Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) dalam kasus pemalsuan dokumen.
Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Mabes Polri Kombes Rikwanto membenarkan, pihak kepolisian menetapkan Abraham Samad sebagai tersangka dan akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Jumat  (20/2) mendatang.
Rikwanto mengatakan, Polda Sulselbar telah melayangkan surat pemberitahuan terkait agenda pemeriksaan untuk Abraham Samad.
“Hari ini Polda Sulselbar melayangkan panggilan sebagai tersangka kepada AS untuk diperiksa sebagai tersangka di Polda Sulselbar hari Jumat tanggal 20 februari 2015. tersangka kasus dugaan pemalsuan surat,” kata Rikwanto di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (17/2).
Bekas Kabid Humas Polda Metro Jaya ini mengatakan, kasus yang menjerat ketua lembaga antirasuah itu terkait perkara yang ditangani Polda Sulselbar.
“Ini untuk perkara kaitan Feriyana Lim yang ditangani Polda Sulsel. Untuk kasus rumah kaca belum, masih pendalaman,” kata Rikwanto.
Ditambahkan Rikwanto penentuan status tersangka AS merupakan hasil gelar perkara yang dilakukan Polda Sulselbar pada Minggu lalu. “Barang bukti beberapa dokumen terkait,” ucap Rikwanto.
Kabid Humas Polda Sulselbar Kombes Endi Sutendi mengemukakan, AS menjadi tersangka karena diduga membantu tersangka utama Feriyani Lim untuk memalsukan dokumen kependudukan.
Peristiwa ini sendiri diketahui berlangsung pada tahun 2007 lalu namun baru dilaporkan Chairil Chaidar Said pada Januari 2015 lalu. Dalam kasus ini, Feriyana telah lebih dulu dijadikan Polda Sulselbar menjadi tersangka.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi II DPR RI dan Pemerintah menyepakati pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak dilakukan dalam beberapa gelombang mulai Desember 2015.
“Kesepakatan tersebut dicapai pada pembahasan RUU Pilkada pada Senin (16/2). RUU Pilkada dijadwalkan akan dibawa ke rapat paripurna Selasa hari ini untuk disetujui menjadi undang-undang,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy di Jakarta, Selasa (17/2).
Lukman Edy menjelaskan, pelaksanaan pilkada secara serentak akan dilakukan dalam tujuh gelombang hingga dicapai pilkada serentak secara nasional pada 2027.
Pilkada serentak untuk gelombang pertama akan dilakukan pada Desember 2015, untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2015 serta pada semester pertama 2016.
Pilkada serentak untuk gelombang kedua akan dilaksanakan pada Februari 2017, untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua 2016 dan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2017.
Pilkada serentak gelombang ketiga akan dilaksanakan pada Juni 2018, untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2018 dan 2019.
Pilkada serentak gelombang keempat akan dilaksanakan pada 2020 untuk kepala daerah hasil pemilihan tahun 2015.
Pilkada serentak gelombang kelima akan dilaksanakan pada 2022 untuk kepala daerah hasil pemilihan pada tahun 2017.
Pilkada serentak gelombang keenam akan dilaksanakan pada 2023 untuk kepala daerah hasil pemilihan 2018.
Kemudian, dapat dilakukan pilkada serentak secara nasional pada 2027.
Lukman menambahkan, untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur akan diangkat penjabat gubernur (Plt) dari jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon satu.
Sedangkan, untuk mengisi kekosongan jabatan bupati dan wali kota akan diangkat penjabat bupati dan wali kota (Plt) dari jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon dua.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dengan dimenangkannya permohonan Komjen Pol Budi Gunawan dalam perkara praperadilan oleh majelis hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maka sudah seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi mengembalikan nama baik Budi Gunawan (BG).
Demikian dikatakan Anggota Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (17/2).
“Kalau menang praperadilan itu harus di rehabilitasi, harus itu,” kata dia.
Pun demikian, dirinya mengaku sepakat dengan sikap lembaga anti rasuah itu yang untuk menunggu terlebih dahulu berkas putusan secara untuh. Alasannya, agar dalam mengambil tindakan sesuai dengan keputusan pengadilan.
“Saya rasa KPK sebelum mengambil sikap menunggu dulu putusan (lengkap) tersebut, dan peristiwa ini memang menjadi pelajaran sangat berhaga bagi KPK,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Denpasar, Aktual.co — Gubernur Bali, Made Mangku Pastika tak menghiraukan ancaman boikot yang merebak terhadap di dunia maya. Mantan Kapolda Bali itu mengaku tak akan menggubris ancaman boikot terhadap Bali. 
“Saya tidak percaya itu (ancaman boikot),” kata Pastika, Senin (16/2). Ia optimistis hal tersebut tak akan berpengaruh terhadap pariwisata Bali. 
“Saya tenang-tenang saja. Saya kira tidak ada pengaruhnya dengan pariwisata,” papar dia. 
Sebaliknya, Pastika justru mendukung langkah tegas pemerintah. Ia menegaskan tak boleh negara lain mencampuri urusan dalam Negeri Indonesia. 
“Masak kita mau dicampur-campuri orang. Ajaran Trisakti itu jelas, berdaulat dalam politik, berdikari di bisang ekonomi dan bermartabat di bidang budaya,” katanya. 
“Masing-masing negara itu memiliki kedaulatan, punya harga diri dan martabat. Saat seperti ini kita harus tunjukkan hal itu,” tambah Pastika.

Artikel ini ditulis oleh: