Jakarta, Aktual.co — Polresta Bekasi, Jawa Barat, menembak mati seorang gembong perampok yang kerap beraksi di sejumlah kawasan industri setempat.
“Selain itu, kita juga melumpuhkan tiga tersangka lainnya karena mencoba melawan polisi,” kata Kapolresta Bekasi Kombes Pol Isnaeni Ujiarto di Cikarang, Rabu (11/2).
Menurut dia, para tersangka yang dilumpuhkan dengan cara ditembak pada bagian kaki di antaranya AM (26), JO (30) dan KM (28).
“Sementara PE (35) yang merupakan gembong perampok bersenjata api itu tewas ditembak anggota pada bagian punggung setelah mencoba melawan dan melarikan diri,” katanya.
Dikatakan Isnaeni, para tersangka kerap terlibat dalam aksi perampasan sepeda motor, perampokan uang setoran SPBU, pencurian perhiasan, hingga perampokan pabrik.
“Mereka rata-rata telah beraksi sebanyak 11 kali sejak tahun 2011,” katanya.
Salah satu kasusnya terjadi pada Desember 2014 saat seorang pegawai SPBU yang hendak menyetor ke bank dirampok oleh mereka dengan total kerugian mencapai Rp110 juta.
Menurutnya, para tersangka merupakan kelompok lokal yang terbilang sadis saat beraksi melumpuhkan korbannya.
“Mereka tidak akan segan menembak mati korban yang mencoba melawan,” kataya.
Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit motor Suzuki Satria B 3014 FQA, satu unit sepeda motor Honda Vario B 3882 FDH, satu buah senapan gas, satu buah pistol rakitan, sepasang sandal jepit, sebilah golok dan clurit.
“Para tersangka kita jerat pasal tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan dan penganiayaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 365 KUHP, ancaman hukuman 12 tahun penjara,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah bahwa aksi teror yang dialami beberapa pegawai, dilakukan oleh oknum dari Kepolisian. Apalagi berkaitan dengan penetapan tersangka kepada calon Kapolri, Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan (BG).
“Kami belum bisa menyimpulkan serinci kesimpulan yang anda jabarkan,” ujar Wakil Ketua KPK nonaktif, Bambang Wijojanto menanggapi pertanyaan awak media, di gedung KPK, Rabu (11/2).
Seperti diwartakan sebelumnya, bahwa KPK telah membenarkan terdapat aksi teror yang mengancam pegawainya, baik jajaran struktural, penyidik maupun staf.
“Stadium ancamannya sangat eskalatif karena bisa menyangkut nyawa. Ancaman seperti ini memang sudah sering dilakukan, tapi ini harus diberi konteks, ada sistematik yang begitu terjadi,” papar Bambang.
Dengan adanya ancaman tersebut, lembaga anti rasuah itu berharap kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera mengambil tindakan tegas. Karena menurutnya, hal itu sama saja dengan mengacam berjalannya penegakan hukum di tanah air.
“Kami meminta kepada kekuasaan untuk mengambil tindakan-tindakan yang patut dilakukan untuk melindung lembaga, aparat dan sistem penegakan hukum di Indonesia,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan mendapat ancaman teror setelah menetapkan Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus gratifikasi.
Namun Hakim Tunggal Sarpin Rizaldi yang memimpin jalannya persidangan penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan oleh KPK menanggapinya dengan santai terkait ancaman teror tersebut.
“No coment, no coment,” kata Sarpin usai sidang, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/2).
Sarpin mengaku, dirinya selama ini tidak mendapatkan ancaman teror baik berupa pesan singkat, ucapan langsung dan lainnya.
“Saya tidak mendapatkan teror apa pun,” ujarnya.
Sebelumnya, Tim 9 sore tadi menemui komisioner Komisi Yudisial (KY) di Kantor KY. Mereka membahas soal teror yang belakangan diterima oleh pegawai KPK dan Sarpin, hakim tunggal praperadilan kasus Komjen Budi Gunawan.
“Pertemuan ini dalam rangka membicarakan pihak hakim tunggal yang didapat teror-teror. Dan tujuannya agar KY bisa menjaga kinerja hakim dan dengan cara kami akan berusaha menjaga hakim dari teror-teror,” ujar Wakil Ketua KY, Imam Anshori Saleh, usai pertemuan, Rabu (11/2).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Panitia Kerja Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (Panja BPIH) dibentuk setiap tahun. Kerjanya secara khusus menelusuri pembiayaan haji setiap tahun dengan tujuan pembiayaan akan lebih efisien dan efektif.
“Panja ini rutin tiap tahun, karena disini setiap tahun ada mobilisasi ratusan ribu umat Islam, disitu ada perputaran uang yang sangat besar,” terang Ketua Panja BPIH, Sodik Mudjahid kepada Aktual.co, Rabu (4/2).
Kunker ke Arab Saudi diharapkan nantinya dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah haji. Kemudian menekan pembiayaan haji dengan harapan kedepan biayanya bisa diturunkan.
Tujuan lainnya, Panja BPIH akan memperjuangkan agar durasi waktu pelaksanaan ibadah haji diringkas dari normal sekitar 40 hari menjadi 35 hari. “Itu sebetulnya sasaran umum dari penyelenggaraan ibadah haji,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, tugas Panja sebenarnya sangat berat. Namun pihaknya berkeyakinan beberapa poin tujuan itu akan terlaksana dengan baik. Soal pembiayaan misalnya, kalau tidak turun minimal sama dengan tahun ini.
“Kami mengkaji dari perekonomian sekarang, komponen biaya langsung, tidak langsung, bagaimana bisa menekan biaya itu. Biaya pesawat terbesar, kita akan kaji, apakah turunnya BBM maka avtur juga turun,” kata Sodik.

Artikel ini ditulis oleh: