Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi VIII DPR RI Arzetti Bilbina tidak setuju dengan wacana tes keperawanan sebagaimana yang diusulkan oleh anggota Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Habib Isya dari Hanura.
“Saya minta tes keperawanan itu dihilangkan karena sangat sensitif. Perempuan dari kecil sudah di doktrin oleh orang tuanya alat kelamin itu punya kita tidak boleh dilihat siapapun,” kata Arzetty di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Tes keperawan tersebut hanya akan menimbulkan trauma bagi anak-anak dan itu akan terus terjadi sampai dewasa. “Tes itu hanya akan menghadirkan trauma tersendiri pada seorang perempuan,” kata dia.
Ditambahkannya, kata perawan doktrinisasi dari keluarga, bahwa perawan itu harga diri perempuan.
“Jadi sebetulnya itu bagaimana orang tua mengajar anaknya menjaga keperawanana. Perawan itu bukan di tes. Dengan sendirinya masyarakat kita takut saat nikah tidak punya keperawanan, itu kata-kata yang dicap pada anak-anak kita yang semoga bisa dijaga,” kata anggota DPR RI dari PKB itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati mengatakan rancangan peraturan daerah (Raperda) DPRD Jember, Jawa Timur, soal diadakannya tes keperawanan sebagai salah satu syarat kelulusan siswi SMA, adalah diskriminatif dan tak adil.
“Kita kerjasama dengan Komnas perempuan, untuk memastikan apabila ada Perda atau peraturan yang itu diskriminatif, apakah itu untuk perempuan atau laki-laki. Jadi, kita pastinya akan memastikan, hal-hal seperti ini yang langgar HAM untuk perempuan, dan adanya pelanggaran privasi dan sebagainya, itu harus ditinjau ulang,” ujar Rahayu kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (11/2).
Lebih lanjut, bila ada peraturan seperti itu perlu dicabut. Ia menilai bahwa dirinya maupun dengan anggota komisi VIII lainnya akan sependapat agar Raperda itu untuk dicabut.
“Saya rasa harus dicabut. Itu saya secara individu, tapi menurut saya mayoritas dari kami (komisi VIII) pemikirannya juga sama. Ini bukan masalah, misalnya ada yang katakan ini untuk menjaga moralitas, tapi caranya bukan seperti itu (tes keperawanan). Ini cara yang sangat tidak profesional,” pungkas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Pakar Hukum Margarito Kamis menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyalahi prosedur dalam menangani kasus Komjen Pol Budi Gunawan.
“Kasus ini kan sudah diselidiki Polri, jadi KPK tidak bisa sidik sendiri,” ujar Margarito kepada Aktual.co, ketika  jeda sidangpraperadilan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/2).
Menurut dia, lantaran salah prosedur itu, makan berimbas pada kelanjutan hukum yang telah dilakukan KPK tersebut. 
“Karena prosedur salah maka tindakan berikutnya salah,” ujar Margarito yang juga menjadi saksi ahli Praperadilan BG.
Sebelumnya, saksi Ahli lain, Romli Asmasasmita juga menilai KPK telah melakukan kesalahan prosedur, yakni dimana penetapan BG sebagai tersangka tidak dilakukan 5 pimpinan KPK.
KPK sendiri, pada persidangan ini, memiliki dua hari untuk menghadirkan saksi dan saksi ahli dalam sidang lanjutan yang akan di gelar pada hari Kamis(12/2) dan Jumat(13/2).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby