Jakarta, Aktual.co — Pasca hasil putusan sidang praperadilan yang menerima permohonan Komjen pol Budi Gunawan, desakan dari sejumlah elemen masyarakat kepada Presiden Jokowi agar menepati janjinya.
Hal itu menyusul janji presiden yang akan memberikan kepastian terhadap polemik Budi Gunawan sebagai calon kapolri terpilih.
Demikian disampaikan aktivis Aliansi Masyarakat Sipil Anti Kriminalisasi (AMSAK) Misbahul Junaidi dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (16/2).
“Kini, presiden Joko Widodo hanya punya satu pilihan yakni melantik Komjen Budi Gunawan. Tidak ada pilihan lain.  Sebab, secara hukum dan konstitusi Budi Gunawan sudah sah dilantik sebagai Kapolri,” ucap dia.
Lebih lanjut, sambung dia, dengan putusan praperadilan tersebut membuktikan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka tindak pidana korupsi hanyalah sebuah rekayasa elit KPK belaka. Sebab, tidak ada alat bukti yang kuat dari KPK, yang ada hanya tindakan spontan dan semerta-merta serta cacat secara yuridis.
“Tindakan KPK sudah seharusnya dipandang sebagai upaya politis dari pribadi dan kelompok tertentu yang bersemayam di balik lembaga anti-rasuah itu. Sehingga, tidak ada alasan kuat untuk tak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri,” tandasnya.
Seperti diberitakan Aktual.co, Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jaksel Sarpin Rizaldi mengabulkan permohonan praperadilan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan (BG) dan menyatakan tidak sah penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Menimbang terhadap bukti-bukti lainnya yang tak memiliki relafansi dengan perkara a quo terhadap bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan. Memperhatikan ketentunan Undang-undang no 8 tahun 1981 dan peraturan perudang-undangan yang berkaitan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepesi termohon (KPK) seluruhnya,” kata Hakim Sarpin di PN Jaksel, Senin (16/2).
Sarpin kemudian membacakan poin keputusannya dalam pokok perkara, satu mengabulkan permohonan pemohon praperadilan untuk sebagian. Kemudian yang kedua menyatakan surat perintah penyidikan nomor sprindik-03/01/01/2015 tanggal 12 Janurari 2015 yang menetapakan pemohon (Komjen Pol BG) sebagai tersangka oleh termohon (KPK) terkait peristiwa pidana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf a atau b pasal 5 ayat 2 pasal 11 atau 12 b UU no 31 tahun 1999 tentang pemberatasan korupsi junto UU no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi junto pasal 55 ayat satu ke satu tak sah dan tak berdasarkan hukum. 

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad resmi menjadi tersangka di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Polda Sulselbar.
“Setelah dilakukan gelar perkara yang digelar di Bareskrim yang dihadiri penyidik Polda Sulselbar, Abraham Samad telah ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen. Penetapan tersangka tersebut pada tanggal 9 Februari 2015,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sulselbar, Komisaris Besar Endi Sutendi saat menggelar konferensi pers di Markas Polda Sulselbar, Jalan Perintis Kemerdekaan, Selasa (17/2). 
Endi mengatakan, pihak kepolisian sudah memiliki bukti cukup untuk meningkatkan status Abraham sebagai tersangka. Adapun barang bukti yang disita berupa Kartu Keluarga (KK), KTP Feriyani Lim dan paspor Feriyani Lim yang diduga palsu. 
“Jadi sampai sejauh ini, penyidik telah memeriksa 23 orang saksi baik dari pihak Imigrasi, Kecamatan dan Kelurahan serta pihak terkait lainnya. Dalam kasus ini, Abraham Samad sebagai Kepala Keluarga dan Feriyani Lim sebagai famili,” kata Endi.
Pihak kepolisian, sambung dia, akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap Abraham Samad pada Jumat (20/2) mendatang.
“Saudara Abraham Samad akan kami periksa pada Jumat (20/2) mendatang.”
Sebelumnya Feriyani Lim warga Pontianak, Kalimantan Barat ini menjadi tersangka pemalsuan dokumen paspor. Saat mengajukan permohonan pembuatan paspor pada tahun 2007 lalu, Feriyani Lim memalsukan dokumen dan masuk dalam Kartu Keluarga Abraham Samad yang beralamat di Boulevar, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Makassar. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu