Jakarta, Aktual.co — Penyanyi pop papan atas Rio Febrian meluncurkan single terbaru berjudul ‘Matahari’, setelah tembang andalan “Memang Harus Pisah” yang dilepasnya tahun lalu mendulang sukses.

‘Matahari’ dibuat saat Rio melakukan workshop di Swedia pada Oktober 2014, melukiskan kerinduannya pada suasana tropis di Indonesia.

“Saat itu sudah masuk musim semi, hawa terasa dingin dan matahari jarang muncul. Tapi satu pagi saya terbangun, ternyata sang surya bersinar cerah,” kata Rio seperti dilansir dalam rilis pers Sony Music, Kamis (12/2)

Rio mengaku sangat kegirangan dan, meskipun matahari hanya muncul dalam hitungan satu jam, ia sudah mendapat inspirasi membuat satu komposisi lagu.

Dalam menggarap lagu itu, Rio berkolaborasi dengan Inu Numata dan produser Gustav Efraimsson. Musiknya dikemas dengan nuansa akustik dan mengekplorasi kemampuan vokal sang penyanyi menggunakan falset.

Rio yang memiliki warna vokal Bariton pun mengaku tertantang.

Seru banget. Ini pertama kalinya saya nyanyi dengan pendekatan yang berbeda. Musiknya juga asyik. Lagunya easy listening, dengan isian gitar akustik, synthesizer, dan ada isian string live-nya, katanya.

Rio mengaku energinya banyak terserap untuk menggarap musik Matahari, sehingga hanya sanggup membuat beberapa bait dan sisanya ia serahkan kepada Mhala Numata untuk melengkapi.

Karena perbedaan waktu enam jam, Mhala saat itu saya telpon sudah tengah malam. Langsung saya tembak untuk membuat lirik dengan kata kunci matahari. Dan langsung minta jadi saat itu juga, lanjut Rio.

“Hasilnya, jadilah sebuah lirik lagu dengan tema classic love. Berkisah tentang cinta yang diibaratkan sebagai seseorang yang ditunggu-tunggu kedatangannya untuk menghangatkan kehidupan, layaknya matahari. Simpel namun puitis dan langsung menyentuh hati,” tambahnya.

Single Matahari akan menjadi bagian album terbaru Rio Febrian yang rencananya dirilis bulan April 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Rencananya tim kuasa hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan tiga orang saksi dalam sidang lanjutan Praperadilan yang diajukan Komjen Pol Budi Gunawan. Namun KPK diketahui hanya menghadirkan satu orang saksi saja.
Kepala Biro Hukum KPK, Chatarina M Girsang memastikan, tak hadirnya dua saksi dari KPK bukan karena adanya teror. “Tidak ada, tidak,” kata Chatarina M Girsang usai persidangan beragenda pembuktian dari termohon di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (11/2).
Chatarina mengaku, dua saksi yang merupakan penyelidik aktif KPK tidak hadir karena tengah bertugas. Sedangkan yang hadir hanya satu saksi yakni penyelidik aktif dari Direktorat Penyelidikan KPK Ibnu C Purba.
Namun demikian, Chatarina meyakini satu saksi sudah cukup untuk menerangkan mekanisme penetapan tersangka.
“Jadi dalam KUHAP kalau beberapa saksi menerangkan hal yang sama, itu satu alat bukti saksi. Jadi kita kan waktunya sangat sedikit maka kita cari yang efektif dan efisien. Nanti saksi yang lain belum ketemu baru satu saksi. Jadi kalau saksi lain keterangannya sama, kami tidak akan ajukan lagi,” kata Chatarina.
Sementara itu untuk persidangan besok beragenda pembuktian terakhir dari KPK, kata Chatrina, pihaknya akan menghadirkan tiga saksi ahli yakni ahli pidana, Tata Negara dan Administrasi Niaga. 
Ketika disinggung adakah pengamanan untuk saksi ahli yang dihadirkan besok agar tak menjadi korban ‘teror’, Chatarina tak dapat memastikan. “Oh itu tanya pimpinan,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi V Ahmad HM Ali menyarankan menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk memilih orang lain yang lebih baik selain Eddi, selaku Dirjen Angkutan Lalu Lintas Jalan, yang menyandang status tersangka dalam dugaan kasus gratifikasi.
“Masalah Jonan melantik tersangka, menurut saya pribadi, kita juga harus mengedepankan asas praduga tak bersalah sehingga pada perspektif hukum, tersangka secara hukum tetap tidak bersalah. Bicara pada perspektif etika menjadikan seorang pejabat publik sebaiknya tidak, karena bukan asas yang baik. Kalau tersangka, orang pasti akan meragukan kredibilitasnya,” ujar Ali, Kamis (12/2).
Menurutnya, melantik seorang pejabat publik yang menjadi tersangka itu tidak salah secara hukum dan di mata hukum harus berlaku sama.
Pada dasarnya pejabat harus memberikan kepercayaan terhadap bawahannya dan publik.  Kepercayaan publik itulah yang akan menumbuhkan partisipasi publik.
“Itu sudah menghukum dia, kondisi itulah yang mempersulit pejabat publik yang dijadikan tersangka dan diberikan tanggung jawab.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi IV DPR RI menyetujui tambahan pagu APBN-P Kementrian Pertanian Tahun 2015 sebesar Rp. 16.918.669.000.000 berdasarkan hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.
Sehingga total APBNP kementrian pertanian tahun 2015 menjadi Rp. 32.797.980.657.000.
“Komisi IV DPR meminta kementerian pertanian untuk memprioritaskan realisasi program-program untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan untuk mwujudkan kedaulatan pangan pada APBNP tahun 2015,” ujar pimpinan rapat Edhy Prabowo di Komisi IV DPR, Kamis (12/2).
Sebelumnya komisi IV DPR RI telah menyetujui APBN Tahun 2015 hasil ‘refocusing’ Kementrian Pertanian sebesar Rp. 15.879.311.657.000.

Artikel ini ditulis oleh: