Jakarta, Aktual.co — Gorontalo adalah provinsi ke-32 di Indonesia. Sebelumnya, Gorontalo merupakan wilayah Kabupaten Gorontalo dan Kota Madya Gorontalo di Sulawesi Utara. Seiring dengan munculnya pemekaran wilayah berkenaan dengan otonomi daerah, provinsi ini kemudian dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, tertanggal 22 Desember 2000.

Untuk diketahui, Provinsi Gorontalo terletak di Pulau Sulawesi bagian utara atau di bagian barat Sulawesi Utara. Luas wilayah provinsi ini 12.215,44 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1,038.585 jiwa (berdasarkan Sensus Penduduk 2010), dengan tingkat kepadatan penduduk 85 jiwa/km².

Pejabat Gubernur Gorontalo yang pertama adalah Drs. Tursandi Alwi yang dilantik pada peresmian Provinsi Gorontalo pada tanggal 16 Februari 2001. Tanggal ini selanjutnya, sekalipun masih kontroversial, diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo hingga sekarang.

Sampai dengan September 2011, wilayah administrasi Provinsi Gorontalo mencakup lima kabupaten (Kabupaten Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, dan Pohuwato), 1 kota (Kota Gorontalo), 75 kecamatan, 532 desa, dan 69 kelurahan.

Data tersebut terus mengalami perubahan seiring dengan adanya proses pemekaran kabupaten/ kota, kecamatan, desa, atau kelurahan yang ada di Provinsi Gorontalo hingga saat ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Bila telah dilantik menjadi Kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan tidak boleh dendam kepada Ketua KPK, Abraham Samad dan wakil ketua KPK Bambang Widjojanto
“Bila telah dilantik sebagai Kapolri, saya mengingatkan Budi Gunawan untuk tidak  dendam kepada kedua orang,” kata anggota Komisi III DPR RI, Abdul Kadir Karding di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/2).
Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menagih janji Presiden Joko Widodo yang akan memutuskan pelantikan atau tidaknya BG setelah putusan PN Jakarta Selatan.
“Setelah putusan PN Jakarta Selatan, Presiden pelu pertimbangakan lagi untuk segera melantikan BG karena harus taat pada proses hukum. Walaupun teman-teman di KPK melakukan banding,” kata Karding.
PN Jakarta Selatan telah memutuskan bahwa penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka tidak sah.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Yudisial (KY) meminta masyarakat menghormati putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi yang telah mengabulkan praperadilan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan.
“Senang atau tidak senang putusan hakim harus kita hormati,” kata Wakil Ketua KY Abbas Said kepada wartawan di PN Jaksel, Senin (16/2).
Sarpin mengatakan, penetapan status tersangka terhadap Budi Gunawan merupakan objek praperadilan. “Yang pasti akan ada ‎sidang pleno KY,” ujar Sarpin.‎Sarpin menyebut, Komjen BG bukanlah objek penyidikan KPK karena perkara yang dikenakan terjadi pada saat Komjen BG bukan sebagai penyidik. Saat itu, Komjen BG merupakan pembantu Kapolri di bidang SDM.
“Maka dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pihak termohon, dengan hasil penetapan tersangka terhadap pemohon tak sah.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi mengabulkan gugatan praperadilan penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan.
Dalam pertimbangannya, Sarpin mengungkapkan alasan penetapan tersangka tidak sah karena sesuai UU KPK, KPK tidak berwenang menyelidiki pidana korupsi Budi Gunawan karena Budi bukan kualifikasi aparat hukum dan penyelenggara negara.
“Pidana yang disangkakan tidak menyebabkan kerugian negara selama pemohon menjabat Karobinkar,” kata hakim Sarpin Rizaldi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2).
Pertibangan hakim, jabatan Karobinkar adalah jabatan unsur pembantu Kapolri di bidang SDM dan setingkat dengan eselon II. Sementara KPK tidak bisa membuktikan jika jabatan Karobinkar adalah masuk kualifikasi eselon I.
“Maka proses penyidikan terkait pidana BG, tidak sah dan tidak sesua asas hukum. Penetapan BG tdak memiliki hukum mengikat,” ucar Sarpin.
Atas putusan tersebut KPK akan segera melakukan rapat untuk menetukan langkah selanjutnya. “Kita sudah menyiapkan langkah-langkah,” kata salah satu kuasa hukum KPK Chatarina M Girsang.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPR RI, Setya Novanto mengatakan agar semua pihak, baik negara sahabat maupun PBB menghormati proses penegakan hukum yang ada di Indonesia.
Hal itu menyusul himbauan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Ban Ki-moon mengimbau Indonesia, untuk tidak melakukan eksekusi terhadap tahanan hukuman mati kasus kejahatan narkoba.
“Ini kan di Indonesia punya hukum sendiri, kta di dalam masalah hukman mati ini kita sangat menghargai semua pihak termasuk Sekjen PBB. Karena itu apapun yang menjadi putusan di Indonesia, saya rasa kita harus menghargai, sebab kejahatan (narkoba) ini sangat merugikan baik bagi bangsa indonesia maupun generasi muda yang akan datang,” kata Setnov kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (16/2).
Lebih lanjut, ketika ditanyakan, apakah himbauan tersebut bentuk intervensi dari pihak asing kepada penegakan hukum di Indonesia?. Politisi Golkar itu enggan mengiyakannya. Ia mengatakan pemerintah harus tetap konsiten dalam penerapan hukumnya.
“Iya konsisten, karena kita sudah punya hkm sndiri dan ini harus dihargai. Saya rasa harus sling menghormati,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang