Jakarta, Aktual.co — Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara (Malut), Rusli Sibua, tidak memenuhi panggilan penyidik Polda Malut sebagai tersangka dalam kasus perusakan dan penjarahan fasilitas PT Morotai Marine Culture (MMC).
“Kami secara resmi membalas surat pemanggilan pihak Ditreskrimum Polda Malut terkait rencana pemanggilan Bupati untuk diperiksa sebagai tersangka kasus perusakan dan penjarahan fasilitas PT MMC pada 12 Februari,” kata Kabag Humas dan Protokoler Pemkab Morotai, Hasbullah Popa di Ternate, Kamis (12/2).
Menurut dia, Bupati Rusli Sibua tidak bisa memenuhi panggilan polisi, karena berencana hadir pada pertemuan Bupati dan Wali Kota se Indonesia bersama Presiden Jokowi di Istana Presiden Bogor.
Bupati sudah menerima surat undangan Mendagri bernomor: 080/607/SJ untuk agenda pertemuan tentang prioritas pemerintahan dan pembangunan pada 13 Februari 2015.
“Jadi, Bupati bukan mangkir dari pemanggilan Polda Malut itu, hanya saja pada tanggal 13 Februari itu akan menghadiri acara tatap muka dengan pak Presiden di Istana Bogor, jadi surat Mendagri itu sebagai pertimbangan ketidakhadirannya,” kata dia.
Hasbullah juga membantah jika ada dua kali surat serupa yang dilayangkan oleh Polda Malut, tapi tidak dihadiri Bupati.
Menurut dia, semua itu karena Bupati sedang sibuk dan mengurus sejumlah kegiatan yang padat di daerah, termasuk panggilan pada 13 Februari itu.
“Karenanya kita meyurat balasan ke pihak Polda Malut melalui Ditreskrimum dengan nomor 004.6/39/2015 dan suratnya telah dikirim pada tanggal 11 Februari ini,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pada Rabu malam, memberikan pernyataan yang sangat mengejutkan kepada para wartawan di Gedung KPK Jakarta.
Menurut Bambang, pegawai dan keluarga dari KPK telah mendapatkan ancaman teror dari orang yang tidak dikenal, bahkan ancaman tersebut sudah membahayakan nyawa seseorang.
Terkait dengan ancaman tersebut, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, bahwa ancaman berupa teror yang diterima oleh karyawan dan pegawai KPK, harus segera diselidiki oleh pihak – pihak dan institusi terkait, seperti BAKIN dan polri.
“Saya sudah melakukan pengecekan langsung kepada pihak Polri, bahwa tidak ada yang melakukan teror – teror, dan saya juga sudah mendengar langsung dari Jimly Assidiqi, bahwa teror yang dialami oleh pegawai KPK memang ada, dan untuk itu, agar bisa segera diselidiki,” ujar Setya Novanto di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/2).
Setya Novanto juga berharap, jangan ada pihak – pihak yang memanfaatkan, situasi yang terjadi antara KPK dan Polri.
“Jangan sampai ada pihak – pihak yang memanfaatkan situasi yang terjadi antara KPK dan Polri, dan kita harapkan agar instansi terkait dapat menemukan bukti – bukti apakah benar ada ancaman teror tersebut atau tidak, agar kinerja dari kedua lembaga ini tidak terganggu dan bisa berjalan dengan lancar, ” tegas Setnov.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menilai program penanggulan kemiskinan belum tepat sasaran yang ditandai dengan masih tingginya penduduk miskin di wilayah itu.
Wakil Ketua DPRD Kulon Progo Ponimin Budi Hastono di Kulon Progo, mengatakan selama ini Pemkab Kulon Progo bekerja maksimal, berbagai kegiatan dan semangat telah dicurahkan dalam penanggulangan kemiskinan.
“Kenyataannya, target penurunan angka kemiskinan di Kulon Progo tidak teralisasi. Artinya, pemkab harus mengevaluasi program-program pengentasan kemiskinan yang selama ini dilaksanakan,” katanya, Kamis (12/2).
Menurut dia, data yang digunakan sebagai acuan dalam program pengentasan kemiskinan tidak valid, tapi bisa juga program tidak tepat sasaran.
Ia mengatakan berdasarkan pendataan oleh pemkab, angka kemiskinan menurun dari 23 persen menjadi 15 persen. Tapi kenyataannya, angka kemiskinan berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) penurunan kemiskinan tidak signifikan, yakni pada kisaran 21-22 persen.
“Data kemiskinan BPS dan hasil pendataan pemkab perlu disamakan. Pemangku kepentingan baik Dinsosnakertrans, Bappeda, dan BPS segera membahas soal kemiskinan,” kata polisiti PAN dari daerah pemilihan (dapil) Pengasih-Kokap ini.
Selama ini, kata Ponimin, kegiatan bedah rumah, pemberian bantaun stimulan terus diberikan kepada warga kurang mampu. Artinya, pengentasan kemiskinan hanya permukaannya saja yang ditanggulangi.
“Pemkab harus mencari akar atau sumber masalah kemiskinan, bukan hanya permukaannya saja,” kata Ponimin.
Kepala Bappeda Kulon Progo Agus Langgeng Basuki mengatakan angka kemiskinan di Kulon Progo menurun, meski target capaiannya belum sesuai target yang diharapkan. Angka kemiskinan pada 2013 sebesar 22,27 persen dan 2014 sebesar 21,27 persen.
“Harapannya, setiap tahun angka kemiskinan turun satu sampai dua persen. Penurunan kemiskinan sangat dipengaruhi berbagai faktor,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Partai Demokrat tetap menginginkan pemilihan kepala daerah secara serentak tahap pertama dilaksanakan pada 2015. Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto.
Agus di Magelang, Rabu (11/2) malam, mengatakan Perpu Nomor 1 tahun 2014 kemudian menjadi UU Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan pilkada serentak tahap pertama pemungutan suara dilaksanakan tahun 2015 tetapi ada beberapa fraksi yang mengusulkan tahun 2016.
Ia mengatakan hal tersebut usai konsolidasi Partai Demokrat se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Hotel Atria Magelang.
“Kalau tahun 2016 tidak mungkin bulan Februari berarti hanya selisih dua bulan, ngapain sampai mengubah undang-undang, barangkali agak mundur sedikit dan hal itu bukan keinginan Partai Demokrat, kami tetap menginginkan di tahun 2105,” katanya.
Menurut dia, KPU harus secepatnya membuat peraturan KPU tentang pilkada tersebut, misalnya membuat peraturan KPU tentang uji publik. Uji publik sekarang harus ada, hal ini merupakan 10 persyaratan dari Perpu tersebut.
“Waktu uji publik memang akan direvisi, yang tadinya 4,5 bulan akan menjadi satu bulan. Kalau mau dikurangi harinya boleh tetapi tidak boleh uji publik oleh parpol yang melaksanakan harus KPU. Apabila uji publik dihilangkan Partai Demokrat tidak bisa menerima karena ini esensi dari Perpu tersebut,” katanya.
Ia menuturkan dalam UU nomor 1 tahun 2015 hanya pemungutan suara yang dilakukan pada 2015, kalau terjadi dua tahap dan tahap kedua dilaksanakan tahun 2016 tidak masalah, hal itu sudah memenuhi UU Pilkada tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sidang lanjutan praperadilan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (12/2).
Wakil ketua Komisi Yudisial, Abbas Said bertandang ke PN Jaksel. Dia mengaku kedatangnnya hanya untuk bertemu dengan hakim. Namun dia ikut masuk ke ruang sidang utama, dimana sidang praperadilan BG berlangsung.
“Iya, tadi ketemu beberapa hakim, ini pak ketua (PN) nganter saya ini ke dalam,” kata Abbas sambil masuk ke ruang sidang, sambil diantar oleh Ketua PN Jakarta Selatan, Haswandi, Kamis (12/2).
Saat ini sidang praperadilan baru saja dimulai. Tampak Abbad bersama Haswandi duduk di salah satu kursi ruang sidang utama sambil menyaksikan persidangan. Dia pun mengelak kehadirannya ke PN Jaksel tak memantau sidang. 
“Oh, enggak, hanya ketemu teman-teman aja, biasa aja kok,” kata mantan hakim agung ini. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu