Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi X DPR RI periode 2014-2019, Popong Otje Djundjunan menegaskan bahwa seharusnya seorang negarawan itu merupakan seseorang yang benar-benar sudah terlepas dari pengaruh “warna” partainya ketika menjabat di parlemen sehingga benar-benar mampu mengedepankan kepentingan rakyat.
“Itulah yang disebut sebagai negarawan sejati. Mereka tidak memikirkan golongan, tetapi memikirkan rakyat serta mampu berpikir visioner,” katanya saat diskusi bertajuk “Indonesia Krisis Negarawan?” di Kampus Universitas Padjadjaran, Minggu (15/2).
Popong mengimbau generasi muda calon negarawan tidak alergi terhadap partai politik karena sesungguhnya bukan partai politiknya yang “kotor”, melainkan orang-orang di dalamnya.
“Bila alergi dengan partai politik, bagaimana bisa menjadi negarawan?” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Tokoh nasional yang memiliki kriteria negarawan kian langka, namun kondisi itu tidak hanya dialami Indonesia. 
Demikian disampaikan Pengamat Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Mudiyati Rahmatunnisa saat diskusi bertajuk “Indonesia Krisis Negarawan?” di Kampus Universitas Padjadjaran, Minggu (15/2).
“Tokoh dengan kriteria negarawan kian langka, namun tidak hanya Indonesia yang sedang mengalami krisis negarawan, negara sekaliber Amerika Serikat juga mengalami krisis yang sama,” katanya.
Ia menyebutkan dalam ilmu politik, konsep negarawan mencakup beberapa kriteria khusus antara lain memiliki pengalaman panjang di dunia politik, punya kemampuan di dunia pemerintahan dan punya ‘respect’, visioner dan seseorang yang tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya.
“Negara manapun mendambakan sosok-sosok negarawan, ia menjadi sosok panutan bukan untuk lingkungan terdekat tapi untuk orang banyak,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa menegaskan agar Kepolisian tidak bermain-main dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.
Hal itu menyusul dugaan adanya desakan agar Polrestabes Surabaya mengeluarkan surat perintah pengentian penyidikan (SP3) dalam kasus Gratifikasi ponten UPTD terminal Purabaya Bungurasih tahun 2009 oleh Polrestabes Surabaya, yang menetapkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Eddi sebagai tersangka.
“Ini lah soal hari ini, seakan persoalan masalah hukum seolah aparat penegak hukum bermain-main. Nah, main-main inilah yang sebenarnya harus kita bereskan,” kata Desmond saat berbincang memalui telefon, beberapa waktu lalu, Minggu (15/2).
Untuk itu, sambung Desmond pihaknya akan mengawasi setiap penanganan penegakan hukum, terutama dalam pemberantasan korupsi yang mendapat perhatian publik.
Ia pun mengatakan, bila benar adanya penegak hukum yang bermain di ranah hukum itu sendiri, maka harus mendapatkan tindakan yang tegas.
“Jadi ini ada hantu besar di republik ini namanya aparat penegak hukum yang bermain di ranah hukum dan ini merugikan negara. Dan kalau keterlibatan bermain-main ini kan sehrusnya ditindak tegas, kalau betul ini semua.”
“Menurut saya penegak hukum ke depan, korupsi ini hraus di tingkatkan pada hukuman mati,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan Aktual.co, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Eddi yang akan dilantik Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menjadi Direktur Angkutan Lalu Lintas Jalan ternyata tersangka kasus gratifikasi ponten UPTD Terminal Bungurasih pada tahun 2009.
Kasus tersebut ditangani oleh Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes Surabaya). Eddi ditetapkan tersangka kasus gratifikasi ini pada tahun 2012 saat itu Kasat Reskrim dijabat oleh AKBP Farman.
Edi sendiri diduga menerima gratifikasi dari penyewaan ponten ini sebesar Rp 500 juta rupiah. Sedianya Edi akan ditahan oleh penyidik, namun hingga saat ini Edi masih bisa menjalankan aktifitasnya lagi dan malah menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan.
Saat dihubungi Aktual.co, Kasat Reskrim AKBP Sumaryono belum bisa dihubungi untuk dimintai penjelasan kasus ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Andy Abdul Hamid