Jakarta, Aktual.co —Biro intelijen Pakistan (ISI) sempat mengaku tak mengetahu keberadaan Osama bin Laden hingga kematianya. Namun mantan kepala intelijen menepiskan pernyataan itu. Letnan Jenderal Asad Durani, mantan Kepala Intel Pakistan mengatakan, biro intelijen negaranya tahu dimana Osama berada hingga serbuan tentara AS menewaskan pimpinan kelompok militan tersebut, seperti yang dilansir Rimanews.com.

Kepada al Jazeera Durani mengaku meragukan pernyataan resmi yang disampaikan oleh ISI yang mengaku tak mengetahui keberadaan pimpinan Al Qaida hingga kematiannya. Menurut Durrani, pernyataan intelijen Pakistan menyiratkan mereka sebenarnya menyimpan informasi di mana bin Laden sembunyi. Namun  informasi hanya akan disampaikan jika ada perjanjian quid pro quo (pertukaran informasi atau pertukaran tahanan).

“Saya tak bisa mengatakan dengan tepat apa yang terjadi, namun sangat mungkin ISI tidak tahu, namun lebih sangat mungkin, mereka tahu,” kata Durrani. Durrani yang bertugas sebagai Direktur Jenderal ISI sejak tahun 1990-1992 menegaskan, bin Laden diserahkan melalui sebuah perjanjian “untuk mengakhiri masalah di Afghanistan.”

Saat ditanya kemungkinan Bin Laden disembunyikan secara aman oleh ISI, Durrani menjawab, “jika ISI melakukan itu, saya akan mengatakan mereka melakukan tugas dengan baik. Dan jika kemudian mereka memberitahu lokasi, artinya mereka lakukan yang harus mereka lakukan.”

Jakarta, Aktual.co —Palestina akan membuka kedutaan besar di Stockholm, Swedia, menandai hubungan kedua negara yang makin dekat, berselang beberapa bulan setelah Swedia mengakui Palestina sebagai negara. Dalam kunjungan pertama kali ke Swedia setelah pengakuan, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyerukan negara-negara lain untuk mengikuti langkah Swedia. “Pengakuan Anda, seharusnya mendorong perundingan proses perdamaian,” kata Abbas., seperti yang dikutip CNN Indonesia.com.

Sementara itu, hubungan antara Swedia dan Israel memburuk sejak Menteri Luar Negeri Swedia Margot Wallstrom membatalkan kunjungannya ke Israel pada Januari, dan di pihak lain, Israel memanggil duta besarnya dari Swedia. Palestina saat ini gencar mencari dukungan pengakuan dari negara-negara lain atas negara Palestina yang mencakup Jalur Gaza—saat ini diblokade—serta Tepi Barat—saat ini diokupasi Israel—dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota mereka.

Israel merebut wilayah-wilayah itu pada Perang Timur Tengah 1967 dan terus membangun permukiman Yahudi di beberapa daerah tak peduli kecaman dari dunia internasional. Pembicaraan damai yang telah berlangsung lama, dan terakhir gagal pada April tahun lalu.  Tak habis akal, Palestina melancarkan strategi altefnatif dengan mencari sebanyak-banyaknya pengakuan dari negara lain.

Sebagian besar negara Eropa Barat belum memberikan pengakuan resmi negara Palestina, termasuk juga Amerika Serikat. Meskipun begitu, Majelis Umum PBB mengakui Palestina secara de facto pada 2012. Sebanyak 135 negara saat ini mengakui Palestina, termasuk beberapa negara Eropa Timur yang melakukannya sebelum mereka bergabung dengan Uni Eropa.

Segera Dibuka
Perdana Menteri Swedia Stefan Lofven mengatakan Palestina akan membuka kedutaan besar di Stockholm segera. Di sebagian besar negara-negara Eropa Barat lain, Palestina memiliki misi diplomatik, bukan kedutaan penuh. Lofven berjanji akan memberi lebih banyak bantuan untuk Palestina namun menekankan ia menginginkan kemajuan dalam reformasi. “Ada tantangan: kita harus saling membantu untuk memerangi korupsi, meningkatkan kesetaraan gender, meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan tentu saja melanjutkan proses pembentukan negara,” kata Lofven.

Kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua pemimpin menyatakan  Swedia akan menaikkan bantuan kepada Palestina sebesar US$179,74 juta selama lima tahun ke depan. Dalam pidato pelantikannya di parlemen tahun lalu, Lofven memang mengatakan akan memenuhi janji lama Partai Sosial Demokrat untuk mengakui negara Palestina.

Resolusi mereka di Dewan Keamanan PBB yang menyerukan pembentukan sebuah negara Palestina gagal pada Desember, tetapi mereka juga  bergabung dengan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Parlemen beberapa negara Eropa, termasuk Inggris, Perancis dan Spanyol, mengakui negara Palestina, namun keputusan itu masih belum mengikat dan mempengaruhi kebijakan negara masing-masing.

Jakarta, Aktual.co —Negara Islam yang hingga saat ini masih terus melakukan gempuran terhadap Suriah membuat sejumlah negara terutama Amerika Serikat meradang. Alhasil negara koalisi yang dipimpin oleh AS mengirim pesan terhadap Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk memerangi kelompok jihad, Negara Islam. “Telah ada kerjasama langsung sejak serangan udara dimulai di Suriah pada bulan September,” ujar Assad seperti yang dilansir dari BBC.com, Selasa (10/1).

Dikatakan Assad bahwa pihaknya membantah dalam hal ini pasukan pemerintah Suriah telah menjatuhkan bom barel ke daerah yang dikuasai pemberontak, hingga menewaskan ribuan warga sipil. “Kami memiliki bom, rudal dan peluru … Ada [yang] tidak ada bom barel, kami tidak memiliki barel,” tambahnya.

Laporan: Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Presiden Suriah Bashar al-Assad mengatakan, ia diberitahu tentang upaya koalisi pimpinan AS yang akan menyerang melawan ISIS di negaranya. “Kadang-kadang, mereka menyampaikan pesan, tapi tidak ada yang taktis,” katanya kepada BBC. ”  Beberapa negara barat telah berteriak-teriak untuk al-Assad untuk mundur sejak 2011.

Tapi sekarang, sekutu AS dan rezim Suriah memiliki musuh bersama yaitu ISIS, yang sedang mencoba untuk memperkuat negara Islam di petak Irak dan Suriah. Dalam wawancara dengan BBC luas, al-Assad mengatakan Suriah tidak akan bergabung dengan koalisi internasional berusaha untuk “menurunkan dan menghancurkan” ISIS.

Al-Assad mengatakan pesan tentang upaya koalisi pimpinan AS telah datang “melalui pihak ketiga, lebih dari satu partai, Irak dan negara-negara lain. Kami tahu tentang kampanye sebelum dimulai,” katanya. “Tapi kita tidak tahu detailnya,” tegasnya.

Laporan: Fahad Hasan