Jakarta, Aktual.co —Pengadilan Syariah di Arab Saudi menghukum mati seorang pria karena menyobek kitab suci Al-Quran dan menginjaknya dengan sepatu. Diberitakan harian Saudi berbahasa Inggris, Saudi Gazette pada Selasa (24/2), pria berusia 20-an tahun yang tidak dipublikasikan namanya tersebut mengunggah rekaman video yang memperlihatkan aksinya menyobek Kitab Suci umat Islam tersebut.

Pengadilan Arab Saudi kemudian menghukum pria tersebut atas dakwaan keluar dari keyakinan agama Islam, atau murtad. Di bawah interpretasi hukum Syariah Islam yang diterapkan Saudi, murtad merupakan tindak kriminal dan dapat dijatuhi hukuman mati. Di Saudi, hukuman karena murtad, sama halnya seperti hukuman pelanggaran agama lainnya, seperti mempraktikkan ilmu sihir.

Sementara, menghujat dan melontarkan kritik kepada ulama senior dapat dijatuhi hukuman penjara dan hukuman fisik.Eksekusi mati di Arab Saudi biasanya dilakukan dengan cara pemenggalan kepada di depan publik. Dilaporkan Reuters, Selasa (24/2), kelompok pemerhati HAM internasional menilai bahwa sistem peradilan di Saudi kurang transparan terkait dengan proses hukum. Pasalnya, terdakwa kerap kali tidak mendapat perwakilan hukum. Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa pun terkesan sewenang-wenang.

Pemerintah Saudi telah melakukan beberapa langkah untuk mereformasi sistem peradilannya. Namun, Saudi selalu menyatakan bahwa sistem pengadilan yang diterapkan di negara tersebut telah adil. Tahun lalu sebuah pengadilan di Jeddah menghukum aktivis liberal Raif Badawi dengan hukuman cambuk 1.000 kali di muka publik. Badawi juga harus menjalani hukum 10 tahun penjara karena menerbitkan tulisan yang berisi kritik terhadap elit penguasa agama dan politik kerajaan. Badawi juga menyerukan reformasi dalam Islam.

Hukuman cambuk kepada Badawi sebanyak 50 kali dilakukan pada bulan Januari, di depan publik setelah shalat Jumat. Namun, hukuman cambuk berikutnya belum dilakukan karena kondisi kesehatan Badawi yang menurun dan desakan yang kuat dari sejumlah organisasi internasional.

Jakarta, Aktual.co —Meksiko mengatakan akan mengirimkan surat protes pada Vatikan terkait perkataan yang disampaikan Paus Fransiskus soal negara itu yang dicitrakan menderita akibat peredaran narkotika, seperti yang dilansir CNN. Pernyataan Paus ini disampaikan kepada organisasi HAM Argentina La Alameda melalui surat elektronik. Dalam surat itu, Paus mengatakan Argentina terancam mengalami “Meksikonisasi”, kata yang merujuk pada kekerasan kartel narkotika di Meksiko.

“Semoga kita tidak terlambat mencegah Meksikonisasi. Saya telah berbicara dengan beberapa uskup Meksiko di saat-saat sulit ini,” tulis La Alameda di situsnya, mengutip perkataan Paus kepada kepala lembaga HAM itu, Gustavo Vera. Menteri Luar Negeri Meksiko Jose Antonio Meade mengatakan pemerintahnya prihatin mendengar negara itu “dicitrakan” sebagai negara para pengedar narkotika.

“Kami telah bertemu dengan nuncio (perwakilan Vatikan) dan kami akan mengirimkan nota protes, dan yang paling membuat kami khawatir adalah tantangan pemberantasan narkotika adalah tantangan bersama. Meksiko melakukan upaya keras dalam menjawab tantangan ini,” kata Maede.

Juru bicara Gereja Katolik Roma di Meksiko mengatakan dia masih mencoba mengonfirmasi apakah benar Paus yang melontarkan komentar itu. Seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa pihak Vatikan telah mengonfirmasi keabsahan surat elektronik tersebut.

Menurut Vera, pernyataan Paus asal Argentina itu disampaikan saat mereka berdua berbincang soal masalah kriminal. “Dalam surat itu dia memberikan kesan keprihatinan yang mendalam soal perdagangan narkotika yang kian parah dan mengakar di dalam Argentina,” kata Vera dalam wawancara dengan radio Argentina.

Lebih dari 100 ribu orang tewas akibat kekerasan kartel narkotika di Meksiko sejak awal tahun 2007. Penculikan dan pembantaian 43 mahasiswa di Meksiko yang melibatkan polisi yang bekerja sama dengan geng narkoba memperlakukan pemerintah negara itu yang bertekad memberantas narkotika.

Jakarta, Aktual.co —Sekelompok orang bersenjata menculik 30 umat Syiah yang sedang bepergian menggunakan bus di wilayah tengah Afganistan., seperti yang dilansir AFP. Demikian penjelasan sejumlah pejabat, Selasa (24/2). Para warga Syiah yang berasal dari etnis minoritas Hazara itu diculik pada Senin (23/2) malam di provinsi Zabul,  tepatnya di jalan raya yang menghubungkan kota Herat dan Ibu Kota Kabul.

Umit Syiah Hazara kerap menjadi target aksi kekerasan sektarian yang dilakukan kelompok ekstremis Sunni di Pakistan maupun Afganistan. “Pengemudi kami melihat sekelompok pria bertopeng mengenakan seragam militer Afganistan memberi tanda untuk berhenti. Pengemudi kami mengira mereka adalah tentara sehingga menghentikan bus,” kata Nasir Ahmad, pengurus perusahaan bus Ghazni Paima yang membawa 30 umat Syiah Hazara itu. “Selanjutnya, orang-orang bertopeng itu membawa ke-30 orang Hazara tersebut bersama mereka,” lanjut Ahmad.

Ahmad menambahkan, para penculik hanya membawa para pria Hazara yang mereka masukkan ke dalam dua buah bus dan membebaskan para perempuan serta anak-anak. Sejauh ini belum ada satu kelompokpun yang mengaku mendalangi penculikan itu, namun penculikan untuk mendapatkan tebusan yang dilakukan para bandit, milisi lokal dan Taliban kerap terjadi di Afganistan. Selain itu terdapat kekhawatiran pengaruh Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), yang memiliki agenda anti-Syiah yang sangat kuat, sudah tumbuh di Afganistan.

Jakarta, Aktual.co — Perancis mengerahkan kapal induk Charles de Gaulle mendekati Irak, Senin (23/2), sebagai bagian misi serangan terhadap milisi Negara Islam di Irak dan Suriah, seperti yang dikutip AP.Pengerahan kapal induk ini bisa memangkas separuh waktu perjalanan jet-jet tempur Perancis dalam operasi serangan daripada menyerang dari Uni Emirat Arab.

Tujuh pekan setelah serangan kelompok ekstremis yang menewaskan 17 orang di Paris, Menteri Pertahanan Jean-Yves Le Drian menegaskan tekad Perancis untuk menghadapi ancaman kelompok militan jihad dengan berhadapan langsung. ”Ancaman ini, terorisme militan jihad, ingin mencapai warga kami, kepentingan kami, nilai kami. Balasan Perancis bakal tegas secara total,” kata Le Drian saat meluncurkan operasi di atas kapal induk Charles de Gaulle.

Senin pagi, empat jet tempur Perancis lepas landas dari kapal induk itu saat kapal berlayar sekitar 200 kilometer dari pantai utara Bahrain menuju Irak. Sejak bergabung dengan pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat (AS), September lalu, Perancis menamai misi mereka dengan Operasi Chammal. Kapal induk Charles de Gaulle meninggalkan pangkalannya di Toulon, 13 Januari, untuk menjalani misi lima bulan. Di kawasan Teluk, kapal itu bakal bekerja sama dengan kapal induk AS, USS Carl Vinson, menjadi basis serangan udara pada NIIS.

Mampu mengangkut 12 jet tempur Rafale dan sembilan pesawat penyerbu Super Etendard, kapal induk itu bakal meningkatkan secara signifikan kemampuan serangan udara Perancis. Perancis mempunyai sembilan jet Rafale di Uni Emirat Arab (UEA), 6 jet tempur Mirage di Jordania untuk misi serangan di Irak, patroli maritim, dan pesawat pengisi bahan bakar. Pengerahan kapal induk itu bakal menghemat separuh waktu perjalanan jet-jet tempur Perancis saat menyerang NIIS daripada terbang dari UEA. Bersama Australia, Perancis salah satu kontributor utama bagi koalisi berkekuatan 32 negara itu.

Sejak mengawali serangan, Agustus lalu, koalisi telah melancarkan 2.000 serangan. Perancis dan negara-negara Barat ambil bagian dalam serangan koalisi di Irak. Adapun beberapa negara Arab ikut menyerang target NIIS di Suriah. Khusus di Suriah, menurut Organisasi Pemantau Hak Asasi Manusia Suriah (SOHR), serangan udara pasukan koalisi menewaskan lebih dari 1.600 orang, yang sebagian besar milisi NIIS dan Front al-Nusra. Di antara korban, tercatat 62 warga sipil.

Di sisi lain, Menteri Pertahanan AS yang baru, Ashton Carter, menggelar rapat bersama para komandan dan pejabat teras militer AS serta para diplomat di Kuwait. Mereka tidak hanya bakal membahas serangan terhadap NIIS di Irak dan Suriah, tetapi juga di seluruh kawasan. Beberapa hari yang lalu, pejabat militer AS mengungkapkan, saat ini serangan besar tengah dipersiapkan untuk merebut kota Mosul, Irak utara, dari NIIS. ”Tanpa ragu, kami akan menghadirkan kemenangan,” kata Carter. ”Koalisi bisa menekan NIIS dari Kuwait dan tempat lain.”

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya tidak menutup kemungkinan penghentian kerja sama dengan Brasil dalam hal pembelian alutsista. Hal tersebut disampaikannya menanggapi ketegangan diplomatik yang tengah terjadi antara Indonesia dan Brasil akibat dari penolakan surat credential duta besar asal Indonesial dan ditariknya perwakilan di Jakarta oleh Brasil. “Ya bisa banget (dihentikan). Apalagi Wakil Presiden Jusuf Kalla juga sudah setuju dengan semangat itu,” tutur Tantowi seperti yang dikutip yang CNN Indonesia di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/2).

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa hubungan Indonesia-Brasil “sedang dipertimbangkan”. Lebih lanjut, Tantowi mengatakan kemungkinan akan dihentikannya kerja sama tersebut, tidak akan menghalangi procurement yang sebelumnya telah dilakukan. Salah satu kerja sama dalam bidang alutsista bersama Brasil adalah pembelian 16 pesawat Super Tucano EMB-314 buatan Brasil, dan pemesanan beberapa sistem peluncur roket dari Brasil.

Pengganti Brasil
Lebih lanjut, ia menjelaskan masih banyak negara yang bisa menjadi “pengganti” Brasil apabila memang kerja sama kedua negara benar-benar akan dihentikan. “Banyak. Kan ada negara-negara pecahannya Uni Soviet, seperti Ukraina, Belarus, Polandia, dan Tiongkok,” sebutnya. Hubungan diplomatik dengan Brasil terganggu setelah eksekusi mati Moreira atas kasus narkotika bulan lalu. Presiden Brasil Dilma Roussef langsung menarik duta besarnya dari Jakarta.

Ketegangan semakin terasa setelah Brasil menunda penyerahan credential Duta Besar Indonesia untuk negara itu, Toto Riyanto, sebagai bentuk protes hukuman mati. Toto Riyanto akhirnya dipanggil pulang ke Indonesia pada Jumat (20/2). Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyangsikan hubungan bilateral kedua negara akan putus. “Tidak mungkin hubungan kedua negara putus,” kata Hikmahanto saat dihubungi CNN Indonesia.

Selain Brasil, desakan untuk menghentikan hukuman mati juga datang dari Australia yang dua warga negaranya akan segera dieksekusi. Hikmahanto menyarankan pemerintah mempercepat eksekusi dan tidak menundanya lagi. “Semakin lama Kejaksaan menunda semakin banyak tekanan dari luar negeri yang akan dihadapi Indonesia. Bila pelaksanaan hukuman mati dipercepat harapannya adalah tidak ada lagi manuver-manuver yang akan dilakukan oleh negara asing,” kata Hikmahanto.