Jakarta, Aktual.co — Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015 padahal sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Pengamat Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis (Akses) Suroto di Jakarta, Kamis (12/2), mengatakan ia menyesalkan ketika Agenda Prolegnas 2015 tidak memasukkan pembahasan RUU Perkoperasian. “Padahal Putusan MK setelah pembatalan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengamanatkan agar segera disusun UU yang baru untuk menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992 yang sudah tidak memadai lagi,” katanya.

Menurut dia, pada dasarnya proses penyusunan RUU Perkoperasian juga sebetulnya akan lebih mudah jika pemerintah lebih bersikap mau terbuka pada publik. Ia mencontohkan, misalnya dengan memperhatikan apa yang menjadi putusan pembatalan UU Nomor 17 Tahun 2012 oleh MK dengan melibatkan para pihak yang melakukan Judicial Review tahun lalu.

“Saya tidak tahu, sepertinya Pemerintah dan Parlemen kehilangan keinginan untuk menyelesaikan RUU Perkoperasian. Sampai saat ini bahkan saya juga tidak mendengar ada pelibatan secara terbuka pada gerakan koperasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli pada koperasi dan terlibat dalam Uji Materi di MK untuk diajak membahas,” katanya.

Ia menilai Pemerintah dan Parlemen tidak melihat pembahasan RUU Perkoperasian sebagai hal penting. “Padahal kita saat ini sedang gencar-gencarnya untuk membangun infrastruktur,” katanya.

Menurut dia, pengertian infrastruktur terlihat hanya dipahami secara fisik saja dan cenderung melupakan bahwa koperasi adalah infrastruktur sosial ekonomi yang penting bagi pembangunan yang demokratis dan berkelanjutan dan bahkan disebut dalam konstitusi sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi.

Ia berpendapat UU Perkoperasian yang ada saat ini sudah tidak memadai lagi untuk menjawab tantangan ekonomi dan sosial ke depan. “Bahkan kita desifit kelembagaan koperasi yang berfungsi untuk mendorong partisipasi sosial dan ekonomi masyarakat secara luas,” katanya.

Indonesia, kata dia, juga sedang mengalami defisit koperasi yang baik bagi pencapaian upaya ketahanan, kedaulatan dan keadilan pangan. Keberadaan UU Perkoperasian baru, menurut dia, adalah hal yang mendesak karena koperasi sejatinya mampu mensejahterakan dan menghindarkannya dari penguasaan kapital pada segelintir orang.

Ia menegaskan, koperasi sebetulnya merupakan instrumen penting untuk juga meredakan bentuk komersialisasi dan komodifikasi barang atau jasa dan layanan publik yang marak saat ini.

“Pemerintah dan Parlemen harus mempertimbangkan kembali RUU Perkoperasian agar masuk dalam agenda Prolegnas. Kalau tidak kita juga akan kesulitan nantinya untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean yang sudah di depan mata,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Real Estate Indonesia (REI) Sumatera Utara berharap penurunan suku bunga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 7,25 persen menjadi lima persen bisa segera dilakukan perbankan untuk mempercepat realisasi program sejuta rumah.

“Kalau bunga kredit kepemilikan rumah (KPR) FLPP semakin rendah tentunya mengurangi besaran cicilan kredit rumah dan itu membuat kemampuan masyarakat membeli rumah semakin tinggi,” kata Ketua REI Sumut, Umar Husein di Medan, Kamis (12/2).
di Medan, Kamis (12/2).

Dia menegaskan, salah satu lemahnya daya beli masyarakat terhadap rumah adalah tingginya suku bunga KPR. Meski Pemerintah sudah membuat program FLPP dengan bunga 7,25 persen, itupun dinilai masih belum membantu karena dianggap masih tinggi sehingga bunga FLPP itu memang harus diturunkan. Apalagi masalah lain yang menghadang masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk membeli rumah juga masih banyak di luar suku bunga kredit yang mahal itu seperti besarnya uang muka.

“Untuk itu memang diperlukan menghilangkan semua hambatan khususnya suku bunga KPR yang masih tinggi tersebut,”katanya.

Mengacu pada permasalahan itu, REI Sumut, kata dia, mendukung penuh langkah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang sedang mengkaji rencana penurunan bunga KPR FLPP seperti yang sudah dinyatakan Direktur Utama BTN Maryono di Jakarta Senin lalu.

Alasan Umar, karena memang BTN yang selama ini fokus pada pembiayaan FLPP. “Hampir 90 persen dana FLPP, BTN yang mengucurkan.Sisanya bank lain,”katanya.

Umar menyebutkan, kalau bunga FLPP segera diturunkan, maka target pembangunan 7.500 unit rumah MBR di Sumut tahun ini akan semakin mudah terealisasi. “Hal sama juga pasti terjadi di provinsi lain sehingga target penyediaaan/pengadaan satu juta unit rumah oleh Pemerintah pada tahun ini juga tercapai,”katanya.

Wakil Sekjen DPP REI Tomi Wistan, menyebutkan, REI memang sudah menyampaikan semua hambatan pengembang dalam mewujudkan percepatan pembangunan MBR ke Pemerintah. “Syukur Pemerintah terus merespon dan diharapkan terbukti,”katanya.

Dia memberi contoh, perlunya sinergitas pemerintah dan swasta dengan cara pemanfaatan lahan milik pemda, kredit pemilikan lahan, penyediaan dana yang memadai dan dukungan infrastruktur dan kelistrikan. Tahun 2014 pembangunan MBR mengalami perlambatan antara lain akibat terjadinya keterlambatan penyesesuaian harga jual FLPP di Kemenpera dan harga bebas PPN di Menkeu.

Artikel ini ditulis oleh: