Jakarta, Aktual.co — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendukung langkah Pemerintah Provinsi Papua untuk mengupayakan pembangunan smelter (pabrik pengolahan) dengan mencari investor agar tetap dibangun di Kabupaten Mimika.

“Smelter, menurut saya, tidak ada kata tidak, tetapi wajib hukumnya smelter itu dibangun di Papua,” kata Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadilia di Kota Jayapura, Papua, Kamis (26/2).

Menurut dia, dengan dibangunnya pabrik pengolahan tersebut di Mimika, Papua, maka hal itu menjadi pengakuan terhadap rakyat di provinsi paling timur Indonesia sebagai bagian dari investasi dan kekayaan alam yang ada. “Dari awal, saya katakan pembangunan ekonomi bangsa ini tidak boleh bertumpu pada satu wilayah, tetapi harus ada pemerataan ekonomi, caranya apa? caranya harus ada political will dari pemerintah untuk melakukan pendistribusian kewenangan ekonomi tersebut,” katanya.

Salah satu contoh, kata Bahlil, salah satu sumber daya alam suatu wilayah tidak boleh dibawa ke tempat lain untuk diolah tetapi harus di tempat tersebut. “Terkait dengan Freeport yang agak sedikit ambigu, menurut saya, dalam melakukan investasi smelter ini. Saya sudah bertemu dengan Bapak Gubernur Lukas Enembe dan mendapatkan sejumlah keterangan, di antaranya, hasil konsentrat dari Mimika diproses di Gresik, bukan di Mimika,” katanya.

Oleh karena itu, langkah Pemerintah Provinsi Papua dalam mencari investor guna membangun smelter di Papua itu terkait dengan pengolahan hasil konsentrat yang dihasilkan oleh PT Freeport di Gresik. “Hari ini kan 30 persen konsentrat yang ada itu dilakukan di Gresik, lalu sisanya dibawa keluar negeri, nah sisanya itu harus diolah dulu di Papua (melalui smelter di Papua),” katanya.

Hanya saja, lanjut Bahlil, membangun smelter bukanlah perkara yang mudah karena investasinya cukup besar. Namun menurut alumni STIE Port Numbay Kota Jayapura itu jika semua pihak membantu Pemerintah Provinsi Papua dalam mencari investor sudah terwujud. “Tetapi saya meyakini bahwa kalau kita bahu membahu bersama-sama dengan pemerintah mencari alternatifnya, bahkan tidak ada yang tidak mungkin semua akan jadi terbuka,” katanya.

“Pada konteks itu, saya sebagai pengurus HIPMI yang juga dari Papua menganggap kita harus dorong pemerintah, harus kita bantu pemerintah untuk membuat kalkulasi yang tepat dengan cara yang tepat pula agar terjadinya percepatan investasi Smelter ini,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pernyataan Mantan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Raden Priyono yang menuding bahwa pada era Pertamina-lah akses masuk perusahaan asing ke Tanah Air terbuka lebar, bukan dalam era BP Migas, menuai tanggapan keras dari Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe).

eSPeKaPe menilai bahwa pernyataan tersebut menandakan Raden Priyono sebagai pejabat yang terkena post syndrome, karena institusinya (BP Migas) dibubarkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
 
Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi Hutabarat dengan tegas menyatakan bahwa Pertamina saat mengemban UU Nomor 8 Tahun 1971, adalah demi menjalankan amanat Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

“Bukan seperti UU Migas No.22 Tahun 2001 yang melahirkan BP Migas dan BPH Migas, sehingga tata kelola migas yang trend sebenarnya bersifat terintegrasi menjadi di’unbundling’. Ini yang menjadi sumber masalahnya,” kata Binsar kepada Aktual.co di Jakarta, Kamis (26/2).
 
Menurut Binsar, sistem Kontrak Kerja Sama (KKS) yang dijalankan BP Migas saat Priyono berkuasa, pada dasarnya telah merobah peranan sistem Production Sharing Contract (PSC). Dimana Badan Usaha dan Badan Usaha Tetap (BU/BUT) diberi hak melakukan eksplorasi dan eksploitasi melalui KKS dengan BP Migas.

“Akibatnya adalah, Kontraktor KKS yang disebut BU dan BUT itu, langsung tunduk pada semua peraturan-peraturan perpajakan, bea-masuk, pungutan, retribusi, PPN dan lainnya, di tingkat pusat maupun daerah. Tidak lagi tunduk pada perpajakan khusus seperti pada sistem PSC yang diberlakukan oleh UU Pertamina No. 8 Tahun 1971,” ujarnya.
 
Padahal, lanjut dia, sistem PSC yang diberlakukan Pertamina tempo dulu itu mewajibkan Pertamina sebagai Perusahaan Migas Negara untuk membayar pajak pendapatan Kontraktor pada Pemerintah. Sebaliknya, Kontraktor wajib mempekerjakan tenaga kerja Indonesia, wajib mendidik dan melatih mereka setelah produksi ekonomis dicapai.

“Serta Kontraktor juga diwajibkan memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri sebesar 25 persen dari bagian minyak yang dihasilkan. Maka tugas Pertamina sebagai agent of development dan security of supply menjadi tetap terjamin dari keberlangsungannya, membangun sektor migas yang dikuasai Negara dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat,” terang dia.
 
“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa konsep PSC yang dituangkan dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1971, nampaknya menarik banyak Negara di dunia untuk meniru. Terdapat sekitar 268 kontrak PSC yang ada di 74 Negara, 80 kontrak di antaranya berada di Asia dan Australia, 69 kontrak berada di Afrika Selatan dan Afrika Tengah, 41 kontrak di Timur Tengah, 28 kontrak di Eropa Timur dan 21 di Amerika Tengah dan Carribean. Seperti halnya Petronas asal Malaysia, yang pernah belajar di Pertamina. Peraturan di Petronas itu sepenuhnya meniru konsep PSC dengan menerbitkan Petroleum Development Act 1974 (PDA 1974) hingga kini,” jelas Binsar.
 
Ia berpendapat bahwa hal itu merupakan barrier to entry guna mengantisipasi invasi investasi dari perusahaan asing, dengan mengadakan kerjasamanya yang menggunakan bentuk PSC. Ini juga yang membedakannya dengan UU Migas yang jika dipelajari tidak memiliki barrier to entrynya.

“Sayangnya MK tidak mengamandir Pasal 31 UU Migas tentang perpajakan dan pasal-pasal mengenai status BP Migas sebagai regulator, tapi juga penandatangan KKS. Suatu kontrak kerjasama komersial, bukan izin,” imbuhnya.
 
Lebih lanjut, Binsar menerangkan, jika saat ini kontribusi Pertamina masih di bawah 25%, tentu bukan suatu hal yang mengherankan dan bukan pula warisan Pertamina masa lalu, karena memang Pemerintah dan DPR kesannya membiarkan ada transaksi, jika asing yang menguasai migas Indonesia.

“Saat ini setelah Pertamina terbonsaikan oleh UU Migas, nampaknya mau disingkirkan lagi dari pengelolaan migasnya lewat revisi UU Migas yang bakal ‘dimainkan’ oleh para pihak yang menjadi penggiat neo-lib. Padahal UU Migas telah terbukti gagal meningkatkan nilai setinggi-tingginya dari migas, LNG, LPG, kondensat dan produk lainnya oleh penyerahan hak untuk menjual hasil-hasil tersebut ke pihak swasta. UU Migas ini telah pula mengaburkan status asset-asset negara yang terkait dengan investasi PSC. UU Migas juga telah gagal menarik investor migas dengan diberlakukannya perpajakan baru sebagaimana dimaksud Pasal 31 UU No. 22 Tahun 2001, yang menutup berlakunya perpajakan ‘lex specialis’. UU Migas ini pada akhirnya sama sekali tidak memberikan keuntungan baik bagi pelaku-pelaku industri migas maupun kepada APBN,” tegas dia.

“Jadi apanya yang dibanggakan Priyono saat menjadi Kepala BP Migas?,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka