Jakarta, Aktual.co — Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Zainal Arifin Muchtar menyebut bahwa tak ada satu pun lembaga negara di Indonesia yang benar-benar independen. Begitu Pun dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Tidak ada lembaga yang bebas dari campur tangan pihak lain, khususnya dari presiden,” kata Zainal saat bersaksi dalam sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (13/2).
Menurut Direktur Pukat UGM ini, setiap lembaga independen harus bebas campur tangan pihak lain, juga keputusan yang dikeluarkan bersifat kolektif kolegial. Bukan cuma keputusan ketua atau satu dua pimpinan.
Dikatakan Zainal, pimpinan KPK harus lengkap lima saat menetapkan keputusan. Faktanya, saat ini pimpinan KPK cuma empat. Meski begitu dia tak mengungkiri bahwa pimpinan KPK saat ini berjumlah empat orang pada saat menetapkan calon Kapolri itu sebagai tersangka.
Dia beranggapan, bahwa pimpinan lembaga antirasuah yang kini berjumlah empat bukan kehendak KPK. Ada unsur memaksa dari UU yang mengharuskan KPK hanya dipimpin empat pimpinan.
“Seperti KY, KPK juga berlaku hukum mayoritas sederhana. Pimpinan KPK menjadi 4 bukan by design KPK, tapi diharuskan oleh UU. Sayangnya DPR tak menyelesaikan proses ini sehingga dibiarkan kosong,” terang Zainal.
Sebab itu, tambah Zainal, di Indonesia prinsip dan ciri lembaga independen memang tak dijelaskan rinci dalam undang-undang. Jadi, lembaga yang dikatakan independen, seperti KPK, acap dalam posisi ambiguitas.
“KPK kerap dibenturkan dengan lembaga independen lain, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum,” demikian Zainal.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Politisi senior Akbar Tanjung mengapresiasi keputusan DPP KNPI untuk menggelar kongres KNPI ke-14 di Jayapura, Papua, 24-28 Februari 2015.
Hal ini dikarenakan dampaknya makin mengintegrasikan rakyat Papua, khususnya pemuda, ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Sebagai mantan ketua DPP KNPI dan Menpora, saya senang dan mengapresiasi langkah DPP KNPI untuk mengadakan kongres KNPI di Jayapura, Papua, karena ini merupakan yang pertama kali diadakan di provinsi paling Timur Indonesia atau di Bumi Cenderawasih,” kata Akbar, di Jakarta, Kamis (12/2).
“Sudah sejak lama, hampir 20 tahun, pemuda dan Pemda Papua minta agar kongres KNPI diselenggarakan di sana, namun baru kali ini bisa terwujud,” tambahnya.
Oleh karena itu, Akbar meminta agar kongres KNPI di Jayapura dapat dihadiri oleh sebanyak mungkin peserta dari seluruh pengurus DPP KNPI, seluruh pengurus DPD KNPI tingkat I dan tingkat II.
“Mohon panitia dapat membantu transportasi dan akomodasi para peserta agar kehadiran mereka optimal,” katanya.
Selain itu, kongres KNPI diminta membahas tantangan pemuda ke depan, misalkan isu masyarakat ekonomi ASEAN yang mulai berlaku 1 Januari 2015.
“Bagaimana peran pemuda Indonesia memanfaatkan masyarakat ekonomi ASEAN. Bagaimana mempersiapkan pemuda Indonesia agar bisa berkiprah di regional ASEAN.”
Sementara itu, Ketua Umum DPP KNPI Taufan EN Rotorasiko menegaskan kongres KNPI di Jayapura, ibu kota Papua, akan melengkapi Sumpah Pemuda tahun 1928 di Jakarta.
“Saat Sumpah Pemuda pertama kali dideklarasikan pada tahun 1928 telah dihadiri oleh beberapa organisasi pemuda dari berbagai daerah yakni Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond, dan tidak ada Jong Papua. Melalui kongres KNPI ke XIV di Jayapura, Papua adalah melengkapi Sumpah Pemuda yang dideklarasikan tahun 1928,” kata Taufan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Aliansi Tarik Mandat (ATM) akan menggelar konser perlawanan terhadap pemerintahan Jokowi-JK yang sudah dinilai gagal dalam menjalankan amanah rakyat, Rabu (13/2) siang ini. 
Hal ini disampaikan oleh salah seorang Presidium ATM Jokowi Andriyana dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta.
Menurutnya, Jokowi gagal menjalankan amanah rakyat, kinerja 100 hari Jokowi cukup menjadi cermin kegagalannya. 
“Ketidakpastian hukum, kegaduhan politik, kebijakan yang pro asing, rusaknya perekonomian dengan turunnya nilai rupiah, serta lemahnya sosok Jokowi dalam bayang-bayang intervensi asing sehingga membuat dia seperti Presiden boneka, mari kita selamatkan Indonesia,” ungkap Andriyana, yang juga Ketua Umum PP KAMMI.
Presedium ATM yang lain Romidi Karnawan menyampaikan hal serupa, “kita namakan ini konser perlawanan, karena kita sedang melawan sebuah Rezim yang gagal tapi sedang berkuasa, kita harus teriakan ini untuk selamatkan Indonesia,” ujar Romi.
“Kami mengajak kepada seluruh elemen anak Bangsa yang terpanggil hatinya untuk bergabung dalam gerakan tarik mandat ini, sebagai wujud selamatkan Indonesia,” tutupnya.
Konser akan digelar siang ini bersama grup Band Mahasiswa di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng Raya Nomor 62, Jakarta Pusat. ATM adalah aliansi kekuatan gerakan pemuda dan mahasiswa yang dimotori oleh DPP IMM, PP KAMMI, PP GPII, PP HIMMAH, Brigade PII, HMI dan Gerakan Muda Nusantara. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap eks Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Waryono Karno (WK). 
Bekas anak buah Jero Wacik itu bakal diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan anggaran dan gratifikasi di Kementerian ESDM, Jumat (13/2).
Waryono Karno tiba di Gedung KPK sekitar pukul 10.10 WIB. Dia datang diantar mobil tahanan KPK. Dia tak mengeluarkan komentar apapun saat ditanyai oleh para wartawan.
Waryono Karyo (WK) merupakan tersangka kasus dugaan suap proyek-proyek di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam hal ini KPK telah menemukan bukti kuat anak buah Menteri ESDM, Jero Wacik itu melakukan korupsi berdasarkan pengembangan dari kasus suap di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas.
Sprindik Waryono diteken sejak 9 Januari. Waryono dijerat dengan pasal 12 B dan atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam berkas Rudi Rubiandini disebutkan dia pernah memberikan uang sebesar USD 150 ribu ke Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karyo. Duit itu diterima Rudi secara bertahap dari Deputi Pengendalian Bisnis SKK Migas, Gerhard Marten Rumeser pada awal Juni 2013. Selanjutnya uang itu diserahkan Rudi ke pejabat Kementerian ESDM, Waryono Karyo. Waryono diketahui sudah pensiun sejak Desember 2013, setelah mengabdi selama 41 tahun di Kementerian ESDM.
Waryono juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggunaan dana pada Kesekjenan Kementerian ESDM. Dugaan korupsi dilakukan Waryono adalah menggelembungkan dan menyelewengkan penggunaan anggaran dalam beberapa proyek pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Jenderal ESDM pada 2012.
Antara lain Kegiatan Sosialisasi Energi dan ESDM, Sosialisasi Hemat Energi, kegiatan Sepeda Sehat, dan perawatan kantor Setjen Kementerian ESDM. Total penggunaan anggaran pada saat itu adalah Rp 25 miliar. KPK menaksir kerugian negara sebesar Rp 9,8 miliar.
KPK menjerat Waryono dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KPK juga membidik pihak lain yang ditengarai turut serta bersama-sama melakukan tindak pidana itu. Hal itu terbukti dari pengenaan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dia kini dikurung di Rumah Tahanan Polisi Militer Kodam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan sembari menunggu proses persidangan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo menyatakan, pimpinan DPR RI harus tegas menolak pengajuan calon kapolri yang baru.
“Pimpinan DPR harus bersikap tegas dan lugas menolak pengusulan nama baru calon Kapolri oleh Presiden. Karena di pundaknyalah marwah dan kehormatan DPR RI dipertaruhkan,” kata Bambang di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (13/2).
Ia menambahkan, bila memang benar Presiden Jokowi menghubungi pimpinan DR RI untuk mengajukan nama baru pengganti Komjen Pol Budi Gunawan, Presiden melakukan pelecehan kepada DPR RI.
“Kalau benar presiden tadi malam telah menelpon pimpinan DPR dan akan mengajukan nama baru, maka itu dapat dikatagorikan contempt of parlemen,” katanya.
Dan sesuai kewenangan yang diberikan UU pada DPR sebagaimana diatur dalam UU Kepolisian dan UU MD3, maka pimpinan DPR harus menyampaikan kepada presiden bahwa DPR akan menolak atau mengembalikan siapapun nama baru calon kapolri tersebut ke presiden.
“Kecuali presiden mengikuti etika dan aturan serta perundang-undangan yang berlaku. Misalnya melantik dahulu, baru kemudian mengajukan kembali permohonan persetujuan kepada DPR untuk memberhentikan Kapolri dan mengangkat kapolri yang baru sebagaimana diatur dalam UU Kepolisian,” kata Bambang.
Tanpa itu, ujarnya, sama saja presiden menampar muka DPR dua kali.
“Tamparan pertama, adalah tindakan presiden yang tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri padahal presiden sendiri yang meminta. Tamparan kedua, tindakan presiden yang tiba-tiba mengajukan calon baru seolah-olah DPR hanya dianggap tukang stempel saja,” pungkas politisi Golkar itu.

Artikel ini ditulis oleh: