Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi III DPR RI,  Trimedya Panjaitan mengatakan, Komjen Pol Budi Gunawan harus segera dilantik sebagai Kapolri.
Demikian disampaikan Trimedya menanggapi putusan PN Jaksel yang memutuskan bahwa penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka tidak sah.
“Harus segera dilantik. Tugas Presiden Jokowi untuk melantik,” kata Trimedya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/2).
Dengan putusan ini, kata politisi PDIP ini, maka otomatis status tersangka Komjen Budi Gunawan di KPK, tidak berlaku lagi.
“Sehingga, tidak ada alasan Presiden untuk menunggu lama. Hari ini harus dilantik karena sudah inkracht,” katanya.
Dia yakin, Presiden akan taat hukum dengan putusan ini. Karena, putusan dari juga meminta KPK untuk mengembalikan semua berkas ke Polri.
“Pak Jokowi taat hukum, dan apa yang dilakukan Budi Gunawan taat hukum. Apalagi salah satu amar putusan, seluruh berkas Budi Gunawan dikembalikan ke Polri,” katanya.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima gugatan Pra Peradilan Komjen Budi Gunawan, Hakim tunggal PN Jaksel, Sarpin menyatakan, penetapan BG sebagai tersangka tidak sah.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jaksel Sarpin Rizaldi mengabulkan permohonan praperadilan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan (BG) dan menyatakan tidak sah penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Menimbang terhadap bukti-bukti lainnya yang tak memiliki relafansi dengan perkara a quo terhadap bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan. Memperhatikan ketentunan Undang-undang no 8 tahun 1981 dan peraturan perudang-undangan yang berkaitan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepesi termohon (KPK) seluruhnya,” kata Hakim Sarpin di PN Jaksel, Senin (16/2).
Sarpin kemudian membacakan poin keputusannya dalam pokok perkara, satu mengabulkan permohonan pemohon praperadilan untuk sebagian. Kemudian yang kedua menyatakan surat perintah penyidikan nomor sprindik-03/01/01/2015 tanggal 12 Janurari 2015 yang menetapakan pemohon (Komjen Pol BG) sebagai tersangka oleh termohon (KPK) terkait peristiwa pidana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf a atau b pasal 5 ayat 2 pasal 11 atau 12 b UU no 31 tahun 1999 tentang pemberatasan korupsi junto UU no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi junto pasal 55 ayat satu ke satu tak sah dan tak berdasarkan hukum. 
“Oleh karenanya penyidikan a quo tak mempunyai hukum mengikat.”
Ketiga, menyatakan penyidikan yang dilakukan termohon (KPK) terkait peristiwa pidana terkait UU tentang pemberantasan korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, karenanya penyidikan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Keempat, menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon adalah tidak sah. Kelima, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan lebih lanjut berkaitan dengan penetapan tersangka pada diri pemohon oleh termohon.
Keenam, membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil. “Menolak permohonan pemohon praperadilan selain dan selebihnya,” tutup hakim disusul ketokan palu. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu