Jakarta, Aktual.co — Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu Wito memastikan, akan ada tujuh calon tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Kota Bengkulu yang merugikan negara sebesar Rp 11,4 miliar.
“Tidak mentok (pada delapan tersangka), berdasarkan laporan penyidik yang bakal menyusul ada tujuh lagi, saat ini kami lengkapi dulu dokumen-dokumen,” kata Wito di Bengkulu, Jumat (13/2).
Dia mengatakan, akan melakukan penyelidikan secara bertahap. “Nanti kita lihat, pasti ada kausalitas, mulai dari proses penganggaran, proses pencairan, proses pelaksanaan (penyaluran), proses pertanggungjawaban, kita akan ungkap ‘by system’,” kata dia.
Kajari Bengkulu itu kembali menekankan kepada saksi dan tersangka untuk kooperatif memberikan keterangan, agar kasus tersebut cepat selesai. “Kenapa tidak molor, setiap ditanya dijawab berbelit-belit, percuma saja berkelit, bukti ada jelas,” kata Wito.
Dia mengungkapkan, kasus tersebut sudah semakin mengerucut kepada nama-nama yang diduga sebagai aktor maupun dalang dari dugaan korupsi bansos itu.
“Yang jelas semakin hari semakin mengerucut, semakin hari semakin naik gunung, tunggu saja meletusnya (penyelesaian kasus akhir tersebut),” kata dia.
Dia mengaku, kejari akan secara maraton menyelesaikan kasus itu. “Mudah-mudahan (Februari), tetapi secepatnya, kenapa Januari molor, ya karena itu tadi, antara lain, selalu banyak minta waktu (tidak bisa hadir pemeriksaan),” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akan hadirkan empat saksi ahli dalam sidang pembuktian akhir dalam sidang praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (13/2).
“Ahlinya kita coba ahli pidana, ahli tata negara, dan ahli administrasi negara, ya sekitar empat orang,” ujar kuasa hukum KPK Catharina Muliana Girsang.
Namun KPK belum mau menyebutkan nama-nama saksi tersebut sebelum di persidangan.
Dalam sidang yang mengagendakan pembuktian dalil pada Kamis (12/4), KPK hanya menghadirkan satu saksi fakta dikarenakan saksi lainnya berhalangan hadir.
Saksi bernama Iguh Sipurba yang merupakan penyelidik aktif KPK tersebut mengungkapkan kronologi penanganan kasus dugaan korupsi Budi Gunawan.
Chatarina menilai, satu orang saksi sudah bisa menjelaskan prosedur penetapan tersangka Budi Gunawan dan tidak memerlukan saksi lain agar pembuktian yang dilakukan lebih efektif.
Selain menghadirkan saksi ahli, KPK juga akan membawa beberapa bukti lain berupa dokumen dan surat-surat terkait penetapan tersangka Budi Gunawan. Termasuk Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi Budi Gunawan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro mengatakan kebijakan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan melantik tersangka gratifikasi ponten UPTD terminal Bungurasih Surabaya Eddi sebagai Dirjen Angkutan Lalu Lintas Jalan adalah kesalahan besar.
“Menurut saya pak Jonan mengetahui persis yang bersangkutan ini melanggar hukum, melakukan tindakan korupsi itu ya salah besar dengan catatan kalau sampai tahu Jonan melantik orang yang sudah melanggar hukum melakukan tindakan korupsi,” ujar Siti Zuhro, Jakarta, Jumat (13/2).
Siti Zuhro mengatakan kebijakan itu adalah kesalahan besar dan tidak bisa ditawar.
“Itu nggak boleh ditawar, dalam konteks negara ini menghadapi bencana korupsi, namanya pejabat publik itu ya wajib bersih, wajib punya integritas dan itu nggak bisa ditawar sama sekali kalau tidak nanti pemerintahan Jokowi ini mendapat stigma karena dikelilingi oleh pejabat publik yang cacat secara integritas,” katanya
Siti Zuhro mengatakan Kementerian yang dipimpin Jonan yang dinilai positif jadi sia-sia karena dibatalkan oleh keputusan yang ternyata salah.
“Masyarakat tidak memberikan ‘excuse’,  masyarakat sudah marah, sudah cape tiap hari ada berita korupsi masak iya pejabat yang korupsi dan menerima gratifikasi dan sebagainya masih juga menutup mata untuk melantik,” katanya
Siti Zuhro menambahkan akan menyuarakan pembiaran terhadap trend melantik tersangka sebagai pejabat publik.
“Jadi memang kita harus teriakkan kencang adanya pembiaran terhadap pemerintah yang seoalah menutup mata dan telinga, sekali lagi itu harus di teriakkan kencang,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: