7 Januari 2026
Beranda blog Halaman 38551

Kutuk Penembakan Mahasiswa Muslim, KAMMI: Obama Harus Bertindak Tegas

Jakarta, Aktual.co — Insiden penembakan tiga mahasiswa muslim di Chapel Hill, North Carolina, Amerika Serikat memicu reaksi keras berbagai kalangan, tak terkecuali Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). 
Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri (HLN) PP KAMMI, Sofyardi Rahmat, di Jakarta, Sabtu (14/2/2015).
“Sikap kami jelas, yaitu mengutuk dengan keras tindakan pembunuhan itu,” kata Sofyardi Rahmat.
Lebih lanjut, Sofyardi menengarai pemberitaan berbagai media AS yang menyebutkan Islam sebagai bagian dari aksi terorisme adalah salah satu latar belakang insiden tersebut.   
“Pemberitaan itu mengakibatkan orang-orang non muslim ataupun warga AS lainnya menjadi takut dan membenci orang-orang Islam,” ungkap Soyardi.
Seperti diyakini mayoritas kaum muslimin di AS dan dugaan kepala kepolisian setempat, Sofyardi meyakini, tempat parkir bukan faktor utama penyulut kemarahan si pelaku. Sebaliknya, faktor kebencian adalah pemicu utama insiden pembunuhan itu.
Oleh karena itu, KAMMI berharap media-media AS atau lainnya tidak menerapkan standar ganda dan menghentikan pemberitaan yang memojokkan Islam.
“Selain itu, KAMMI juga meminta Presiden Obama untuk bertindak tegas kepada pelaku penembakan dan lebih proaktif menghentikan islamofobia di AS,” tambahnya.
Diketahui, Craig Stephen Hicks (46) melakukan penembakan terhadap tiga mahasiswa muslim yang studi di University of North Carolina. Hicks kemudian dikabarkan menyerahkan diri kepada polisi pada Selasa (10/2) waktu setempat. Kini, ia ditahan di penjara Durham County Jail.
Ketiga mahasiswa muslim yang menjadi korban ialah Deah Shaddy Barakat (23), istri Deah bernama Yusor Mohammad (21), dan saudari Deah, Razan Mohammad Abu-Salha (19). Ketiganya ditemukan tewas ditembak di sebuah kompleks pemukiman sekitar 3 km dari kampus mereka.

Artikel ini ditulis oleh:

Siaga Banjir Masih Diberlakukan di Bengawan Solo

Jakarta, Aktual.co — Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro, Jawa Timur, masih memberlakukan siaga banjir Bengawan Solo, meski ketinggian air di daerah hilir Jawa Timur cenderung menurun.
“Di daerah hilir Jawa Timur, mulai Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik, status Bengawan Solo masih siaga banjir, tapi airnya sejak sehari lalu mulai menurun,” kata Petugas Posko UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro Suyanto, Sabtu (14/2).
Penurunan air Bengawan Solo di Bojonegoro cukup tajam, yang semula sempat mencapai 13.84 meter pada Jumat (13/2) pukul 03.00 WIB, menjadi 13,49 meter (siaga I) pada Sabtu pukul 06.00 WIB.
“Air Bengawan Solo di Ndungus, Ngawi, juga turun, begitu pula Bengawan Solo di Jurug, Solo, Jawa Tengah, ketinggian airnya juga dibawah siaga banjir,” katanya.
Hanya saja, penurunan ketinggian air Bengawan Solo, di Tuban, Lamongan, dan Gresik, dalam waktu bersamaan masih belum terlalu tajam, hanya berkisar 1-3 centimeter/jam.
Sesuai data, ketinggian air Bengawan Solo di Babat, Laren/Plangwot, Karanggeneng dan Kuro, Lamongan, masing-masing 7,65 meter (siaga II), 5,55 meter (siaga III), 4,10 meter (siaga II) dan 1,93 meter (siaga II), Sabtu pukul 06.00 WIB.
“Pemantauan kita lakukan tiga jam sekali, karena Bojonegoro siaga I. Air Bengawan Solo di hilir, Jawa Timur, masih akan terus turun sepanjang tidak terjadi hujan.” 

Artikel ini ditulis oleh:

Gerindra: Sutarman ‘Dipensiun Dini’, Jokowi Libatkan Intelijen

Jakarta, Aktual.co — Politisi partai Gerindra Martin Hutabarat meyakini ‘pensiun dini’ yang dilakukan Presiden Joko Widodo terhadap Jenderal  (Pol) Sutarman, berdasarkan informasi dari intelijen.
“Saat mempercepat mengganti Sutarman, kalau Presiden tidak menggunakan intelijen apa gunanya?” kata Martin, di Jakarta, Sabtu (14/2).
Terkait hal itu, Jokowi juga diimbau menggunakan peran intelijen dalam pencalonan Kapolri, dengan mendengar dan mengevaluasi info yang diberikan.
Martin menambahkan, dalam hal calon Kapolri, Jokowi dinilai lebih mendengar suara dari parpol pengusung, terutama PDIP.
“Kalau presiden tidak bicara dan mendengarkan intelijen, tapi hanya partai saja, maka kita harus buat evaluasi sistem ketatanegaraan kita,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

PDIP: Konflik KPK-Polri Jadi Tontonan Dunia Internasional

Jakarta, Aktual.co — Politisi PDIP Dwi Ria Latifah menyebut konflik KPK-Polri yang berlarut menjadi tontonan dunia internasional.
“Polisi mempunyai tekanan saat institusinya kini merasa sedang dipermainkan, melalui calon Kapolrinya yang dipermalukan. Ini kan ditonton bukan hanya oleh kita semua, tapi juga oleh negara asing,” kata Dwi Ria, di Jakarta, Sabtu (13/2).
Dirinya menyayangkan harkat dan martabat sebagai negara terhormat tidak bisa dijaga dan malah menjadi tontonan dunia internasional.
Diharapkan, tak ada kepentingan pihak atau kelompok lain dari konflik (KPK-Polri) yang hingga kini belum kunjung selesai. (pol)

Artikel ini ditulis oleh:

Ekonom: Tak Ada Formulasi, Dana Desa Rawan Konflik

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) 2015 mengalokasikan dana desa sebesar Rp20 triliun. Namun, beberapa pihak menilai alokasi dana tersebut rawan menimbulkan konflik.
Pengamat ekonomi Didik J Rachbini mengatakan alokasi dana desa tersebut bisa dikatakan benar secara politik, tetapi dari segi ekonomi kebijakan tersebut salah.
“Ini dilema, justru gap ini yang harus dicarikan pemecahan oleh para pelaksananya nanti,” ujar Didik di Jakarta, Sabtu (14/2).
Lebih lanjut dikatakan Didik, pemerintah belum matang dalam menetapkan kebijakan tersebut. Pasalnya, formulasi dan roadmap yang akan dilakukan untuk alokasi dana desa menurutnya belum benar.
“Bermodalkan niat baik, belum tentu pelaksanannya jadi baik. Formulasinya ngga benar, pelaksanaannya perlu resource, perlu keteraturan, ini akan menimbulkan kegagalan yang besar,” pungkasnya.
Untuk diketahui, dalam APBN-P 2015 pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp20 triliun. Angka tersebut meningkat 122 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar Rp9,1 triliun. Nantinya, masing-masing desa akan mendapat dana sebesar Rp1,4 miliar setiap tahunnya.
Namun, anggaran yang bertujuan mengentas kemiskinan di desa-desa tersebut justru menjadi rebutan antar dua kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT).

Artikel ini ditulis oleh:

Dipertanyakan, Perencanaan Zonasi Wilayah Pesisir Pemprov DKI

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) Merry Hotma mengatakan bahwa dalam zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan rencana reklamasi tata ruang pantai utara menguntungkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Namun, yang menjadi persoalan sejauh mana Pemprov bisa memanfaatkan semua perencanaan tersebut.
“Sebenarnya itu sangat menguntungkan, hanya persoalannya sejauh mana DKI memanfaatkan perencanaan ini. Ini kan perencanaan nih, reklamasi, ada perencanaan reklamasi. 70 persen di wilayah DKI, 30 persen Jawa Barat dan Banten. Sebagai ibu kota negara kita butuh perluasan,” kata Merry saat ditemui di Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (13/2).
Oleh karena itu, Badan Legislasi Daerah akan menargetkan agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan Revisi Perda No 8 Tahun 1995 tentang reklamasi dan rencana tata ruang pantura.
“Target akhirnya dari perda ini, harus bisa mengatur, pengaturan pada pemanfaatan yang maksimal untuk pendapatan daerah lebih banyak,” ungkapnya.
Namun ketika ditanya tentang rencana-rencana proyek tersebut yang sudah banyak mendapatkan kritik dan penolakan dari sejumlah pihak, dengan diplomatis Merry menjawab, itu wajar dah harus dimaklumkan.
“Itu sebabnya,kita harus maklum, banyak multi tafsir. Kita harus sadar sesuatu banyak yang pro dan kontra, geser satu meja saja, pasti ada yang setuju ada yang tidak. Ada yang bilang geser ada yang bilang enggak. Apalagi ini pembangunan.”

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain