Jakarta, Aktual.co — Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur menilai kebijakan Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan, menutup loket penjualan tiket penerbangan di bandara itu melanggar UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
“Selain itu juga melanggar UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik (UUPP),” kata Ketua YLPK Jatim, Said Sutomo, di Surabaya, Jumat (13/2).
Dalam undang-undang itu, konsumen mempunyai hak-hak normatif antara lain memilih akses beli tiket, baik secara manual maupun online.
Hak pilihan tersebut idealnya tidak terhambat oleh kebijakan baru yang justru kontra produktif dengan undang-undang perlindungan konsumen.
“Sementara, melalui undang-undang pelayanan publik sudah menjamin kemudahan akses masyarakat dalam mendapatkan manfaat dari pelayanan publik,” ujarnya.
Bahkan, jelas dia, bandara termasuk salah satu lembaga pelayanan publik yang berkewajiban memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Namun, dengan adanya kebijakan Menhub tersebut justru seolah mengebiri keleluasaan lembaga publik memberikan kemudahan akses masyarakat.
“Khususnya konsumen yang selama ini tergantung pada pola pelayanan sistem penjualan tiket dengan cara manual,” katanya.
Apalagi, tambah dia, bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan tiket mendesak sehingga mereka harus membeli tiket di bandara. Oleh karena itu kebijakan Menhub itu laik dilaporkan ke Ombudsman RI dan dilakukan gugatan melalui PTUN.
Secara umum, sebut dia, penutupan loket tiket di bandara sangat disayangkan karena hal itu akan mempersulit konsumen untuk mendapatkan tiket. Oleh sebab itu YLPK meminta pemerintah agar memberikan kesempatan akses pembelian tiket yang luas bagi konsumen.
“Memang sistem pembelian tiket secara online baik. Tapi, bagaimana dengan masyarakat domestik yang selama ini belum mengenal dengan sistem online,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menggelar pertemuan dengan bupati-bupati seluruh Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/2) pagi ini.
Dikutip dari laman Setkab, pertemuan ini dimaksudkan dalam rangka rangka menyamakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, guna mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan pada Pemerintahan Kabinet Kerja.
Pertemuan kali ini adalah yang keempat kali dilakukan Presiden Jokowi bersama-sama dengan bupati dari seluruh Indonesia. Jumlah peserta yang akan hadir dalam pertemuan kali ini adalah 101 bupati, yang terdiri dari para bupati se Jawa dan Maluku beserta gubernur se-Jawa.
Seperti pertemuan sebelumnya, Presiden akan mendengarkan berbagai masukan-masukan dari para bupati terkait dengan berbagai permasalahan yang dihadapi di daerahnya masing-masing.
Pertemuan akan dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto, dan pejabat lainnya.

Artikel ini ditulis oleh: