinya mempunyai strategi untuk mengikuti lomba. Seperti mengupas Jeruk Sunkis supaya berbentuk bunga merekah. Lalu, ada juga jeruk yang dikupas bersih dan dikaitkan di lubang biskuit Kokola sehingga menempel pada roti berbentuk kambing.

“Teman satu tim saya bernama Tania Okta dan Tanaya Alissia. Saat membuat replika, yang paling susah mendirikan amplop angpao karena setelah berdiri bisa tertiup angin dan roboh lagi,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyarankan presiden agar segera mengeluarkan Perppu sebagai antisipasi kekosongan kursi pimpinan KPK.
Menurutnya, presiden harus mengambil tindakan agar tak ada kekosongan pimpinan KPK.
“Kalau memang harus dikeluarkan Perppu, saran kita harus dikeluarkan,” kata Surya Paloh, di Jakarta, Selasa (17/2).
Dia menambahkan, apapun proses hukum yang sedang berjalan harus dihormati karena konsekuensi hukum bisa berlaku bagi siapa saja, termasuk penegak hukum itu sendiri.
Surya Paloh mengunjungi Istana Kepresidenan menemui Jokowi. Dalam pertemuan tersebut dirinya mengaku hanya sekedar minum kopi.

Artikel ini ditulis oleh: