Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi V Fauzih H. Amro berharap ada peningkatan program penyaluran listrik ke daerah tertinggal dan kabupaten baru ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Fauzih juga mengusulkan Basarnas dan BMKG membuat ‘masterplan’ dari tambahan anggaran yang disetujui Badan Anggaran DPR RI.
“Saya berharap program kemendes, PDT dan transmigrasi khususnya di kabupaten muaratara, Sumatra Selatan ada program listrik untuk kabupaten baru,” ujar Fauzih saat Rapat Dengar Pendapat di Komisi V, Kamis (12/2).
Fauzih mengatakan jika untuk masalah transmigrasi di Jawa tidak perlu ada program transmgrasi karena penduduknya sudah padat.
“Transmigrasi hanya masa lalu tinggal kenangan, enggak ada khusus bicara transmgrasi tentang perumahan bantuan finansial dan pemberdayaannya,  minta tolong khusus dirjen transmigrasi untuk membicarakan pemberdayaan masyaraktnya,” katanya
Kemudian mengenai Basarnas dan BMKG terkait anggaran, Basarnas mendapat tambahan 200 miliar dan BMKG 50 miliar, Fauzih mengatakan agar membuat ‘masterplan’ untuk efektifitas program.
“sebenarnya bisa dibuat masterplan apa kebutuhan Basarnas sehingga tidak ada ketergantungan. Basarnas dan BMKG dipuji karena Airsia, kalau tidak bisa temukan Airasia juga dicacimaki, oleh sebab itu butuh masterplan,” katanya
Fauzih juga berharap Basarnas tidak berorientasi pada proyek anggaran tetapi berorientasi pada pengamanan.
“Harapan saya ke Basarnas supaya berorientasi pada ‘safety’ bukan proyek termasuk peralatan yang di rencanakan pembeliannya,” katanya
Sementara itu untuk BMKG, Fauzih mengatakan butuh pos-pos di daerah-daerah tertentu supaya kejadian yang berakibat massif bisa di analisa.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir mengatakan jika tidak semua pembahasan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berlangsung tertutup.
Dia beralasan, pembahasan tertutup ketika sudah masuk pada pendalaman, terutama pada BUMN yang sudah IPO atau go publik.
“Semua pembahasan BUMN terbuka, kemarin tertutup hanya sesi pendalaman tanggapan Meneg BUMN saja karena ada unsur kerahasiaan yang dilindungi UU, yaitu ada beberapa BUMN yang sudah IPO,” kata Hafisz melalui pesan singkatnya, di Jakarta, Kamis (12/2).
“Sehingga kalau persepsi negatif muncul maka bisa-bisa BUMN tersebut akan turun harga sahamnya,” tambahnya.
Bahkan, lanjut dia, pada pemaparan kesimpulan saja media massa diizinkan untuk masuk ke dalam ruang rapat.
“Hanya masalah itu saja. Setelah itu selesai maka rapat dibuka umum kembali. Kesimpulan rapat pun kita ajak media masuk. Permintaan tertutup datangnya dari pemerintah karena mereka ingin menjaga kerahasiaan BUMN yang sudah IPO itu,” ucapnya.
Dirinya membantah pembahasan tertutup dilakukan karena adanya ‘deal’ tertentu yang dilakukan komisi VI dengan pihak pemerintah.
“Kan sudah kita buka pada sessi akhir yang menjelaskan proses pengambilan keputusannya tidak ada deal apapun.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Salah satu kuasa hukum Komjen Pol Budi Gunawan, Maqdir Ismail mempermasalahkan status pegawai saksi fakta yang dihadirkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Maqdir mengatakan, saksi fakta yang merupakan penyelidik KPK bukan berasal dari Polri. “Khusus soal penyelidik, dalam KUHAP tegas bahwa penyelidik adalah Polri. Nah ini tidak,” kata dia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (12/2).
Maqdir menegaskan, kendati dalam Pasal 45 Undang-undang KPK menyebutkan lembaga antikorupsi tersebut berhak mengangkat penyelidik sendiri, hal tersebut dikembalikan pada Pasal 39 Undang-undang KPK yang menyebutkan penyelidik dan penyidik harus dari Polri dan penuntut adalah jaksa.
Kuasa hukum Budi Gunawan lainnya Frederich Yunadi juga mempermasalahkan latar belakang Iguh yang tidak dari hukum atau bukan praktisi hukum.
Iguh merupakan pegawai negeri sipil dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Pusat yang diangkat oleh pimpinan KPK melalui surat keputusan tahun 2005. Menurut Maqdir, hal tersebut melanggar undang-undang. 
“Kenapa mereka tidak patuh terhadap undang-undang? Meskipun mereka punya kewenangan khusus yang diberikan undang-undang, aturan pokok, umum, harus dilakukan, tidak boleh dilanggar,” kata Maqdir.
Lebih lanjut Maqdir mempertanyakan penyelidik dan penyidik KPK lain yang diangkat bukan dari institusi Polri.
Sidang praperadilan hari ini hanya menghadirkan satu saksi fakta dari pihak KPK. Chatarina mengatakan, sejumlah saksi lainnya berhalangan hadir karena beberapa alasan. Sidang dimulai pukul 09.53 WIB dan berakhir pukul 11.30 WIB.
Sidang akan dilanjutkan Jumat (13/2) dengan agenda menghadirkan saksi ahli dari pihak KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pengamat hukum dan politik dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Nicolaus Pira Bunga meminta Presiden Joko Widodo agar tidak membiarkan kisruh KPK versus Polri terus melebar tanpa kendali karena telah meresahkan masyarakat.
“Banyak energi dan waktu dihabiskan publik untuk menunggu kapan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk menggunakan hak prerogatifnya memutus dan segera menghentikan polemik terkait KPK dan Polri,” katanya di Kupang, Kamis (12/2).
Hal itu menanggapi stagnasi pembangunan bidang hukum dan politik diawal kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yang nampak ragu mengambil keputusan apakah membatalkan atau melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.
“Rakyat sedang menunggu ketegasan dan kepastian dari presiden untuk memenuhi janjinya sebelum berangkat ke luar negeri bahwa segera memutuskan kekisruhan yang melanda dua lembaga penegak hukum antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri,” katanya.
Rakyat terus dan tetap menunggu sikap presiden apakah konsisten dengan janjinya ataukah harus menunda lagi dengan berbagai alasan yang sebenarnya bagi publik tidak mempuni lagi, karena semua sudah terang benderang.
“Alasan menunggu proses hukum Praperadilan di PN oleh Konjen Budi Gunawan, sebenarnya dari aspek ketatanegaraan tidak tepat karena Presiden memiliki hak prerogatif untuk membentuk kabinet dan menentukan siapak Panglima TNI dan Polri serta lembaga tinggi lainnya, tanpa harus diintervensi oleh siapapun.”

Artikel ini ditulis oleh: