Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berbeda pendapat dengan Wagub Djarot Saiful Yusuf terkait wacana pembuatan proyek deep tunnel (terowongan bawah tanah) untuk menjadi jalan keluar penanganan banjir di DKI Jakarta.
Meskipun Djarot sudah begitu yakin deep tunel bisa jadi solusi tangani banjir, Ahok justru malah masih sangsi. Alhasil, restu pun belum turun.
Ahok mengaku sangsi si terowongan itu kelak bisa berjalan sesuai konsep. Yakni sebagai jalan, sekaligus menjadi saluran air saat hujan. 
“Deep tunel sampai sekarang belum jawab saya, airnya mau dikeluarkan lewat mana saya tanya?” ujar dia, di Balai Kota, Selasa (17/2).
Pertanyaan seperti ini, diakui Ahok, sudah muncul sejak dirinya belum menjadi Gubernur DKI.  Ditambah lagi saat ini posisi air laut sudah berada di atas wilayah Jakarta. Sehingga keraguan pun muncul, apakah proyek ini bisa diterapkan di Jakarta.
“Dari keraguan jaman (Gubernur) Sutiyoso ngga bisa terjawab,” cetusnya.
Sebelumnya, Jumat (13/2) pekan lalu, Wagub Djarot dengan nada semangat mengatakan perlu ada lompatan besar memecahkan persoalan banjir di Jakarta. 
“Terobosannya adalah di Jakarta kita pakai deep tunnel (terowongan bawah tanah),” cetus Djarot, dengan nada semangat, usai memimpin rapat bersama Dinas Tata Air, Dinas Bina Marga, dan Tata kota di Balai Kota DKI, Jumat (13/2).
Mendengar ucapan Djarot, salah seorang wartawan sempat ‘nyeletuk’ kalau itu bukan ide baru. Raut wajah mantan Bupati Blitar itu sempat berubah dengar celetukan itu. Sampai akhirnya dia mengakui itu bukan ide baru. 
“(Memang) Sudah dari 2007. Tapi tidak ada keberanian untuk melaksananakannya. Karena kita berpikir biayanya akan dibebankan APBD atau APBN, kan gitu,” ungkap dia. 
Ditegaskannya, proyek terowongan bawah tanah akan  murni dibiayai investor, sehingga tidak membebani anggaran negara maupun daerah. Dia juga optimis proyek pengerjaannya tak akan mengganggu lalu lintas. Serta tidak akan terkendala urusan pembebasan lahan, yang biasa ditemui Pemprov dalam bidang infrastruktur.
Saat ini kata Djarot, proses kajian tengah dilakukan terkait rencana teknik dan rencana bisnisnya. 
Terkait lokasi pembangunannya, Djarot belum mau buka suara. Namun dia yakin kota Jakarta sangat memungkinkan untuk pembuatan deep tunnel yang bisa digunakan tempat menampung air, selain fungsi jalan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sepertinya sudah malas untuk membahas ‘ancaman’ interpelasi’ hingga pemakzulan yang kemarin gencar dilontarkan DPRD DKI.
Pasca keputusan dewan yang akhirnya malah sepakat menggunakan hak angket, dan bukannya mengajukan hak interpelasi.
Keputusan itu justru diakuinya tidak sesuai harapan. Padahal menurutnya akan lebih bagus apabila DPRD menggunakan hak interpelasi. 
“Supaya bisa lebih jelas. Kalau hak interpelasi kan hak tanya, jadi saya bisa jawab. Kalau dia (DPRD) nggak berani hak interpelasi gimana saya mau jawab,” ujar mantan Bupati Belitung Timur itu di Balai Kota, Selasa (17/2).
Bahkan, seandainya dia punya kewenangan hak Interpelasi, Ahok mengaku bakal memanggil dewan. “Saya yang harus interpelasi mereka dong, tapi saya kan nggak ada UU yang atur,” ujar dia.
Mengenai hak angket, Ahok pun tidak bisa berkomentar banyak. Dia memilih tak menggubris langkah dewan untuk menggunakan  hak dewan melakukan investigasi itu.
“Saya nggak mau pusing, kerja ajalah. Banjir begitu banyak, pusing mikirinnya. Kerja aja,” tandasnya.
Kemarin, salah satu yang mewacanakan akan mendorong dewan agar melakukan hak interpelasi ke Ahok, yakni Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik.
Dalam percakapan via BBM sebelum digelar rapim tertutup kemarin, politisi Gerindra itu mengatakan dewan akan mengajukan hak interpelasi dan hak angket untuk ‘pemakzulan’ (melengserkan) Gubernur Ahok. 
“Siang ini kita akan ada rapat pimpinan (rapim) gabungan. Mungkin akan diputuskan pemakzulan Ahok,” kata Taufik, Senin (16/2).
Kata dia,  pemakzulan dilakukan karena Ahok dianggap sudah melakukan pelanggaran hukum. Yaitu mengirimkan draf APBD DKI Jakarta 2015 yang cacat prosedur lantaran tidak ditandatangani pimpinan dewan. Yang berakibat dikembalikannya dokumen draf APBD versi Ahok itu oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Itu kan sudah suatu tindak pelanggaran hukum. Draf yang dikirim bukan draf yang sudah dibahas oleh DPRD. Kita ini ditipu oleh Ahok,” ujar dia.
Dikirimnya draf APBD DKI Jakarta 2015 oleh Gubenur Ahok yang tuding bukan hasil pembahasan dengan dewan. Dikatakan Taufik sebagai sesuatu yang ilegal dan melanggar hukum. “APBD itu hasil keputusan bersama, kok (Ahok) bisa kirim (draf APBD). Padahal hak budgeting-nya ada di kita (DPRD),” ungkap dia.
Kendati demikian, usai rapim, dewan ternyata menyepakati dilakukan hak angket ke Ahok. Bukannya interpelasi. Wacana pemakzulan yang sebelumnya sempat santer, seperti menguap begitu saja usai rapim. Taufik dan pimpinan DPRD lainnya pun memilih ‘ngacir’ saat konfrensi pers. 

Artikel ini ditulis oleh: