Jakarta, Aktual.co — Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengecam keputusan Mahkamah Agung Malaysia yang menolak kasasi pemimpin oposisi Anwar Ibrahim atas vonis penjara lima tahun dalam kasus sodomi. Seorang juru bicara mengatakan dakwaan terhadap mantan wakil perdana menteri Malaysia itu seharusnya bukan dakwaan pidana.

Anwar Ibrahim mulai menjalani hukuman setelah Mahkamah Persekutuan, lembaga setingkat Mahkamah Agung, Selasa (10/02) menolak kasasi vonis lima tahun penjara karena melakukan sodomi terhadap mantan asistennya, Mohd Saiful Bukhari Azlan. Australia juga menyampaikan protes atas penolakan kasasi tersebut.

Dalam pernyataannya, pemerintah Australia mengatakan sangat kecewa atas penolakan kasasi. “Kami sangat prihatin atas beratnya hukuman dan kami telah menyampaikan keprihatinan tersebut kepada pemerintah Malaysia,” demikian kata pemerintah Australia.

‘Disorot Dunia’
Sementara itu Human Rights Watch menyebut hukuman itu sebagai penyiksaan dan Amnesty International mengatakan hukuman akan berdampak buruk bagi kebebesan berpendapat. Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebutannya di Malaysia, sebelumnya menegaskan kasus sodomi ini adalah bagian dari kampanye untuk mendiskreditkannya dan menghadangnya di dunia politik.

Usai putusan kasasi, istri Anwar, Wan Azizah Wan Ismail, yang menjabat sebagai pengurus Partai Keadilan Rakyat, mengatakan kasus suaminya membuat Malaysia menjadi perhatian dunia. “Kita disorot dunia dan kita disorot dunia karena alasan-alasan yang salah,” ungkap Wan Azizah Wan Ismail.

Anwar, 67, menjabat sebagai wakil perdana menteri dan menteri keuangan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Mahathir Mohamad tetapi mengalami kisruh pada tahun 1998. Pada masa itu ia dikenai dakwaan korupsi dan sodomi dan kemudian dinyatakan bersalah tetapi pengadilan menganulir dakwaan sodomi pertama tersebut. Kini ia kehilangan kursinya sebagai anggota parlemen dari daerah pemilihan Permatang Pauh, negara bagian Penang. Sebelumnya ia optimistis kasasinya dikabulkan tetapi siap melanjutkan “perjuangan” bila pun harus masuk penjara.

Jakarta, Aktual.co —Militan ISIS makin hari, makin bertambah. Amerika Serikat melansir peringatan bahwa para pejuang asing ISIS yang datang ke Suriah meningkat. Direktur Pusat Anti Teror Nasional Amerika Serikat, Nicholas Rasmussen, mengatakan bahwa lebih dari 20 ribu orang yang berasal dari 90 negara hijrah ke medan perang ISIS.

“Tingkat pejuang luar negeri yang pergi ke Suriah ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ini melebihi tingkat pelancong yang pergi ke Afghanistan dan Pakistan, Irak, Yaman, atau Somalia dalam 20 tahun terakhir,” ungkap Rasmussen dalams sebuah pernyataan seperti dikutip CNN pada Rabu (11/2).

Dari keseluruhan pejuang tersebut, sekitar 3.400 di antaranya datang dari negara-negara barat. Amerika Serikat sendiri menyumbang sekitar 150 orang di antaranya. Keberhasilan ISIS merekrut orang baru, menurut Rasmussen, salah satunya berkat kepiawaian mereka menggunakan jejaring sosial.

“(ISIS) telah membuktikan bahwa mereka lebih cakap ketimbang al Qaidah, atau afiliasi al Qaidah lainnya, dalam menggunakan alat media baru untuk menjangkau audiens lintas batas,” katanya. Meskipun Rasmussen tidak mengungkapkan adanya ancaman serius terhadap AS, tapi serangan di Paris, Sidney, dan Ottawa merupakan bukti bahwa serangan ISIS sudah merebak ke luar Irak dan Suriah.

 “Pengalaman dan kesuksesan mereka di medan perang Suriah dan Irak mempersenjatai kelompok ini dengan kemampuan besar yang tidak dimiliki oleh kebanyakan kelompok teroris lain,” papar Rasmussen. Guna mengantisipasi gempuran yang lebih besar, pemerintah AS menyatakan diperlukan hukum perlawanan terorisme lebih kuat. Salah satunya adalah regulasi bepergian.

Para pejuang ISIS pergi ke Suriah menggunakan moda transportasi berbeda, mulai dari darat, air, hingga udara. Rasmussen kemudian menyinggung regulasi bebas visa yang diterapkan oleh pemerintah Turki. Aturan tersebut, menurut Rasmussen, memudahkan para pejuang untuk menggunakan bandar udara domestik, sementara mereka yang berasal dari wilayah Kaukasus dapat melintasi perbatasan untuk masuk ke Suriah.

Walaupun pemerintah Turki sudah menyatakan komitmen untuk mencegah masuknya para pejuang ISIS, Rasmussen menganggap masih ada beberapa upaya yang harusn ditingkatkan. Sementara itu, Kepala Komite Keamanan Dalam Negeri AS, Michael McCaul, juga menyatakan kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya radikalisasi skala kecil yang sukar dideteksi di AS.

“Baru-baru ini saya menulis kepada Presiden sebagai bagian dari investigasi yang sedang saya lakukan untuk meningkatkan perhatian bahwa kita tidak memiliki agen khusus untuk melawan radikalisasi domestik dan tidak ada anggaran untuk itu di dalam departemen dan agen terkait.

Saya juga juga khawatir bahwa program yang kita punya hingga saat ini terlalu kecil untuk menghadapi tantangan yang tumbuh sangat cepat,” papar McCaul. Semua hal ini akan dibawa ke meja diskusi rapat dengar pendapat Komite Keamanan Dalam Negeri AS yang akan digelar pada Rabu (11/2).

Jakarta, Aktual.co —Afghanistan berpotensi menjadi tempat berlindung kelompok militan Islamic State (ISIS) seiring ditariknya pasukan Amerika Serikat (AS) dan negara lain. Kekhawatiran dilontarkan Robert Grenier, mantan pejabat tinggi Agensi Intelijen AS atau CIA. Grenier berpendapat Taliban, yang terdapat di Afghanistan dan Pakistan, kerap melihat sesuatu secara hitam dan putih. Mereka selalu memutuskan sesuatu lewat pertanyaan: “Apakah hal tersebut benar secara Islam atau tidak?”

“Mereka (Taliban) tidak akan berpaling pada orang-orang yang berideologi sama,” tutur Grenier, dalam sebuah acara di New America, Selasa (10/2/2015). “Saya juga yakin mereka tidak akan memalingkan perhatiannya dari teroris internasional (ISIS), Jika mereka datang ke Afghanistan dalam jumlah besar,” sambung dia, seperti diwartakan AFP. ISIS telah menguasai banyak wilayah di Irak dan Suriah, sejak pertama kali mendeklarasikan kekhilafahan pada 2014. AS mendirikan koalisi global dan menggempur ISIS lewat serangan udara di Irak serta Suriah.

Jakarta, Aktual.co —Duta Besar Republik Demokratik Korea (Korea Utara) Ri Jong Ryul, 59 tahun, melayangkan nota diplomatik bernada protes kepada pemerintah Indonesia. Protes ini terkait dengan sikap pemerintah Indonesia yang membiarkan penyelenggaraan simposium internasional membahas mengenai hak asasi manusia rakyat Korut pada Selasa, (10/2), seperti yang dilansir Tempo.co.

Menurut Ri Jong Ryul, simposium itu yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Korea Selatan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)-Indonesia hanya bertujuan untuk menyebarkan rumors dan permusuhan terhadap Korea Utara.

“Indonesia dan Korea Utara selama ini berhubungan sangat erat. Tolong hentikan pertemuan-pertemuan semacam ini (simposium) untuk menentang negara kami. Kami menghormati harga diri dan kedaulatan negara-negara lain,” kata Ri Jong Ryul di kantornya, Jakarta, Selasa siang, (10/2).

Menurut Ri Jong Ryul, nota diplomatik bernada protes sekaligus kecaman terhadap penyelenggara simposium internasional tentang HAM Korut disampaikan ke Kementerian Luar Negeri, Biro Kepresidenan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Interpol. “Namun hingga simposium digelar pada pukul 11 siang, mereka tidak merespon nota diplomatik kami,” kata Ri Jong Ryul menyesalkan. Dengan nada kecewa, Duta Besar Korea Utara ini mengingatkan Indonesia, jika pertemuan-pertemuan semacam ini terus dibiarkan oleh pemerintah Indonesia, maka hubungan yang sudah berlangsung baik antar dua negara akan tercederai.

Simposium internasional digelar di Golden Ballroom A, Hotel Sultan, Jakarta pada Selasa siang hingga sore. Simposium menghadirkan sejumlah akademisi dan pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk situasi HAM Korut, Marzuki Darusman. Duta Besar Korea Selatan Cho Tai Young juga hadir di simposium ini.

Rafendi Djamin dari AICHR-Indonesia mengatakan lembaganya berperan sebagai co-host dalam simposium internasional tersebut. “Saya sebagai pembicara dan AICHR-Indonesia sebagai co-host,” kata Rafendi yang dihubungi melalui telepon saat akan berangkat ke Malaysia, Selasa sore, 10 Februari 2015. Ia membenarkan ada seorang diplomat Korea Utara yang hadir di acara itu dan menggelar konferensi pers membacakan pernyataan protes kepada sejumlah jurnalis yang hadir di simposium. “Saya mendengar Korut kecewa tidak diundang di simposium ini,” kata Rafendi.