Jakarta, Aktual.co —Malam puncak pemilihan ‘Miss Indonesia 2015’ akan ditayangkan langsung, Senin malam pada pukul 20.30 WIB di RCTI secara live dari Hall D2, JI-Expo Kemayoran, Jakarta.

“Kesiapan dari ke 34 finalis Miss Indonesia sudah 100 persen, mereka sudah siap untuk menunjukkan bakat diri mereka untuk menjadi ‘Miss Indonesia 2015’, ” jelas Liliana Tanoesoedibjo, Chairwoman of Miss Indonesia Organization, kepada Aktual.co, Senin (16/2), Plaza Indonesia, Jakarta Pusat.

Liliana menjelaskan, bahwa setiap tahunnya, finalis Miss Indonesia menampilkan tema-tema yang berbeda, dan pastinya malam ini juga akan berbeda dengan tahun sebelumnya.

“Pastinya nanti malam akan spektakuler, dan pastinya kekreatifannya akan berbeda juga dari sebelumnya,” ujarnya.
Setiap tahunnya, event ‘Miss Indonesia’ selalu menghadirkan tamu spesial dari Miss World Organization. Dan, di tahun ini,

Chairman of Miss World Organization, Mrs Julia Morley dan Event Director of Miss World Organization, Mr. Stephen Douglas serta ‘Miss World 2014’, Rolene Strauss akan menghadiri Malam Puncak Miss Indonesia 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kini sudah menjadi pesakitan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena dituduh menerima gratifikasi dari proyek Hambalang.
Dibalik jeruji, Anas mengirimkan surat untuk KPK. Surat yang dikirimkan mantan anggota DPR itu sebanyak dua halaman kertas. Surat yang ditulis Anas itu terkait permasalahan yang sedang dialami saat ini melanda lembaga ‘superbody’ itu. 
Surat itu langsung dikirim oleh kuasa hukumnya Handika Honggo Wongso sekitar pukul 17.00 WIB ke Gedung KPK beberapa waktu lalu. Surat kritikan kepada KPK itu dilayangkan oleh Anas yang pertama yaitu. “Menyelamatkan KPK dengan Cara yang Benar.”
Kemudian surat kedua dari Anas berjudul, “Imam Kentut, Shalat Jamaah Jalan Terus.”
Dalam surat tersebut, Anas menganalogikan kasus yang saat ini telah melanda KPK itu ibarat sholat berjamaah. Dalam surat itu Anas mempertanyakan apakah salat berjamaah harus bubar kalau imamnya kentut? Jelas tidak. Salat berjamaah tetap sah dan bisa dilanjutkan dengan cara melakukan penggantian imam.
Kemudian di paragraf kedua, Anas mengatakan justru salat berjamaah akan tidak sah kalau imam yang kentut tetap dibiarkan melanjutkan tugasnya, baik karena imamnya tidak mau diganti atau lantaran makmumnya tidak ada yang mau menggantikan.
Selanjutnya dialenia ketiga, Anas menyebut idealnya, imam yang kentut, sadar untuk segera meninggalkan posisinya untuk diganti salah satu makmumnya. Makmum juga harus berani mengingatkan imamnya. Jangankan imam yang kentut, imam yang salah bacaan saja harus diingatkan.
Jika sekarang ada masalah, kata Anas di alenia keempat menyebut, yang bermasalah di KPK bukan salat berjamaahnya. Yang dianggap bermasalah adalah imamnya. Lembaga KPK dapat diselamatkan dan harus diselamatkan. Jangan sampai karena imamnya yang kentut lalu salat berjamaahnya jadi bubar.
Diparagraf kelima, kata Anas, KPK wajib diselamatkan dan bahkan diperkuat andaikan ada imamnya yang melakukan pelanggaran etik atau hukum. Terhadap imam KPK harus diberikan kesempatan membela diri secara adil, agar jelas dinyatakan bersalah atau tidak bersalah.
Demikian surat Anas Urbaningrum untuk KPK yang saat ini tengah dilanda sejumlah kasus, termasuk para pimpinan yang saat ini menjabat dipermasalahkan oleh masyarakat dan diadukan ke Bareskrim Polri.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pengadilan telah mengabulkan gugatan praperadilan Komjen (Pol) Budi Gunawan dan keputusan tersebut telah menjadi kekuatan hukum tetap. 
Dengan dikabulkannya gugatan tersebut, maka hal tersebut semakin memperkuat argumen bahwa tidak ada lagi alasan hukum yang membatalkan Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Demikian pernyataan sikap yang disampaikan Zakaria Christian, koordinator Koalisi Masyarakat Pengawal Konstitusi (KOMPAK), yang memimpin ribuan massa melakukan aksi demo di depan Istana Merdeka, Senin (16/2). Ini merupakan aksi kedua massa KOMPAK, setelah pekan lalu mereka melakukan aksi yang sama, menuntut pelantikan BG, sapaan akrab Budi Gunawan.
“Pesan kami tegak lurus konstitusi, lantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Pesan ini menjadi lebih kuat dengan keputusan Pengadilan mengabulkan gugatan praperadilan Budi Gunawan sehingga penetapan tersangka oleh KPK menjadi tidak sah,” ujarnya. Zakaria mengatakan, sesuai konstitusi negara, TAP MPR Nomer VII tahun 2000 tentang Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisan Negara Republik Indonesia jelas dinyatakan bahwa penetapan Kapolri bukanlah hak prerogatif Presiden karena Kapolri diangkat dan diberhentikan Presiden atas persetujuan DPR. Di dalam Pasal 7 ayat 3 Ketetapan MPR No. VII/2000 tersebut serta Pasal 11 ayat 1 UU No.2/2002 sama-sama disebutkan bahwa Polri dipimpin oleh seorang Kapolri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.  “Jelas sudah, bahwa tidak ada lagi alasan konstitusional yang bisa menghalang-halangi Presiden untuk segera melantik Pak Budi Gunawan sebagai Kapolri. Kami, KOMPAK bersama rakyat, siap berdiri di garda terdepan untuk melindungi dan membela Presiden jika ada pihak-pihak yang akan merongrong kewibawaan Presiden atas keputusan melantik Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai Kapolri. Bagi kami, konstitusi berada di atas segala pendapat dan opini orang per orang, atau sekelompok masyarakat,” tegasnya.
Aksi massa KOMPAK kembali turun ke jalan dalam rangka memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi untuk segera melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri, semata-mata sebagai perwujudan dari penegakan konstitusi negara. 
“Kami adalah rakyat yang tegak lurus konstitusi. Siap mendukung Presiden untuk tegak lurus konstitusi. Bagi kami, pelantikan Budi Gunawan adalah amanat konstitusi. Aksi massa KOMPAK bukan untuk mendukung orang per orang, tetapi semata untuk menyelamatkan Republik Indonesia dan Presiden Jokowi dari tekanan-tekanan yang  inkonstitusional,” tambahnya. 

Artikel ini ditulis oleh: