Jakarta, Aktual.co — Polda Riau menarik 28 pucuk senjata api dari Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Wilayah Riau untuk didata. Pendataan itu terkait dengan anggota organisasi itu terlibat dalam perburuan Gajah Sumatera.
“Kami sudah menarik semuanya, ada 28 pucuk senjata api dari Perbakin yang telah kami tarik untuk didata ulang,” kata Kapolda Riau Brigjen Polisi Dolly Bambang Hermawan di Pekanbaru, Jumat (13/2).
Sebelumnya Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Riau Kombes Polisi Yohanes Widodo menyebut otak sindikat pencurian gading gajah berinisial FA 50 tahun, diketahui merupakan anggota Perbakin Riau. Namun terkait senjata api yang digunakan, data kepolisian menyatakan bahwa senpi tersebut ilegal.
Yohanes mengatakan, setelah diselidiki ternyata FA benar anggota Perbakin. “Ketahuannya, pelaku FA memiliki kartu identitas sebagai anggota Perbakin. Setelah kami cek ke Perbakin, ternyata kartu tersebut benar sah,” katanya.
Untuk senjata api yang digunakan pelaku jenis laras panjang modifikasi jenis Mosser, lanjut dia, diketahui statusnya ilegal atau tidak berasal dari Perbakin. FA bersama tujuh rekan lainnya diamankan Polda Riau beberapa hari lalu karena kepemilikan gading Gajah Sumatera secara ilegal.
Setelah dilakukan penyelidikan, kepolisian mengungkap kelompok itu merupakan sindikat perburuan gading gajah yang telah memulai aktivitas ilegal tersebut sejak lama.
“Dalam kasus ini kami mengamankan total ada delapan gading gajah, dua di antaranya berukuran besar. Gading-gading gajah ini diamankan di beberapa lokasi terpisah,” kata Kapolda Brigjen Dolly.
Kapolda mengatakan, sejauh ini pihaknya masih terus mengembangkan kasus tersebut dengan memeriksa saksi-saksi lain, termasuk para tersangka. Perburuan Gajah Sumatera di kawasan hutan Riau dilaporkan telah lama terjadi, namun kepolisian kesulitan dalam mengungkap sindikat kejahatan itu.
Organisasi Konservasi Alam World Wildlife Fund (WWF) Program Riau menyatakan setiap tahun ditemukan bangkai gajah mati, baik yang tanpa gading ataupun masih memiliki gading.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Badan Nasional Narkotika (BNN) menyebutkan sebanyak 1,2 juta narkoba di Indonesia dalam kondisi kritis karena gangguan kesehatan menurun drastis dan harus segera mendapatkan rehabilitasi.

“Dari data yang kami miliki juga pencandu narkoba ada 4,2 juta orang, dari jumlah itu sekitar 1,2 juta pecandu harus cepat mendapatkan rehabilitasi secara total mulai dari kesehatannya hingga kecanduannya,” kata Kepala Bagian Humas BNN, Slamet Rihadi kepada Antara di Balai Besar Rehabilitasi Lido, Bogor, Jumat (13/2).

Menurutnya, setiap tahunnya angka pecandu narkotika dan obat-obatan terlarang selalu bertambah dan saat ini yang menjadi tren pengguna narkoba adalah jenis sabu.

Bahkan dalam tiga tahun terakhir ini, pecandu sabu meningkat karena banyak diantara pecandu narkoba jenis putaw dan heroin beralih menggunakan sabu.

Masih tingginya dan negara sudah menetapkan status darurat narkoba, pihaknya yang berkoordinasi dengan seluruh instansi dan masyarakat terus melakukan berbagai upaya dalam memberantas peredaran narkoba. Bahkan, BNN tidak segan bertindak tegas kepada pengedar narkoba, tetapi untuk pecandunya akan direhabilitasi gratis.

“Pecandu narkoba tidak perlu takut untuk melapor kecanduanya itu kepada Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang nantinya mereka akan mendapatkan rehabilitasi secara grastis, sesuai dengan progam pemerintah tentang 100 ribu rehabilitasi untuk orang kecanduan narkoba,” tambahnya.

Ia mengatakan selain melakukan pencegahan peredaran narkoba, yang paling utama saat ini adalah mengubah mindset, bahwa pecandu narkoba harus dimasukan ke penjara. Cara seperti itu, tidak lagi sebagai salah satu antisipasi, tetapi lebih memperparah kondisi kecanduan si pecandu, karena di dalam penjara mereka bisa sosialisasi dengan para pengedar yang akhirnya selain menjadi pecandu mereka beralih ikut mengedarkan barang haram itu.

“Banyak kasus yang kami temukan, awalnya pecandu menjadi pengedar karena salah dalam memberikan pembinaan. Maka dari itu, kami di BNN terus berupaya agar para pecandu sembuh dari ketergantungannya, karena mereka yang kecanduan adalah orang yang sakit dan harus disembuhkan,” kata Slamet.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Perombakan dalam Kabinet Kerja bukan tidak mungkin dilakukan Presiden Jokowi, sepanjang memiliki tolok ukur yang jelas agar dapat dipahami orang dalam lingkaran istana.
Hal ini dikatakan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro.
“Tak ada yang tak mungkin bagi presiden karena pergantian menteri menjadi hak prerogatifnya. Meskipun demikian, Presiden harus punya tolok ukur yang jelas dalam menilai para menterinya sehingga para menteri memahami sejak awal bahwa kinerjanya akan dinilai,” kata Siti Zuhro, di Jakarta, Jumat (13/2).
Dengan adanya tolok ukur jelas, kalaupun akhirnya ada orang dalam kabinet yang diganti, siapapun itu akan bisa menerimanya dengan rasional.
Menurut dia, pemerintahan sebelumnya pun akhirnya melakukan perombakan karena langkah itu acapkali tak terhindarkan dan harus dilakukan.
“Kalau Pak Jokowi sudah memiliki tolok ukur yang jelas dalam menilai kinerja para menterinya, maka sudah bisa dibaca setelah 100 hari bekerja apakah mereka menjanjikan, memiliki kompetensi dan kapasitas dalam mengeksekusi program-program dan dalam membuat terobosan-terobosan penting di kementeriannya,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Asosiasi Sopir Angkutan Freelance Pariwisata (ASAFP) mendesak DPD RI untuk menyetujui revitalisasi Teluk Benoa. 
Hal ini dinyatakan dalam pertemuan dengar pendapat Komite II DPD RI dengan masyarakat dan pemerintah daerah Bali, di Denpasar, Jumat (13/2).
“Tidak ada alasan DPD RI untuk menolak revitalisasi. Saya sebagai sopir merasakan kehidupan kami bersandar pada pariwisata. Usai bom Bali, saya merasakan sulitnya hidup tanpa wisatawan,” kata Ketua ASAFP Bali, I Wayan Suarti.
Dukungan terhadap revitalisasi Teluk Benoa membantu jalannya roda perekonomian warga, meski Pemda Bali harus mengatur mobil luar masuk ke Bali. “Kami ingin wisatawan yang mengunjungi Bali menggunakan mobil yang disewa di Bali,” katanya.
Ketua Asosiasi Sopir Taxi Bali, Ketut Witari, menambahkan, pihaknya mendukung revitalisasi Teluk Benoa karena akan mendatangkan minat wisatawan. Dengan kata lain tujuan dan manfaatnya sangat baik bagi pelaku usaha transportasi dan usaha lainnya.
Pihaknya, pada awalnya menolak revitalisasi Teluk Benoa dan meminta semua pihak melihat permasalahan ini dengan jernih. Dengan demikian duduk perkaranya menjadi terang dan bisa tersosialisasikan dengan baik.
“Pertemuan ini tidak ada muatan politik, kami ingin pihak investor menyampaikan semua dokumen dan informasi terkait revitalisasi teluk Benoa agar masyarakat bisa jernih menilai,” kata dia.
Sementara, anggota DPD RI daerah pemilihan Bali, I Kadek Arimbawa, menyatakan pertemuan yang digelarnya adalah untuk menyerap aspirasi rakyat Bali terhadap revitalisasi teluk Benoa.

Artikel ini ditulis oleh: