Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akan hadirkan empat saksi ahli dalam sidang pembuktian akhir dalam sidang praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (13/2).
“Ahlinya kita coba ahli pidana, ahli tata negara, dan ahli administrasi negara, ya sekitar empat orang,” ujar kuasa hukum KPK Catharina Muliana Girsang.
Namun KPK belum mau menyebutkan nama-nama saksi tersebut sebelum di persidangan.
Dalam sidang yang mengagendakan pembuktian dalil pada Kamis (12/4), KPK hanya menghadirkan satu saksi fakta dikarenakan saksi lainnya berhalangan hadir.
Saksi bernama Iguh Sipurba yang merupakan penyelidik aktif KPK tersebut mengungkapkan kronologi penanganan kasus dugaan korupsi Budi Gunawan.
Chatarina menilai, satu orang saksi sudah bisa menjelaskan prosedur penetapan tersangka Budi Gunawan dan tidak memerlukan saksi lain agar pembuktian yang dilakukan lebih efektif.
Selain menghadirkan saksi ahli, KPK juga akan membawa beberapa bukti lain berupa dokumen dan surat-surat terkait penetapan tersangka Budi Gunawan. Termasuk Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi Budi Gunawan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro mengatakan kebijakan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan melantik tersangka gratifikasi ponten UPTD terminal Bungurasih Surabaya Eddi sebagai Dirjen Angkutan Lalu Lintas Jalan adalah kesalahan besar.
“Menurut saya pak Jonan mengetahui persis yang bersangkutan ini melanggar hukum, melakukan tindakan korupsi itu ya salah besar dengan catatan kalau sampai tahu Jonan melantik orang yang sudah melanggar hukum melakukan tindakan korupsi,” ujar Siti Zuhro, Jakarta, Jumat (13/2).
Siti Zuhro mengatakan kebijakan itu adalah kesalahan besar dan tidak bisa ditawar.
“Itu nggak boleh ditawar, dalam konteks negara ini menghadapi bencana korupsi, namanya pejabat publik itu ya wajib bersih, wajib punya integritas dan itu nggak bisa ditawar sama sekali kalau tidak nanti pemerintahan Jokowi ini mendapat stigma karena dikelilingi oleh pejabat publik yang cacat secara integritas,” katanya
Siti Zuhro mengatakan Kementerian yang dipimpin Jonan yang dinilai positif jadi sia-sia karena dibatalkan oleh keputusan yang ternyata salah.
“Masyarakat tidak memberikan ‘excuse’,  masyarakat sudah marah, sudah cape tiap hari ada berita korupsi masak iya pejabat yang korupsi dan menerima gratifikasi dan sebagainya masih juga menutup mata untuk melantik,” katanya
Siti Zuhro menambahkan akan menyuarakan pembiaran terhadap trend melantik tersangka sebagai pejabat publik.
“Jadi memang kita harus teriakkan kencang adanya pembiaran terhadap pemerintah yang seoalah menutup mata dan telinga, sekali lagi itu harus di teriakkan kencang,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Guna melindungi dan memberikan rasa aman masyarakat yang lebih optimal, , Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Fabruari 2015 lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
PP ini menegaskan, bahwa bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI untuk penghentian Konflik dilaksanakan setelah adanya penetapan status keadaan konflik oleh pemerintah daerah atau pemerintah.
Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dilakukan di antaranya untuk: a. Menghentikan kekerasan fisik; b. Melaksanakan pembatasan dan penutupan kawasan konflik untuk sementara waktu; c. Melaksanakan upaya pembatasan orang di luar rumah untuk sementara waktu; d. Melaksanakan upaya pelarangan orang untuk memasuki kawasan konflik atau keluar dari kawasan konflik untuk sementara waktu; e. Penyelamatan, evakuasi, dan indentifikasi korban konflik; f. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan g. Penyelamatan jiwa raga dan harta benda korban konflik.
“Pelaksanaan bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dikoordinasikan oleh Polri,” bunyi Pasal 41 PP tersebut seperti dikutip dalam laman Setkab, Jum’at (13/2).
Ditegaskan dalam PP ini, satuan TNI yang sedang menjalankan tugas bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dalam status keadaan konflik tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hak asasi manusia, dan tidak dapat diberikan tugas lain sampai dengan berakhirnya masa tugas.
Mengenai penetapan status keadaan konflik, PP ini menegaskan, dilakukan apabila konflik tidak dapat dikendalikan oleh Polri dan terganggunya fungsi pemerintahan. Indikatornya adalah apabila eskalasi konflik semakin meningkat, dan risiko semakin meluas.
“Bantuan penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud dilakukan atas permintaan pemerintah daerah kepada Presiden,” bunyi Pasal 44 dan Pasal 45 Ayat (1) PP No. 2/2015 ini.
Tugas bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI itu akan berakhir apabila: a. Telah dilakukan pencabutan status keadaan konflik; atau b. Berakhirnya jangka waktu status keadaan konflik.
Adapun pemulihan pascakonflik menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur sesuai dengan kewenangannya.
Pemulihan pascakonflik sebagaimana dimaksud meliputi: a. Rekonsiliasi; b. Rehabilitasi; dan c. Rekonstruksi.
Sementara sumber pendanaan penanganan konflik berasal dari: a. APBN; b. APBD; dan/atau c. Masyarakat.
“Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penatausahaan atas penyaluran dana pemulihan pascakonflik, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota melakukan penatausahaan atas penerimaan dan penggunaan dana pemulihan pascakonflik,” bunyi Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 itu.

Artikel ini ditulis oleh: