Jakarta, Aktual.co — Komisi II DPR RI dan Pemerintah menyepakati pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak dilakukan dalam beberapa gelombang, dimulai Desember 2015.
“Kesepakatan tersebut dicapai pada pembahasan RUU Pilkada pada Senin (16/2). RUU Pilkada dijadwalkan akan dibawa ke rapat paripurna Selasa, hari ini, untuk disetujui menjadi undang-undang,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy, di Jakarta, Selasa (17/2).
Lukman Edy menjelaskan, pelaksanaan pilkada secara serentak akan dilakukan dalam tujuh gelombang hingga dicapai pilkada serentak secara nasional pada 2027.
Pilkada serentak untuk gelombang pertama akan dilakukan pada Desember 2015, untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2015 serta pada semester pertama 2016.
Pilkada serentak untuk gelombang kedua akan dilaksanakan pada Februari 2017, untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua 2016 dan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2017.
Pilkada serentak gelombang ketiga akan dilaksanakan pada Juni 2018, untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2018 dan 2019.
Pilkada serentak gelombang keempat akan dilaksanakan pada 2020 untuk kepala daerah hasil pemilihan tahun 2015.
Pilkada serentak gelombang kelima akan dilaksanakan pada 2022 untuk kepala daerah hasil pemilihan pada tahun 2017.
Pilkada serentak gelombang keenam akan dilaksanakan pada 2023 untuk kepala daerah hasil pemilihan 2018. Kemudian, dapat dilakukan pilkada serentak secara nasional pada 2027.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak dan panitia menyiapkan berbagai kegiatan guna memeriahkan Perayaan Imlek dan Cap Go Meh (CGM) tahun 2015.

“Perayaan Imlek dan CGM tahun 2015, kembali dipusatkan di Jalan Diponegoro Pontianak, yakni sebagai tempat dibukanya pasar kuliner, dan ritual reflika naga ‘buka mata’ dan ‘tutup mata’ di Kelenteng Kw
 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri memastikan kasus rumah kaca Abaraham Samad sampai saat ini masih didalami oleh tim penyidik Bareskrim Polri, meski saat ini Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menyandang status tersangka di Polda Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) dengan tuduhan memalsukan dokumen. 
Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Div Humas Polri Kombes Rikwanto, sejauh ini Abraham Samad (AS) telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulselbar dalam kasus pemalsuan dokumen kependudukan.
Rikwanto mengatakan, setelah ditetapkan sebagai tersangka, ketua lembaga antirasuah itu akan menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka pada 20 Februari mendatang. Dia mengungkapkan, Polda Sulselbar telah melayangkan pemberitahuan terkait pemeriksaan tersebut.
“Hari ini Polda Sulsel melayangkan panggilan sebagai tersangka kepada AS untuk diperiksa sebagai tersangka di Polda Sulselbar hari Jumat tanggal 20 februari 2015 dengan kasus dugaan pemalsuan surat,” kata Rikwanto, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/2).
Penetapan tersangka terhadap mantan pengacara ini, sambung Rikwanto, berkaitan dengan pelaporan yang dilayangkan wanita bernama Feriyana Lim. Diketahui, perempuan itu juga berstatus sebagai tersangka dengan perkara yang membelit AS yang ditangani Polda Sulselbar.
Ditambahkan Rikwanto penetapan status tersangka AS merupakan hasil gelar perkara yang dilakukan Polda Sulselbar pada Minggu lalu.”Barang bukti beberapa dokumen terkait,” demikian mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pihak PT Pelita Air Servis ( PT PAS) mengklarifikasi berita Aktual.co tertanggal 9 Februari 2014 yang berjudul (KPK Kembali Selidiki Kasus Suap Innospec)
Didalam berita itu tertulis, “Adapun satu saksi yang bakal diperiksa untuk tersangka mantan Direktur Pengolahan Pertamina Suroso Atmo Martoyo (SAM) itu, mempunyai latar belakang sebagai pengusaha yakni Komisaris Utama Pelita Airforce, Iin Arifin Takhyan.”
Yang seharusnya dalam badan berita itu tertuang Komisaris Utama Pelita Air, Iin Arifin Takhyan saat ini sudah tak menjabat sebagai Komisaris Utama Pelita Air (mantan) dan PT Pelita Air Servis (PT PAS) bukan PT Pelita Airforce.
Demikian klarifikasi dari PT PAS yang diterima Aktual. co dengan surat nomor 017 /SC/VP/PAS2015, Selasa (17/2).

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kuasa hukum Abraham Samad, Nursyabani Katjasungkana meminta agar klinnya menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Pasalnya dia menyebut, kasus yang menjerat Samad merupakan kasus ringan.
“Kasus ini kan ringan, hanya pemalsuan dokumen kependudukan,” ujar Nursyahbani usai bertemu dengan Samad di gedung KPK, Selasa (17/2).
Dia menilai, pemanggilan yang dilayangkan Polda Sulselbar belum memenuhi persyaratan pemanggilan, karena tidak mencantumkan sprindik dan beberapa kelengkapan surat pemanggilan lainnya.
“Belum ada sprindiknya, ini tidak lengkap, tempus deliktinya juga tidak disebutkan dalam surat ini,” kata dia.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, akhirnya ditetapkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat sebagai tersangka turut serta dugaan pemalsuan dokumen Kartu Keluarga dan paspor kawannya, Feriyani Lim. Hal itu dilakukan sehari setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan gugatan diajukan oleh Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan melawan KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu