Jakarta, Aktual.co — Badan Reserse Kriminal Mabes Polri masih melakukan mengumpulkan berkas terhadap laporan yang ditujukan kepada eks Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein.
Yunus dilaporkan Kamis (22/1) lalu, oleh Ketua DPP LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Mohammad Fauzan Rachman.
“Yang itu masih dilakukan penyelidikan,” singkat Kabag Penum Mabes Polri Kombes Pol Rikwanto melalui pesan singkat, Selasa (24/2).
Rikwanto mengatakan, saat ini penyidik belum mengagendakan pemeriksaan terhadap Yunus. “Belum dijadwalkan,” kata dia.
Selain melaporkan Husen, Fauzan juga melaporkan bekas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan eks Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto.
Ketiganya dilaporkan terkait dugaan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan bukti laporan TBL /38/2015/Bareskrim yang diterima oleh AKP Wiranto, Fauzan meminta penyidik Bareskrim untuk menyidik laporan atas nama LSM yang berpusat di Kota Bandung Jawa Barat itu. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau menyatakan hasil audit untuk perkara dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) di Pemerintahan Kabupaten Bengkalis telah mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 29,1 miliar.
“Itu merupakan taksiran kerugian keseluruhan,” kata Kepala Subdit III Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau Ajun Komisaris Besar Polisi Yusuf Rahmanto di Pekanbaru, Selasa (24/2).
Dalam perkara ini, kepolisian sebelumnya telah menetapkan mantan Ketua DPRD Jamal Abdillah sebagai tersangka. Kepolisian juga telah memeriksa sejumlah saksi dari kalangan legislator dan eks legislator Bengkalis serta pejabat pemerintahan daerah dan masyarakat penerima bantuan sosial tersebut.
“Setelah hasil audit ini keluar, maka kami akan kembali melengkapi berkas yang sebelumnya telah dikembalikan kejaksaan untuk dilengkapi sesuai petunjuk (P-19),” katanya.
Yusuf mengatakan, kepolisian juga akan mendalami kasus tersebut karena diduga ada pihak lain yang terlibat dan turut menikmati dana bansos secara ilegal atau tidak sesuai peruntukkannya.
Sementara untuk perlengkapan berkas perkara yang sebelumnya sempat dipulangkan Kejaksaan, Yusuf mengaku akan segera melengkapi.
Berdasarkan pengembangan kasusnya sejak ditetapkannya Jamal Abdillah sebagai tersangka, penyidik Subdit III telah memeriksa 10 orang anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014 dan tiga orang lainnya dari staf Pemkab Bengkalis, serta dua anggota TAPD Riau pada bulan September 2014 lalu.
“Mereka masih saksi, belum tersangka. Kalau bukti cukup bisa jadi meningkat statusnya menjadi tersangka,” kata dia. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Bekas Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein nasibnya bakal menyusul seperti Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad-Bambang Widjojanto yang sudah menjadi tersangka.
Untuk mengantisipasi penetapan tersangka di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Yunus melakukan pertemuan dengan tim kuasa hukum Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Semalam sekitar 20 pengacara berkumpul dengan Yunus Husein,” kata kuasa hukum KPK Nursyahbani Katjasungkana saat dihubungi, Selasa (24/2).
Yunus dilaporkan Ketua Umum Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Fauzan Rachman atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus gratifikasi.
Yunus hadir disaat tim kuasa hukum KPK tengah membahas persiapan pemeriksaan terhadap Bambang Widjojanto di Mabes Polri dan Abraham Samad di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat. 
Bambang disangka merekayasa keterangan palsu pada saksi di Mahkamah Konstitusi, sedangkan Samad dituduh membantu Feriyani Lim memalsukan identitas. 
“Ketiga-tiganya sama, semua rekayasa kasus dan kriminalisasi,” kata Nursyahbani.
Dalam laporan TBL/38/I/2015/Bareskrim, nama Yunus masuk sebagai terlapor bersama Bambang Widjojanto dan Abraham Samad. Saat Presiden Joko Widodo mengajukan Budi sebagai calon kapolri, Yunus sempat membuat gempar melalui di media sosial Twitter. Melalui akun pribadi, dia berkicau Budi adalah salah satu calon menteri yang mendapat rapor merah saat pembentukan Kabinet Kerja.
Dalam hal ini, Bambang dan Samad menyalahgunakan wewenang, sedangkan Yunus diduga telah membocorkan rahasia negara. Pimpinan KPK hampir bersamaan dilaporkan melakukan pelanggaran kriminal. “Kita semalam mencoba mendalami apa yang dimaksud dengan membocorkan rahasia negara dari Yunus,” kata Nursyahbani.
Bambang dan Samad telah menjadi tersangka dan sudah nonaktif sebagai pimpinan KPK. Jokowi kemudian menunjuk tiga pejabat pelaksana tugas untuk mencegah vakum. Tak hanya pimpinan, penyidik dan mantan Deputi Pencegahan KPK Johan Budi juga terancam menjadi tersangka.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukman Edy menilai, tudingan Direktur Setara Institue Hendardi kepada mantan Wakil Kepala BIN, As’ad Said Ali seebagai pelanggar HAM.
“Pak As’ad Said Ali bukan pelanggar HAM. Saya sudah tanya ke beberapa komisioner KOMNAS HAM bahwa tidak ada dokumen apapun di KOMNAS HAM yang menyatakan Pak As’ad terlibat dalam pelanggaran HAM,” kata Lukman Edy di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/3).
Lukman Edy menambahkan, pernyataan dari Hendardi bersifat subjektif dan penuh dengan kebencian.
“Saya kira tuduhan personal kepada beliau sangat subjektif dan berdasarkan kepada kebencian pribadi. Jangan melakukan kriminalisasi kepada seseorang (As’ad Said Ali),” katanya. 
Katanya, As’ad Said adalah Wakil Ketua Umum PBNU, organisasi keagamaan terbesar di negeri ini dan bahkan terbesar di dunia. Beliau sangat dihormati di lingkungan NU dan pesantren pesantren, bahkan sebagai wakil ketua umum PBNU beliau sangat perhatian dan aktif terhadap pendidikan kaderisasi dan penanaman nilai nilai kebangsaan kepada anak anak muda NU. 
“Kalau ada pihak yang sengaja memainkan isu posisi Kepala BIN untuk mengkriminalisasi beliau, saya kira akan banyak yang tersinggung dan menimbulkan reaksi,” kata dia. 
Direktur Setara Institute Hendardi mengatakan ada tiga nama yang disebut-sebut bakal jadi calon Kepala BIN. Mereka adalah mantan Wakil Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Fachrul Razi, mantan Wakil Kepala BIN As’ad Said Ali, dan mantan Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal Purnawirawan Sjafrie Sjamsoeddin. Menurut Hendardi, ketiga nama itu jelas diduga terlibat pelanggaran hak asasi manusia.

Artikel ini ditulis oleh: