27 Desember 2025
Beranda blog Halaman 38601

Di Indonesia Ada Cicak dan Buaya, di Vietnam Ada Tikus dan Vas

Jakarta, Aktual.co —Gambar tikus dan vas digunakan sebagai bahan olok-olok untuk menggambarkan upaya memberantas korupsi di Vietnam. Sindiran ini muncul baru-baru ini di media sosial setelah sekretaris partai komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong mengatakan “melempar sesuatu ke tikus tidak boleh memecahkan vas”.

Nguyen mengacu pada upaya pemberantasan korupsi, yang diibaratkan dengan tikus, dan vas ia ibaratkan sebagai stabilitas rezim. Komentarnya ini menjadi subjek olok-olok di media sosial, kata Hung Nguyen, dilansir dari BBC Vietnam.
Salah satu komentar di Facebook BBC Vietnam antara lain dari Dinh Tien Hoang yang mengatakan, “menyerang tikus tanpa memecahkan vas sulit karena tikus bersembunyi di dalam vas.”

Komentar lain dari Nguyen Nguyen yang menulis, “tikus di Vietnam lebih besar dari vas namun tidak ada yang berani membunuh.” Sementara Trinh Nguyen mengatakan,”kita tidak bisa membunuh tikus karena binatang ini hanya bisa saling berkelahi sampai mati atau kita hanya dapat duduk dan menonton sampai mereka makan terlalu banyak dan mati.”

Berbagai komentar ini di Facebook ini muncul menjawab pertanyaan tentang apa yang menjadi simbol korupsi di negara itu.
Di Indonesia, simbol cicak dan buaya kembali muncul untuk menggambarkan ketegangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri.

Mantan PM Thailand tak Berniat Kabur ke Luar Negeri

Jakarta, Aktual.co —Pengacara mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra menuduh lawan politiknya mencoba menjelekkan namanya dengan menyebarkan berita bohong bahwa dia akan melarikan diri ke luar negeri sebelum diadili dalam kasus pidana. Norawit Laleng mengatakan Yingluck berencana melawan tuduhan pidana itu secara langsung meski hukum pidana Thailand tidak mewajibkan dia hadir memenuhi surat panggilan pengadilan seperti yang dilansir CNN.

“Jika dia berencana lari dia tidak akan secara terbuka meminta ijin pergi ke luar negeri,” kata Norawit Laleng, pengacaranya. Yingluch sebelumnya berencana pergi ke Hong Kong dari Sabtu hingga 22 Februari mendatang. “Kubu lawan mencoba membuat kesan bahwa dia berencana melarikan diri untuk menjelekkan namanya,” tambah Norawit.  “Tuduhan itu tidak benar.” Jaksa Agung Thailand akan mengajukan surat panggilan ke Mahkamah Agung pada 19 Februari, dan menginginkan Yingluck hadir.

Pemerintah militer Thailand telah menolak permintaan Yingluck untuk pergi ke luar negeri agar dia tetap berada di dalam negeri ketika diadili dalam tuntutan pidana. Jika terbukti bersalah dia terancam hukuman penjara maksimum 10 tahun. Tuduhan pidana ini merupakan langkah terbaru dalam kekistruhan politik yang telah berlangsung selama 10 tahun antara Yingluck dan kakaknya mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dan kelompok militer yang setia pada kerajaan.

Yingluck menjadi perdana menteri prempuan Thailand pertama pada Juli 2011, tetapi disingkirkan sebelum kudeta militer pimpinan kepala staf angkatan bersenjata Prayuth Chan-ocha pada Mei 2014. Kudeta militer ini dilakukan setelah terjadi aksi protes menentang pemerintahan Yingluck selama beberapa bulan. Bulan lalu, dia dilarang berlaga di panggung politik selama lima tahun karena perannya dalam skema pembelian beras oleh pemerintah yang merugikan negara tetapi berhasil membuat Yingluck mendapat dukungan besar dari kalangang pedesaan Thailand.

BNP2TKI Bakal Tempatkan Pegawai Teknis di Perwakilan RI

Jakarta, Aktual.co — Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) memandang perlunya penempatan pegawai teknis di setiap perwakilan RI di luar negeri yang menjadi penempatan TKI agar berbagai permasalahan TKI di luar negeri dapat segera dituntaskan.

“BNP2TKI memandang perlu dan mendesak menempatkan Pegawai Teknis yang menguasai Penempatan dan Perlindungan TKI (P2TKI) di setiap negara penempatan TKI, untuk membantu Perwakilan RI di luar negeri pada fungsi P2TKI,” kata Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (11/2).

Menurut Nusron, rencana itu akan segera dikomunikasikan dengan Kementerian Luar Negeri mengingat penanganan permasalahan TKI dianggap sudah sangat mendesak untuk segera diselesaikan.

Ia menilai permasalahan TKI di luar negeri merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikannya dan negara wajib hadir.

“Penempatan dan perlindungan TKI menjadi satu hal yang tak bisa dipisahkan. Karenanya, pemerintah harus melakukan berbagai upaya yang memungkinkan terkait hal itu,” ujarnya.

Humas BNP2TKI, Haryanto menambahkan, dalam hal upaya perbaikan perlindungan TKI ini, BNP2TKI memperoleh dukungan penuh dari Komisi IX DPR.

Menurut dia, salah satu anggota Komisi IX DPR yang secara tegas menyampaikan dukungan itu adalah Djoni Rolindrawan, sebagaimana disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat.

Selain rencana menempatkan pegawai teknis di negara penempatan TKI, BNP2TKI saat ini juga sedang mengkaji pola terbaik penempatan TKI. Hal itu sekaligus untuk menindaklanjuti kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Malaysia yang meminta ‘one channel’ dalam penempatan TKI.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

BNPB: Kerugian Akibat Banjir di Jakarta Capai Angka Rp1 Triliun

Jakarta, Aktual.co — Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho memperkirakan kerugian akibat banjir di Jakarta hingga Rabu mencapai lebih dari Rp1 triliun.

“Menurut perkiraan saya lebih dari Rp1 triliun saat ini kerugiannya, tapi nanti bisa bertambah potensi banjirnya belum selesai,” ujar Sutopo di Jakarta, Rabu (11/2).

Ia mengatakan jumlah itu merupakan hasil perkiraan dengan melihat dampak-dampak yang ditimbulkan banjir tersebut, dimana sejumlah aktivitas bisnis serta kegiatan masyarakat akhirnya terganggu.

Menurut ia, potensi Jakarta mengalami banjir pada tahun ini telah dinyatakan mencapai akhir Maret, sehingga penghitungan terkait kerugian ini masih akan berlangsung.

“Kami akan terus menghitung jumlah kerugiannya sampai banjirnya selesai, sehingga kami mendapatkan angka yang jelas,” ucap Sutopo.

Sebelumnya, hingga saat ini jumlah pengungsi akibat banjir masih berubah-ubah.

Pengungsi banjir di Jakarta saat ini diperkirakan berjumlah sekitar 5.900 orang, yang menempati beberapa lokasi akibat hujan terus-menerus yang berlangsung sejak Minggu (8/2) hingga Senin (9/2).

Menurut ia, ini disebabkan oleh saluran-saluran air yang sudah tidak dapat menampung curah hujan dengan kapasitas tinggi.

Drainase Jakarta hanya mampu mengalirkan hujan 50 – 60 milimeter per hari, sedangkan pada Minggu curah hujan mencapai 177 milimeter per hari dan meningkat menjadi 366 milimeter per hari pada Senin.

Selain itu, sekitar 90 persen wilayah Jakarta telah berubah menjadi kawasan-kawasan yang penuh dengan permukiman warga dan pusat-pusat pertokoan, sehingga ketika terjadi hujan air dikonversi menjadi aliran permukaan.

Masalah ini, menurut ia menjadi salah satu kondisi yang memperburuk penyerapan dan pengaliran air hujan menuju sungai dan laut.

Oleh karena itu, drainase-drainase yang ada di Jakarta sudah patut diperbaiki dan bila perlu pemerintah juga hendaknya memperbanyak jumlah saluran air tersebut, tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Kembali, Rusia Diperingati AS

Jakarta, Aktual.co —Presiden AS Barack Obama kembali memperingatkan dan mendesak Presiden Rusia ladimir Putin untuk menyetujui kesepakatan damai dengan pemerintah Ukraina. Permintaan ini disampaikan Obama melalui pembicaraan telpon dengan Presiden Rusia tersebut, seperti yang dikutip Rimanews.com.

“Jika Rusia terus tindakan agresif di Ukraina, termasuk dengan mengirimkan pasukan, senjata, dan pembiayaan untuk mendukung separatis, maka ‘harga’ yang harus dibayar Rusia akan semakin tinggi,” kata pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih, Selasa (10/2).

Obama mengaku prihatin dengan pernyataan Rusia yang selalu mengatakan, bagaimanapun, krisis Ukraina adalah konflik “internal.” Pemerintahan Ukraina dan Barat terus menuduh Moskow memasok dan melatih pemberontak Ukraina pro Rusia, tetapi Rusia menyangkal klaim tersebut.

Panitia Grand Prix Korsel Terancam Bayar Ganti Rugi

Jakarta, Aktual.co — Panitia Grand Prix Korea Selatan, kini menghadapi tuntutan ganti rugi terkait pelanggaran kontrak dari operator-operator komersial Formula Satu, yang nilainya bisa mencapai puluhan juta dolar.

Panitia yang terdiri atas pejabat-pejabat dari provinsi Jeolla Selatan dan pejabat lainnya, gagal menggelar GP tahun 2014 dan dicopot dari kalender 2015, karena masalah keuangan.

Seorang pejabat panitia mengatakan, Manajemen Formula Satu (FOM) telah mengirim pemberitahuan kepada mereka bahwa, kegagalan membuka garansi bank untuk menggelar GP tahun 2015 merupakan pelanggaran kontrak.

“Kami akan ke London untuk berbicara dengan FOM,” kata pejabat tersebut dikutip dari AFP, Rabu (11/2).

Menurut laporan media-media massa, sanksi akibat tidak menggelar kegiatan lomba di tahun 2015 mencakup biaya lisensi 43 juta dolar AS dikali “Kami tidak bisa mengungkapkan jumlah ganti rugi yang diminta FOM,” katanya seraya menambahkan bahwa nilainya tidak akan lebih dari 86 juta dolar.

GP Korsel pertama digelar tahun 2010 di kota Yeongnam dengan perjanjian penyelenggaraan hingga 2016 serta dievaluasi setelah lima tahun.

Namun sejak awal, panitia terus merugi. Dari empat lomba yang terselenggara, kerugian mencapai 170 juta dolar AS.

Panitia, yang telah menandatangani kontrak, juga nyaris bangkrut, karena pemerintah provinsi Jeolla Selatan tidak memberi dukungan dana.

Kalangan LSM telah meminta kejaksaan untuk memeriksa mantan gubernur Jeolla Selatan Park Jun-Young yang memaksa menggulirkan proyek Formula Satu meski ada masalah dana.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain