12 Januari 2026
Beranda blog Halaman 38542

Kisruh APBD DKI, Ahok Terancam Dimakzulkan?

Jakarta, Aktual.co —Konflik antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali memanas, menyusul kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum juga selesai.
Akibatnya, posisi Ahok sebagai Gubernur DKI pun terancam kembali digoyang dewan. Tanda-tanda ke arah itu mulai terlihat, menyusul informasi yang disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik.
Ditemui di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebun Sirih, politisi Gerindra itu mengabarkan dewan akan mengajukan hak interpelasi dan hak angket untuk ‘pemakzulan’ (melengserkan) Gubernur Ahok. 
“Siang ini kita akan ada rapat pimpinan (rapim) gabungan. Mungkin akan diputuskan pemakzulan Ahok,” kata Taufik, Senin (16/2).
Kata dia,  pemakzulan dilakukan karena Ahok dianggap sudah melakukan pelanggaran hukum. Yaitu mengirimkan draf APBD DKI Jakarta 2015 yang cacat prosedur. Karena tidak ditandatangani pimpinan dewan dan belum dibahas oleh DPRD. Yang berakibat dikembalikannya dokumen draf APBD versi Ahok itu oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Itu kan sudah suatu tindak pelanggaran hukum. Draf yang dikirim bukan draf yang sudah dibahas oleh DPRD. Kita ini ditipu oleh Ahok,” ujar dia.
Dikirimnya draf APBD DKI Jakarta 2015 oleh Gubenur Ahok yang tuding bukan hasil pembahasan dengan dewan. Dikatakan Taufik sebagai sesuatu yang ilegal dan melanggar hukum. “APBD itu hasil keputusan bersama, kok (Ahok) bisa kirim (draf APBD). Padahal hak budgeting-nya ada di kita (DPRD),” ungkap dia.
Perseteruan antara Ahok-DPRD DKI mencuat pasca dikembalikannya draf APBD DKI ‘versi’ Ahok. Dokumen dianggap ilegal karena tak ada tandatangan pimpinan dewan. Sejak itu, saling tuding antara Ahok dan DPRD nyusul menyusul.
Ahok menuding ada anggaran siluman sebesar Rp 8,8 triliun dalam APBD tahun anggaran 2015 yang munculnya dari oknum DPRD.  Tak mau disalahkan DPRD pun menuding balik Pemprov DKI telah melakukan upaya penyuapan kepada DPRD dengan adanya anggaran sebesar Rp12 triliun dalam bentuk program.
Bukan hanya itu, DPRD kemudian mengirimkan kembali dokumen APBD yang dianggap sah sesuai prosedur kepada Kemendagri, Selasa(10/2).

Artikel ini ditulis oleh:

Gema Takbir Iringi Sidang Terdakwa Yance

Jakarta, Aktual.co — Gema takbir berkumandang dalam sidang lanjutan terdakwa Irianto MS Syafiuddin atau Yance, di Ruang Utama Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (16/2).
“Allahu Akbar, Allahu Akbar, hidup Pak Yance,” seru pendukung Yance sebelum dan sesudah persidangan.
Sementara itu, ratusan pendukung Yance yang berada luar sidang atau di depan jalan RE Martadinata Kota Bandung melakukan pengajian.
Kumandang shalawat terdengar dari massa pendukung terdakwa Yance. Selain itu, sejak sidang pertama massa juga sempat melakukan istigosah.
Perkara hukum yang menjerat Yance sendiri berawal dari masa kepemimpinannya sebagai Bupati Indramayu pada periode 2000-2010.
Pada tahun 2004, Yance diduga melakukan tindakan penggelembungan harga dalam pembebasan lahan seluas 82 hektar untuk pembangunan PLTU Sumber Adem, Kabupaten Indramayu, Jabar senilai Rp42 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Ribuan Perempuan Turki Demo Tolak Kekerasan Terhadap Kaum Hawa

Jakarta, Aktual.co — Ribuan perempuan melakukan aksi protes di sepanjang jalan kota besar di Turki pada Sabtu (14/2) kemarin. Aksi tersebut menuntut pemerintah untuk menindak tegas setiap pelaku pemerkosaan, penganiayaan dan pembunuhan terhadap kaum hawa di Turki.

Aksi yang dilakukan oleh wanita dari berbagai kategori umur serta lapisan masyarakat itu terjadi di beberapa kota antara lain di Ankara, Istanbul dan Mersin. Dalam aksi tersebut, para demonstran membentangkan spanduk bertuliskan, “Cukup, kita akan menghentikan pembunuhan perempuan”.

Protes tersebut mencuat setelah penemuan mayat seorang wanita di dasar sungai di kota Mersin, Jumat (13/2) waktu setempat. Mayatnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan luka bakar di tubuh, luka tusukan serta dianiaya menggunakan benda tumpul.

Wanita yang diketahui bernama Ozgecan Aslan (20), berprofesi sebagai mahasiswa psikologi diduga diculik saat perjalanan pulang pada Rabu (11/2). Dia diduga sempat diperkosa terlebih dahulu sebelum akhirnya dibunuh dan dibuang ke sungai.

Hal tersebut membuat warga Tukri, khususnya wanita geram dan takut. Mereka menuntut pemerintahan Turki untuk memberikan hukuman seberat-berat terhadap para pelaku yang ditengarai berjumlah tiga orang yakni seorang supir bus, ayahnya dan seorang temannya.

Seorang massa aksi, Bulay Dogan mengatakan bahwa peristiwa tersebut membuatnya takut akan keselamatan jiwanya.

“Aku takut, karena hal yang sama bisa saja terjadi pada saya atau teman-teman saya. Bagaimana bisa mereka (pelaku) begitu nekat untuk melakukan hal seperti itu,” ujar Bulay, dilansir dari BBC, Senin (16/2).

Tanggapan berbeda dipaparkan oleh salah satu Akademisi pusat studi kesetaraan gender di Turki, Zeynep.

“Ini adalah hasil dari suasana Islam radikal yang dibuat pemerintah. Orang-orang mengatakan perempuan harus konservatif. Mereka berpikir jika perempuan konservatif, layak mendapatkan kekerasan seperti ini,” tegas Zeynep.

Apa yang ungkapkan Zeynep bukan tanpa alasan. Sejak pemerintahan dari Partai Justice and Development (AKP) berkuasa dalam satu dekade terakhir, kekerasan terhadap perempuan di Turki meningkat tajam. Berdasarkan laporan, pada 2014, hampir 300 perempuan tewas karena dibunuh. Dimana 100 orang diantaranya diperkosa dan dibunuh.

Salah satu lembaga anti kekerasan terhadap perempuan di Turki, Women for Peace Initiative, menegaskan bahwa pemerintah harus membuat sebuah Undang-Undang yang melindungi wanita dari bentuk kekerasan, tentunya dengan hukuman yang berat.

“Pemerintah harus bisa melindungi wanita Tukri dari penganiayaan, pemerkosaan dan pembunuhan. Kami berharap parlemen bisa menghentikan kekerasan ini,” tegas salah satu aktifis, Sevda Bayramoglu.

Artikel ini ditulis oleh:

Kembangkan Kapasitas Usaha, PNM Beri Pelatihan Nasabah

Jakarta, Aktual.co —  Perusahaan Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Lampung menggelar pelatihan bagi nasabah Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) dalam rangka Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) di wilayah Klaster Bandarjaya.

Pemimpin PNM Cabang Lampung Mulyana Wiriakusuma di Bandarjaya Kabupaten Lampung Tengah, Senin (16/2), mengatakan permasalahan yang timbul bagi pelaku UMK selalu diangkat dalam program pelatihan untuk bersama-sama dicarikan jalan keluarnya. Menurut dia, masih banyak pelaku UMK yang terbatas wawasannya, sehingga terlambat dalam melakukan inovasi, termasuk dalam hal menghadapi inflasi ekonomi. Akibatnya, kata dia, perkembangan usahanya tidak banyak kemajuan, bahkan tidak sedikit yang mengalami kemerosotan.

“Kondisi tersebut erat kaitannya dengan pola manajemen yang tidak profesional. Apalagi bagi perusahaan kecil yang umumnya merupakan usaha keluarga yang belum memisahkan secara jelas di antara fungsi-fungsi manajemennya,” ujarnya.

Setelah mengikuti pelatihan itu, Mulyana mengharapkan para nasabah akan terus mendapatkan pemantauan dari PNM disertai dengan bimbingan dan jasa konsultasi sesuai kebutuhan.

Untuk pembiayaan, PNM akan selalu siap membantu sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan usahanya melalui ULaMM yang sudah ada di masing-masing wilayah. PNM Cabang Lampung kini mempunyai tiga klaster, yaitu Klaster Bandarjaya, Kedaton, dan Metro dengan 18 ULaMM. Selama Januari 2015, total pembiayaan “outstanding” Rp119 miliar atau meningkat sebesar 20,79 persen dari periode yang sama pada 2014 sebesar Rp98,5 miliar. Total mereka yang menerima manfaat pembiayaan 3.123 nasabah atau meningkat 14 persen daripada total nasabah pada Januari 2014 yang tercatat 2.738 nasabah. Klaster Bandarjaya, meliputi unit Bandarjaya, Kotabumi, Bukit Kemuning, Mulya Asri, Liwa, dan Kalirejo.

Menurut Arief Mulyadi, Executive Vice President I PT PNM (Persero) melalui keterangannya mengatakan pelatihan di Bandarjaya mengambil tema “Menyiasati Dampak Inflasi Terhadap UMKM”. Tema itu diangkat mengingat faktor inflasi ekonomi yang tejadi saat ini secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi denyut ekonomi usaha mikro, kecil, hingga menengah hampir di seluruh wilayah Indonesia. Ia menyatakan dalam kondisi persaingan yang semakin ketat, setiap pengusaha dituntut kejelian dalam membaca kondisi pasar.

Oleh karena itu, para pelaku UMK perlu melakukan terobosan dan strategi dalam melihat perubahan kondisi pasar dan menyiapkan langkah-langkah pencegahan hingga perubahan strategi pemasaran.

Menyadari hal tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), melalui Program Pelatihan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) berupaya untuk selalu melakukan pembinaan terhadap nasabahnya. Pelatihan menampilkan seorang motivator pelaku bisnis mikro dan juga anggota DPRD Kota Metro Lampung yang turut menaruh perhatian khusus pada program-program yang dilaksanakan oleh PNM, yaitu Yulianto dengan diikuti 80 peserta.

Artikel ini ditulis oleh:

Jelang Eksekusi Mati Gelombang ke II, Imigrasi Cilacap Tingkatkan Pengawasan

Jakarta, Aktual.co — Pihak imigrasi Cilacap mulai meningkatkan pengawasan jelang pemindahan dan pelaksanaan eksekusi mati terhadap beberapa warga negara asing di Pulau Nusakambangan Cilacap Jawa Tengah. 
“Kami akan menggiatkan pengawasan supaya tidak ada lagi kejadian seperti yang lalu, saat wartawan asing melakukan kegiatan jurnalistik tanpa rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri,” kata Kepala Sub Seksi Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Cilacap, Adithia Perdana, Senin (16/2).
Dia pun mengimbau peliput asing agar melengkapi dokumen perizinan. Peristiwa tersebut merujuk pada eksekusi gelombang pertama yang dilaksanakan pada 17 Januari lalu. 
Ketika itu dua peliput dari Globo TV Brasil, yakni Gomes Marcio dan Geovanne asal Peru ditahan dan dideportasi pihak imigrasi karena tidak memiliki perizinan peliputan dari Kementerian Luar Negeri.
Menurut dia, meski tak ada kewajiban untuk melaporkan kegiatan peliputan kepada imigrasi Cilacap, namun jurnalis asing wajib mengantongi izin. “Izin harus jelas, yakni melakukan tugas jurnalistik, dengan begitu akan kami sambut dengan baik,” kata dia.
Meskipun dikabarkan banyak jurnalis asing di Cilacap akan melakukan peliputan eksekusi mati, lanjutnya, tetapi belum ada laporan yang menyebutkan ada pelanggaran keimigrasian. 
“Hotel atau penginapan juga wajib lapor jika ada orang asing yang menginap di hotel mereka,” ucapnya.
Mendekati waktu pemindahan dua terpidana mati dalam kasus Bali Nine, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kerobokan Denpasar Bali menuju Pulau Nusakambangan Cilacap, Jawa Tengah, beberapa jurnalis asing sudah mulai berdatangan ke Cilacap.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Arteria Dahlan dan Feriyana Lim Berhalangan Hadir di Komisi III

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin mengatakan bahwa Arteria Dahlan dan Feriyani Lim berhalangan hadir.
Hal itu menyusul agenda komisi bidang hukum itu untuk mendengarkan keterangan dalam kasus dugaan pelanggaran kewenangan yang diduga dilakukan Abraham Samad sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Saya menerima surat dari Arteria berhalangan hadir lantaran ada agenda yang tidak bisa ditinggal. Dan surat dari Feriyana Lim yang mengabarkan dalam keadaan sakit,” kata Aziz saat membuka jalannya rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi III DPR RI, Senin (16/2).
Sejauh pantauan Aktual.co, dalam pertemuan ini baru dihadiri, Andi Widjajanto, Tjahjo Kumolo dan  Pemilik unit Apartemen Capitol Residence SCBD, Supriansyah. Sedangkan mantan Kepala BIN Hendropriyono belum terlihat menghadiri undangan komisi hukum tersebut.
” Ada satu tinggal pak Hendro yang belum ada kabarnya,” tandasnya.
Untuk diketahui, sekitar pukul 10. 45 WIB rapat dibuka dengan dipimpin oleh Aziz Syamsuddin dengan didampingi pimpinan komisi III lainnya, seperti Desmond J Mahesa, Trimedya Panjaitan, dan Benny K Harman.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Berita Lain