Jakarta, Aktual.co — Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Bayu Windia, menilai situasi keamanan dan suhu politik di provinsi itu masih relatif stabil jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
“Sampai saat ini dinamika politik di daerah ini masih stabil dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” kata Bayu Windia di Mataram, Jumat (13/2).
Meski relatif stabil, pihaknya sudah mulai melakukan antisipasi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi, terutama di enam kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada di tahun 2015 atau tujuh kabupaten/kota jika berlangsung di 2016.
Dia menjelaskan, untuk memantau situasi politik dan keamanan daerah ini, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan unsur terkait. Hal ini dilakukan sebagai upaya antisipasi kemungkinan yang bisa terjadi jelang pelaksanaan maupun sesudah pilkada.
“Yang jelas situasi sementara masih kondusif. Begitu juga dengan masing-masing partai politik maupun calon yang disebut-sebut bakal maju dalam pilkada masih melakukan kegiatan dalam taraf yang wajar,” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman mengatakan Komisi II DPR RI dan pemerintah sepakat menghapus uji publik dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah serentak.
“Ya kira-kira begitu (uji publik ditiadakan), kami semua bersepakat pada dasarnya tahapan yang kami persingkat,” kata Rambe, di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Jumat (13/2).
Komisi II DPR RI dan pemerintah sepakat memberikan kewenangan penuh urusan penjaringan calon kepala daerah untuk didaftarkan ke KPU merupakan kewenangan partai politik atau gabungan parpol, begitu juga dengan calon perseorangan.
Menurutnya, diperlukan kehati-hatian parpol dan gabungan parpol harus meneliti calon kepala daerah.
“Itu untuk menjamin segala sesuatunya punya kualitas, kompetensi, dan integritas jatuh kepada pemilih,” ujarnya.
Rambe mengatakan kesepakatan antara Komisi II DPR RI dan pemerintah dalam uji publik telah disepakati sehingga perdebatannya tidak terlalu keras membahas revisi UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada.
Persyaratan 20 persen kursi atau 25 persen jumlah pemilih untuk seorang bisa mencalonkan diri, sehingga dari awal sudah ketahuan parpol yang akan mencalonkan kandidatnya, dan DPR akan perkuat posisi itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Indonesia mengecam keras peristiwa penembakan tiga warga Muslim di Chapel Hill, North Carolina, Amerika Serikat, Selasa (10/2), sekitar pukul 17.00 waktu setempat.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan selain mengutuk tindakan itu, Indonesia juga berharap proses hukum pada pelaku penembakan tersebut dapat ditegakkan.
“Kita mengecam kekerasan yang ditujukan kepada kelompok-kelompok tertentu, dan kekerasan bukan solusi untuk apa pun,” kata dia, Jumat (13/2).
Saat ini, Pemerintah Indonesia terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Konsul Jenderal di New York, AS, untuk memantau perkembangan terkini dan menentukan langkah selanjutnya dalam rangka melindungi WNI yang berada di sana.
Sebelumnya, setelah terjadi peristiwa penembakan di kantor media Charlie Hebdo di Paris, Prancis, Januari 2015, Pemerintah Indonesia juga melakukan koordinasi dengan Kedubes RI di sana dan memberikan himbauan kepada para WNI di sana untuk tetap waspada.
“Kita sudah berkoordinasi dengan mereka (Konjen RI), tapi belum ada balasan, kemungkinan karena di sana masih dini hari,” kata Arrmaatha.
Motif penembakan terhadap tiga Muslim di Chapel Hill, North Carolina, bernama Deah Shaddy Barakat, Yusor Mohammad dan Razan Mohammad ditengarai berbagai pihak terkait kebencian pelaku yang bernama Craig Hicks terhadap kepercayaan mereka.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Sebanyak 100 aparat keamanan dilibatkan untuk melakukan penjagaan pada pascaperistiwa penyerangan dan penganiayaan yang dialami kepala keamanan perumahan Bukit Az Zikra komplek majelis zikir asuhan Ustadz Arifin Ilham, Sentul, Kabupaten Bogor, .
Kapolsek Babakan Madang AKP Pahyuni mengatakan penjagaan melibatkan personel gabungan dari anggota Polsek dibantu Polres Bogor, Brimob serta Satpol PP Kota dan Kabupaten Bogor.
“Personel pengamanan melibatkan Brimob ada 30 orang, Polsek sekitar 20 orang, Polres 18 orang, Satpol PP Kota ada lima orang dan Satpol PP Kabupaten ada 25 orang,” katanya, saat ditemui, Jumat (13/2)
Menurut dia penempatan personel dilakukan sebagai langkah antisipasi adanya peristiwa serupa dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.
“Sesuai instruksi Kapolres, kita melakukan penjagaan sampai batas waktu yang tidak ditetapkan. Yang pasti kita melakukan langkah antisipasi jangan terulang lagi,” katanya.
Ia mengatakan peristiwa penyerangan terhadap salah seorang kepala keamanan perumahan Bukit Az Zikra tersebut terjadi pada Rabu (11/2) malam sekitar pukul 22.00 WIB.
“Ada dua gelombang massa malam itu, sekitar 10 orang mendatangi Mapolsek Babakan Madang, mereka melaporkan terkait pemasangan spanduk yang menolak syiah yang ada di komplek Masjid Az Zikra,” kata AKP Pahyuni.
Disaat bersamaan, lanjutnya, sekitar 50 orang mendatangi komplek perumahan yang berada di dalam komplek Masjid Az Zikra yang merupakan majelis zikir asuhan Ustad Arifin Ilham.
Mereka datang berkelompok, kebanyakan menggunakan sepeda motor dan ada juga yang menggunakan mobil.
“Mereka tidak menjelaskan dari kelompok mana, ada yang mengaku dari Forum Betawi Rempung (FBR-red), ada juga yang mengaku sebagai pengikut syiah dari Depok, Tanggerang Selatan, dan FBR perwakilan Cibinong,” kata Pahyuni.
Pada malam kejadian, lanjut Pahyuni, situasi sangat mencekam terutama saat massa yang menolak keberadaan spanduk penolakan syiah mendatangi Mapolsek Babakan Madang sambil membawa Faisal Karim, Ketua Divisi Keamanan dan Penegak Disiplin Syariah Majelis Zikir Az Zikra yang sudah babak belur dipukuli.
“Mereka datang yang 50 orang ini ke Mapolsek sementara 10 orang kelompok massa yang sudah datang untuk melapor. Kelompok kedua ini datang sambil membawa Faisal Karim yang sudah terluka dipukulin,” katanya.
Menurut Pahyuni, massa yang melakukan penganiayaan terhadap warga Pemukiman Bukit Az Zikra tersebut melaporkan Faisal atas perbuatan tidak menyenangkan karena memasang spanduk penolakan aliran syiah.
“Mereka beralasan tidak senang dengan adanya spanduk menolak aliran syiah, menurut mereka setiap orang memiliki ajaran masing-masing,” katanya.
Sekitar pukul 23.30 WIB situasi di Mapolsek Babakan Madang cukup mencekam saat kelompok massa yang melakukan penganiayaan berada di Mapolsek untuk melapor, secara bersamaan sekitar 50 orang warga pemukiman Bukit Az Zikra mendatangi Mapolsek.
“Kami khawatir terjadi bentrokan, karena massa dari Az Zikra dari jauh sudah berteriak Allahuakkbar, sementara massa dari syiah ini masih berada di Mapolsek. Kita langsung ambil tindakan, mengatur agar kedua kelompok tidak bertemu,” kata Pahyuni.
Lebih lanjut Pahyuni mengatakan, sekitar pukul 00.00 WIB dua truk Dalmas Polres Bogor tiba di Mapolsek Babakan Madang, laporan yang tadi dilaporkan massa penyerang kepala keamanan Az Zikra berbalik menjadikan mereka sebagai pihak terlapor.
Akhirnya sekitar pukul 00.30 WIB, sebanyak 39 orang kelompok massa yang melakukan penyerangan terhadap kepala keamanan Masjid Az Zikra dibawa ke Mapolres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut.
“Mereka dibawa ke Mapolres menggunakan dua truk mobil Dalmas Polres Bogor. Sejumlah perwakilan dari Az Zikra menyaksikan mereka dibawa untuk memberikan jaminan bahwa kasus ini kita proses sesuai hukum yang berlaku agar tidak terjadi kejadian lebih luas lagi,” katanya.
Selama 1×24 jam 39 orang kelompok massa tersebut menjalani pemeriksaan di Mapolres Bogor, Cibinong. Hingga Jumat dini hari Polres Bogor telah menetapkan 34 orang sebagai tersangka atas peristiwa penyerangan dan penganiayaan terhadap Faisal Karim yakni Kepala Keamanan dan Penegak Disiplin Syariah Masjid Az Zikra.
Mereka dijerat dengan Pasal 170 sub 335 Junto Pasal 55, Pasal 56 KUHP yakni melakukan pidana pemukulan terhadap seseorang secara bersama-sama dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby