Jakarta, Aktual.co — Panitia Kerja Keselamatan, Keamanan dan Kualitas Penerbangan bentukan Komisi V DPR RI mengadakan kunjungan kerja ke Bandara Soekarno Hatta hari ini, Selasa (17/2). Kunker ini dimaksudkan untuk meninjau dunia penerbangan, yang selanjutnya, menyambangi kediaman Mantan Presiden B.J Habibie sebagai ahli pesawat terbang.
“Sebagai langkah awal kita kunker ke bandara Soetta untuk mengecek,” kata Ketua Komisi V Yudi Widiana, Selasa (17/2).
Pertama, Panja Komisi V akan mengadakan pertemuan dengan pejabat dan seluruh jajaran otoritas Bandar Udara, Direktur Angkasa pura II, BMKG, dan LPPNPI- Airnav di kantor Angkasa Pura II.
Kemudian, Panja di bagi menjadi dua Tim. Tim 1 meninjau sarana prasarana ATC, Basarnas dan BMKG, proses perizinan slot, serta otoritas bandar udara.
Tim 2 meninjau fasilitas dan pemeliharaan pesawat, pelayanan counter check in, dan penangan serta pelayanan ground handling and rescue di bandara.
Terakhir, Panja Komisi V akan bertemu dengan mantan Presiden BJ. Habibie sebagai ahli pesawat terbang untuk menanyakan struktur pesawat yang aman.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad resmi menyandang status tersangka di Polda Sulseslbar dengan tuduhan memalsukan dokumen.
Pascapenetapan tersangka terhadap Samad, Nursyahbani Katjasoengkana yang mengklaim sebagai kuasa hukumnya menemui Samad di gedung KPK. Bersama Nursyahbani, bergabung sekitar 60 pengacara untuk membantu proses hukum Samad terkait kasus pemalsuan dokumen yang telah dituduhkan itu.
“Saya ke sini para pembina dan pengawas YLBHI memberikan dukungan ke KPK. Saya sudah mendapat informasi dan Pak AS sudah memberikan kuasa kepada kami dan teman-teman, tim kuasa anti kriminalisasi,” kata Nursyahbani di KPK, Selasa (17/2).
Nursyahbani mengaku kedatangnya ke KPK guna membahas substansi kasus yang dituduhkan oleh Polda Sulselbar terhadap Samad. Pasalnya, hingga saat ini Samad belum mengetahui pasal apa yang disangkakan kepadanya.
“Kita akan mendiskusikannya karena kita belum tahu pasal yang dituduhkan termasuk penentuan dokumen,” ujar Nursyahbani.
“Kita anggap ini bagian kriminalisasi dan politisasi. Nantinya akan ada sekitar 60 pengacara yang bergabung,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — DPR RI akan melakukan Rapat Paripurna pengesahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM hari ini, Selasa (17/2).
“Kesepakatan dalam rapat Panja dan Rapat Tim Perumus beserta Rapat Tim sinkronisasi antara DPR (komisi II) dan Pemerintah kemarin, akan diputuskan dalam paripurna DPR diwakili Mendagri dan Menkum Ham hari ini,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo kepada Aktual.co, Selasa (17/2). 
Sebelumnya, Panitia Kerja telah menyepakati Penguatan pendelegasian tugas kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah.
Panja juga menyepakati syarat pendidikan Gubernur dan Bupati atau Walikota ‘Tetap’ yaitu berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat. Syarat usia Gubernur ‘Tetap’ yaitu berusia paling rendah 30 tahun dan Bupati atau Walikota paling rendah 25 tahun. 
Kemudian, panja sepakat menghapus tahapan ujipublik, dan syarat dukungan penduduk untuk Calon Perseorangan dinaikkan 3,5 persen.
Sementara, mekanisme pencalonan adalah paket. Paket pasangan dipilih bersama, yaitu 1 kepala daerah dan 1 Wakil kepala daerah, Seperti sebelum Perpu.
“Ada catatan nanti dalam UU Pemda ada pembagian tugas kada dan wakada yg jelas dan eksplisit,” katanya
Pilkada hanya dilakukan satu putaran, sebab Panja telah menyepakati ambang batas kemenangan 0 persen. Selain itu, pembiayaan Pilkada dari APBD didukung APBN.
Dalam kesepakatan itu juga disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menangani sengketa hasil Pilkada.
Terakhir, jadwal Pilkada dilaksanakan dalam beberapa gelombang. Panja telah menyepakati untuk akhir Masa Jabatan 2015 dan semester pertama tahun 2016, akan dilaksanakan pada gelombang pertama yakni Desember 2015 untuk 
Gelombang kedua dilaksanakan Februari 2017 untuk akhir masa jabatan (AMJ) semester kedua tahun 2016 dan seluruh AMJ 2017.
Sedangkan, Gelombang ketiga dilaksanakan Juni 2018 untuk AMJ tahun 2018 dan AMJ 2019 sehingga Pilkada serentak Nasional akan dilaksanakan tahun 2027.

Artikel ini ditulis oleh: