29 Desember 2025
Beranda blog Halaman 38627

Prediksi Peruntungan Shio Kambing Kayu Imlek Tahun Ini (1)

Jakarta, Aktual.co — Menurut perhitungan horoskop Tiongkok,  Tahun Baru Imlek 2566 yang jatuh pada tanggal 19 Februari 2015, merupakan Tahun Kambing Kayu. Ramalan 2015 akan didominasi oleh simbol Kambing Kayu yang dikatakan relatif lebih tenang dan damai.

Kambing adalah energi Yin, yaitu sebuah simbol perdamaian, harmonisasi antara koeksistensi dan ketenangan. Dengan begitu, suasana tenang akan menjadi dasar utama untuk tahun depan. Di tahun ini sejumlah shio akan memperoleh keberuntungan. Seperti shio Kambing, shio Naga, dan shio Ular. Sedangkan shio Anjing dan Monyet akan dipusingkan masalah finansial.

Berikut, prediksi peruntungan setiap shio di tahun Kambing Kayu.
Diprediksi, tahun ini shio kambing akan mendapat keberuntungan besar. Ini waktunya Anda bersinar. Meski demikian, Anda tidak boleh terlalu percaya diri. Maksimalkan usaha agar Anda tidak kehilangan kesempatan.

Ketika Domba bertemu domba, yang menyiratkan kompetisi. Karena Domba, orang memasuki wilayah musuh, kompetisi underdog untuk orang Shio Domba/Kambing lain. Untuk memenangkan persaingan, orang Shio Domba/Kambing akan menghadapi banyak tantangan. Oleh karena itu, karier Anda penuh dengan kompetisi dan tekanan tahun ini.

Jika Anda pikir Anda dapat menangani tekanan pekerjaan, maka ini akan menjadi tahun yang baik untuk karier Anda. Jika beban kerja pekerjaan terlalu banyak untuk Anda, maka Anda harus meminta bantuan dari Domba lain dan membiarkan Anda berdua bekerja sebagai sebuah tim. Ini akan lebih mudah bagi Anda berdua di perusahaan.

Mengobati rekan kerja Anda dengan sikap rendah hati dan mengharapkan pesaing Anda sangat penting untuk membangun hubungan dengan orang lain menjadi baik. Ini adalah faktor utama untuk mengembangkan karier Anda di tahun 2015. (Bersambung……)

Artikel ini ditulis oleh:

Kasus Samad, Bareskrim Polri Periksa Emir Moeis

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Bareskrim Mabes Polri memanggil politikus PDI Perjuangan Emir Moeis, Rabu (11/2). Mantan Ketua Komisi XI DPR itu, diperiksa sebagai saksi kasus pertemuan politik antara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dengan petinggi PDI Perjuangan.
Emir yang terjerat kasus dugaan korupsi proyek PLTU Tarahan Lampung itu kini masih menjalani pemeriksaan di Bareskrim. “Iya sudah (hadir),” kata Kabag Penum Div Humas Mabes Polri Kombes Rikwanto saat dikonfirmasi, Rabu (11/2).
Dia membenarkan bahwa Emir hanya diperiksa sebagai saksi. Namun, Rikwanto mengaku tidak mengetahui materi pemeriksaan yang dilakukan penyidik.
“Saya belum tahu (materinya). Nanti saja kalau yang bersangkutan pulang bisa ditanyakan langsung,” ujarnya.
Seperti diketahui, Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membongkar pertemuan antara dirinya dan petinggi partai banteng lain dengan Samad jelang pemilihan presiden.
Bahkan, Hasto menyebut Samad membicarakan keringanan hukuman bagi Emir Moeis yang terjerat kasus dugaan korupsi proyek PLTU Tarahan, Lampung. Kasus ini kemudian dilaporkan sebuah LSM ke Bareskrim Mabes Polri.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Pemerintah Diingatkan Soal Efektifitas Penyerapan Anggaran

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Prof Dr Farouk Muhammad Syechbubakar, mengingatkan pemerintah akan efektifitas belanja negara untuk pembangunan infrastruktur dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015.
“Besarnya alokasi anggaran untuk membangun infrastruktur menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Selama ini, penyerapan belanja infrastruktur tidak pernah optimal, hanya sekitar 80-90 persen,” katanya di Senayan Jakarta, Rabu (11/2).
Selama ini, penyerapan belanja infrastruktur tidak optimal dan hanya mencapai sekitar 80-90 persen.
Saat ini RAPBNP 2015 sedang dibahas, usai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dirampungkan. Dalam RAPBN 2015 terdapat Pokok-pokok perubahan meliputi pengalokasian tambahan anggaran untuk berbagai program prioritas tahun 2015. 
Antara lain dukungan sektor unggulan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi (pangan, energi, maritim, partiwisata, dan industri), selain pemenuhan kewajiban dasar (pendidikan, kesehatan, dan perumahan), pengurangan kesenjangan antarkelas pendapatan dan antarwilayah, serta pembangunan infrastruktur konektivitas.
Selain itu juga relokasi dana subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan penghematan belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur atau belanja yang produktif, seperti infrastruktur, guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Restrukturisasi belanja subsidi dialihkan antara lain mendukung pembangunan infrastuktur, yang meningkatkan anggarannya dari Rp 190 triliun ke Rp 290 triliun.
Menurut Farouk, pemerintah mesti berhati-hati dalam merancang progam pembangunan infrastruktur, karena prioritas yang mendapat dukungan pembiayaan anggaran. Apalagi, tambahnya infrastruktur termasuk tiga masalah utama daya saing Indonesia bersama korupsi dan birokrasi.
“Persoalannya, stimulus pemerintah dalam bidang infrastruktur terkendala faktor non pendanaan seperti lahan dan regulasi. Peraturan pendukungnya lemah seperti pembebasan tanah. Apalagi, proses tendernya memakan waktu,” kata Farouk.
Farouk juga mengingatkan agar pemerintah menciptakan pusat pertumbuhan baru di daerah melalui alokasi anggaran pembangunan infrastruktur di daerah yang tergolong terpencil, terluar, dan tertinggal.
“Pembangunan infrastruktur konektivitas ini, akan memudahkan keterhubungan aktivitas dan mobilitas ekonomi dan sumber daya antarwilayah, termasuk daerah yang tergolong terpencil, terluar, dan tertinggal, yang memperlancar distribusi barang dan jasa.”
Berbagai pelaksanaan program pembangunan infrastruktur terfokus pada perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian, pelabuhan, dan prasarana transportasi, serta infrastruktur ekonomi lainnya. 
Oleh karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Pertanian mendapat alokasi anggaran yang besar, yakni masing-masing sekitar Rp33 triliun, Rp20 triliun, dan Rp16 triliun.

Artikel ini ditulis oleh:

PMN Disetujui, Waspada Century Jilid II

Jakarta, Aktual.co — Persetujuan komisi VI DPR RI atas pengajuan dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp37,27 triliun untuk 27 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sarat akan lobi-lobi politik dan menimbulkan potensi utang yang semakin membengkak.

“Menteri BUMN Rini Soemarno dan DPR sebaiknya bisa lebih transparan kepada masyarakat terkait usulan Penyertaan Modal Negara (PMN). Pasalnya, uang yang digunakan merupakan anggaran negara, jika terjadi masalah di kemudian hari tentu negara harus menanggung beban utang yang lebih besar,” ujar Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman dalam keterangan yang diterima Aktual, Rabu (11/2).
 
Menurutnya, adanya suntikan dana tambahan untuk perusahaan BUMN seharusnya diberikan batas tenggat waktu yang jelas.

“Jika tidak memberikan perubahan yang signifikan sebaiknya dihapus dari penerima PMN sehingga uang yang sudah keluar tidak sia–sia,” jelasnya.
 
Saat ini banyak perusahaan BUMN yang sudah go public namun masih mendapat suntikan PMN. Pihaknya menilai PMN tersebut mubazir dengan menghambur-hamburkan uang negara kepada perusahaan yang sudah go public. Pasalnya, dengan dana segitu besar seharusnya banyak program–program lain yang lebih bermanfaat.
 
Salah satu alasan pemerintah mangapa mau memberikan PMN kepada BUMN yang sudah go public adalah agar BUMN tersebut mampu memberikan kontribusi lebih besar kepada negara.

“Namun lebih baik menteri BUMN Rini Soemarno yang mengatas namakan pemerintah tersebut memberikan jaminan pasti jika kedepan terjadi sesuatu hal yang mengganggu kinerja BUMN, sang menteri harus siap bertanggung jawab karena sudah menghabur–hamburkan angggaran negara,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Bahas Calon Kapolri, Tim Independen Sambangi KPK

Dua anggota Tim Independen Jimly Asshidiqie dan Bambang Widodo Umar sambangi gedung KPK, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2105). Kedatangan dua anggota Tim Independen bentukan Jokowi tersebut untuk bertemu dengan Pimpinan KPK dalam rangka pembahasan calon Kapolri. AKTUAL/MUNZIR

Datangi KPK, Tim Independen Bantah Bahas Praperadilan BG

Jakarta, Aktual.co — Tim Independen bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau dikenal dengan Tim Sembilan jadwalkan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (11/2).
Pertemuan tersebut,  disinyalir membicarakan proses praperadilan tersangka kasus penerimaan gratifikasi atau hadiah di Deputi Pembinaan Karir Sumber Daya Manusia Mabes Polri tahun 2003-2006, Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan (BG).
Meski begitu, salah satu anggota Tim Sembilan, Bambang Widodo Umar memabantah jika pertemuan tersebut untuk membahas kasus calon tunggal Kapolri itu.
“Cuma diskusi saja dengan pimpinan. Bukan, bukan soal itu (kasus BG),” ujar Bambang di gedung KPK, Rabu (11/2).
Setidaknya ada dua anggota lagi Tim Sembilan yang datang menyambangi KPK yakni Jimly Assidiq serta Tumpak Hatorangan Panggabean. Kabarnya setelah dari lembaga anti rasuah, tim tersebut akan bertandang ke Komisi Yudisial (KY).
Namun demikian, terdapat sedikit kejanggalan ‘road show’ Tim Sembilan. Karena persoalan yang dibacarakan ialah mengenai konflik KPK dan Polri, mengapa tim tersebut tidak mengagendakan pertemuan dengan pihak Kepolisian.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Berita Lain