1 Januari 2026
Beranda blog Halaman 38580

Ratusan Imigran Hilang di Laut Mediterania

Jakarta, Aktual.co —Lebih dari 200 migran belum diketahui keadaannya setelah kapal yang ditumpangi tenggelam di Laut Mediterania. Badan pengungsi PBB mengatakan bahwa dari ratusan imigran kapal tenggelam, terdapat beberapa yang berhasil diselamatkan, seperti yang dilansir BBC News. “Diselamatkan setelah empat hari di laut,” kata juru bicara UNHCR di Italia, Carlotta Sami melalui medsos twitter yang dilansir dari bbc.com, Rabu (11/2).

Dalam twitternya ia menyebut bahwa situasi tersebut merupakan tragedi yang mengerikan dan berbahaya. Peristiwa naas tersebut terjadi di hari Senin (9/2). Akibat peristiwa tersebut setidaknya 29 migran tewas setelah perahu karet yang membawa mereka terbalik di laut lepas.

Laporan: Andy Abdul Hamid 

Militan Houthi Menggila, Kendaraan AS Dibajak

Jakarta, Aktual.co —Kembali, Yaman bergolak. AS, Inggris dan Perancis telah menutup kedutaan mereka di Yaman atas masalah keamanan di negara termiskin di Timur Tengah itu. Kini, pemberontak menyita lebih dari 30 kendaraan kedutaan besar AS di Ibu Kota, Sana’a, setelah duta dan diplomat meninggalkan negara.

Puluhan ribu demonstran turun ke jalan-jalan di pusat kota Taiz, Rabu dan ratusan lainnya Sana’a dalam protes terbesar yang melawan gerakan Houthi, yang menyerbu Sana’a pada bulan September dan secara resmi mengambil alih kekuasaan pekan lalu. “Tindakan sepihak Terbaru mengganggu proses transisi politik di Yaman, menciptakan risiko yang diperbaharui kekerasan akan mengancam Yaman dan komunitas diplomatik di Sanaa,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Jen Psaki. Sementara karyawan kedutaan Jerman mengatakan misinya juga menyingkirkan dokumen sensitif dan akan segera tutup.

Gerakan Houthi telah disebut langkahnya “revolusi” dan mengatakan itu maju dari redoubts tradisional di Yaman utara untuk membersihkan negara dari korupsi dan bahaya ekonomi. Pemimpinnya, Abdel Malik al-Houthi, telah mengkritik apa yang disebutnya campur tangan Barat di Yaman.

Tapi Houthi menyerang dengan nada damai dalam pidato yang disiarkan televisi pada Selasa, karena dialog lanjutan antara pihak Yaman yang sebagian besar menentang keputusan Houthi untuk membubarkan parlemen. “Ini adalah demi kepentingan setiap kekuasaan, dalam dan luar negeri, untuk menstabilkan negara ini,” katanya.

Penentang kelompok yang didukung Iran, termasuk Yaman kaya tetangga Teluk Sunni, telah mengecam pengambilalihan sebagai kudeta. Pejuang Houthi, dihiasi jubah suku dan membawa senapan otomatis, yang pos pemeriksaan dan menjaga gedung-gedung pemerintah yang mereka kuasai di ibukota pada hari Rabu.

Di Taiz, Syiah Houthi tidak banyak mengontrol. Mereka hanya membawa spanduk meneriakkan slogan-slogan menentang kelompok dan menyerukan kejatuhan mereka. Mengipasi keluar ke barat dan pusat Yaman dalam beberapa bulan terakhir, pasukan Houthi maju jauh ke selatan melalui beberapa kabupaten pada Selasa malam, menurut pejabat setempat.

Pemimpin dan Sunni di wilayah selatan dan timur, yang kelompok belum merebut, mempersenjatai diri terhadap kemajuan Houthi dan dalam beberapa kasus membuat penyebab umum dengan militan Yaman al-Qaida, yang menyebabkan kekhawatiran habis-habisan sektarian perang.

Laporan: Fadlan Syiam Butho

Bangun Smelter di Papua, Percepatan Pembangunan Bakal Meroket

Jakarta, Aktual.co —   Tokoh pemuda di Jayapura menyatakan jika smelter dibangun di areal pertambangan PT Freeport Indonesia di Timika ataupun wilayah lain di Papua akan menyerap banyak tenaga kerja pribumi.

“Smelter jika dibangun di Papua entah itu di Timika atau di daerah lain di Papua maka dengan sendirinya konsep percepatan pembangunan akan terjadi karena dapat menyerap sejumlah tenaga kerja,” kata salah salah satu tokoh pemuda di Jayapura J.Septer Manufandu di Jayapura, Kamis (12/2).

Ia mengatakan jika smelter dibangun di Gresik, Jawa Timur, konsekuensinya tidak ada nilai tambah karena bahan mentahnya dibawah dari Papua kemudian dikelola di Gresik.

Menurut dia, keuntungannya ketika smelter dibangun di Papua, pembangunan dengan sendirinya akan terjadi serta diikuti sejumlah produk-produk dan perusahaan lainnya akan bekerja sama untuk memajukan perekonomian Papua.

“Yang mesti dipikirkan lebih lanjut apa manfaat dan apa dasarnya smelter itu dibangun, hal ini sebenarnya logis untuk dibangun di Papua, entah dipilih lokasinya di mana tidak jadi masalah,” jelasnya.

Menurut dia, jika pabrik pemurnian bijih emas dibangun di lokasi Papua manapun tidak menjadi masalah tetapi ketika kebijakan pemerintah untuk membangun di wilayah Gresik, Jawa Timur, alasan ekonomi, hukum dan politiknya bagaimana.

Sebelumnya, semenjak dikeluarkannya Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kini seluruh perusahaan pertambangan mineral diwajibkan untuk memurnikan hasil tambagnya di dalam negeri yang pelaksanaannya paling lambat 2014.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Mensos: Anggaran Kemensos Naik Rp14,3 Triliun

Jakarta, Aktual.co — Anggaran yang masuk pada pos Kementerian Sosial tahun 2015 naik sebesar Rp14,3 triliun setelah dilakukan pembahasan APBN Perubahan dengan DPR, sedangkan sebelumnya alokasi anggaran pada APBN murni hanya Rp8,1 triliun.

“Ini berarti total anggaran Kemensos pada 2015 sekitar Rp22,4 triliun. Pemanfaatannya antara lain untuk Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS),” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Samarinda, Kamis (12/2).

Ia menjelaskan APBN-P 2015 sebesar Rp14,3 triliun itu berasal dari tambahan anggaran prioritas pengurangan kesenjangan senilai Rp9,3 triliun, kemudian dari realokasi Bagian Anggaran – Bendahara Umum Negara (BA-BUN) cadangan perlindungan sosial senilai Rp5 triliun.

Dari tambahan alokasi APBN-P tersebut, Kemensos akan memfokuskan pada beberapa hal penting, seperti untuk PSKS selama tiga bulan dengan “buffer” (tambahan untuk bantalan) sebanyak 500.000 rumah tangga sasaran (RTS) dengan nilai Rp13,5 triliun.

Kemudian untuk Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) senilai Rp220 miliar, di antaranya untuk bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (Kube) bagi warga kurang mampu dan rentan miskin.

“Termasuk untuk pendampingan sosial kelompok usaha, dukungan manajemen pengembangan UEP, sehingga para pelaku UEP lebih kuat secara kelembagaan,” ujarnya.

Kegiatan lainnya adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) dengan nilai Rp60 miliar, yakni digunakan untuk verifikasi dan validasi data sebelum ada hasil pemutakhiran PPLS 2015.

Berikutnya untuk tambahan alokasi pemulangan TKI bermasalah senilai Rp54,2 miliar, tambahan alokasi kebutuhan darurat korban bencana alam sebesar Rp70 miliar.

Untuk tambahan alokasi kebutuhan darurat korban bencana sosial Rp30,5 miliar, bantuan UEP bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Panti Sosial senilai Rp100 miliar.

Selanjutnya sebagai tambahan APBN-P Rp1,7 triliun agar mencapai 4 juta keluarga sangat miskin (KSM), termasuk untuk peningkatan bantuan anak peserta program keluarga harapan (PKH) hingga jenjang SMA/MA.

Dalam anggaran untuk PKH mempertahankan jumlah peserta lama sebanyak 2.872.965 KSM dengan kondisional pendidikan anak peserta PKH tetap pada jenjang SMP/MTs, kemudian menaikkan indeks bantuan dari Rp1,5 juta, pada APBN 2015 menjadi Rp1,6 juta.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

JK: Keadilan Sosial Kunci Utama Keamanan

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai keadilan sosial dan harmonisasi merupakan kunci utama terciptanya keamanan dan perdamaian di Indonesia termasuk dunia, sehingga hal tersebut harus mampu diciptakan.
“Sekali pun di Indonesia terdapat beberapa kali terjadi konflik namun secara umum tidak parah apalagi sampai terjadi ledakan bom seperti di Pakistan atau Irak. Kuncinya adalah saling menghargai dan menghormati antarsesama,” kata Jusuf Kalla, di Jakarta Kamis (12/2).
Menurutnya, sekali pun Indonesia memiliki keregaman budaya, adat istiadat, dan agama, namun secara umum kondisi politik dan keamanan relatif stabil sehingga menguntungkan secara ekonomi.
Keberagaman tersebut bukan merupakan penyebab terjadinya konflik yang memang terjadi di beberapa daerah.
Alasan adanya konflik antara lain disebabkan masyarakat setempat merasa tidak adil dengan kekayaan alam yang dimiliki namun belum menyejahterakan masyarakat setempat.
“Aceh misalnya, daerah itu kaya akan minyak dan gas bumi. Karena masyarakat di sana merasa tidak sejahtera maka terjadi konflik. Demikian pula yang terjadi di Papua,” kata wapres.
Intensitas konflik dan pertentangan di Indonesia selama ini masih batas wajar dan masih bisa diselesaikan dengan mengedepankan dialog atau perundingan.

Artikel ini ditulis oleh:

Balita Merokok, Menkes Nila Kritik Orang Tua

Jakarta, Aktual.co — Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengkritik keras adanya pembiaran oleh orang tua sehingga anaknya yang masih berusia balita merokok dan mengingatkan bahaya dari perilaku tersebut terhadap perkembangan kesehatan si anak. “Kita sayangkan di Indonesia ini anak-anak yang merokok masih pada usia dini tapi saya mengkritik, memberikan komentar pada orangtuanya. Seharusnya kita bisa mendidik, menjaga kesehatan anak, bukan merusak kesehatan anak,” kata Menkes di Jakarta, Kamis (12/2).

Beberapa waktu lalu, muncul foto balita perokok di jejaring sosial Facebook yang menggemparkan masyarakat terutama karena perbuatan itu diketahui dan bahkan didukung oleh orang tua balita malang tersebut.

Tragisnya lagi, kasus balita merokok dengan sepengetahuan orang tua itu bukanlah pertama kalinya terjadi di Indonesia melainkan sudah beberapa kali.

“Saya ingat dulu ada anak berusia 2,5 tahun yang sampai diambil alih oleh Kak Seto (Seto Mulyadi dari Komnas Perlindungan Anak) untuk rehabilitasi mengurangi kecanduan hingga berhasil,” kata Menkes.

Dampak kesehatan merokok ditegaskan Menkes sangat berbahaya karena asapnya mengandung ribuan zat beracun yang bisa mengganggu pertumbuhan organ anak yang belum sempurna terutama paru-paru.

“Anda tahu rokok itu ada zat-zat adiktif, ada zat-zat yang merusak seperti nikotin dan sebagainya. Dan rokok sebenarnya hanya diperkenankan bagi orang dewasa yang sudah bisa berpikir. Pada anak-anak itu sebenarnya sangat dilarang,” demikian Menkes.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang sebenarnya telah dengan jelas melarang untuk menjual dan memberikan rokok kepada anak di bawah usia 18 tahun namun penerapannya seringkali mengalami hambatan terutama dari kurangnya tenaga bagi penegakan aturan tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Berita Lain