Jakarta, Aktual.co — Tahun Baru Imlek 2566 yang jatuh pada 19 Februari 2015 di Indonesia, merupakan perayaan terpenting bagi etnis keturunan Tionghoa. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai di hari pertama bulan pertama di penanggalan Tionghoa dan berakhir dengan Cap Go Meh tanggal ke-15.

Ada beberapa adat istiadat yang dilakukan etnis Tionghoa dalam merayakan Imlek, salah satunya adalah mempersiapkan sajian makanan yang banyak mengandung makna. Berikut adalah daftar makanan yang wajib hadir dalam perayaan Imlek.

1. Jeruk
Jeruk mandarin yang besar menggambarkan kekayaan, sedangkan jeruk jenis kecil menggambarkan keberuntungan. karena kedua jenis jeruk ini adalah buah yang melimpah di Tiongkok.

2. Bebek
Budi luhur sangat dijunjung tinggi oleh budaya Tiongkok, dan sajian bebek adalah simbol dari kesetiaan dan ketaatan. Sementara itu, telur bebek atau ayam memiliki makna kesuburan.

3. Ayam dan Ikan
Ayam dan ikan adalah simbol kebahagiaan dan keberuntungan, oleh karena itu sebaiknya disajikan secara utuh.

4. Kuaci
Asinan dari biji semangka atau labu kuning ini sering menemani saat-saat berbincang di tengah keluarga ketika merayakan Imlek. Arti dari sajian biji-bijian ini adalah memiliki keturunan yang banyak.

5. Mie
Mie yang panjang, dan tidak mudah putus, menggambarkan arti panjang umur. Dalam setiap perayaan, mie selalu hadir sebagai wujud harapan untuk diberikan usia yang panjang. Kabarnya, saat makan mie ini tidak boleh dipotong melainkan disantap sampai ujung terakhir.

6. Tahu
Tahu tausi, puding tahu, dan masih banyak lagi kuliner Tiongkok yang menggunakan tahu, namun tahu putih tidak disajikan dalam sajian Imlek karena warna putih berarti kematian atau kesialan bagi mereka. Ini yang perlu Anda ingat, jangan menghidangkan menu tahu saat perayaan Tahun Baru China.

7. Lobak
Lobak disebut juga cai tou yang  berarti ‘good luck’. Saat perayaan Tahun Baru China, sajian lobak menjadi wujud harapan baru untuk beruntung di tahun yang akan dijalani.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pelaksanaan sistem jaminan sosial dalam BPJS dikatakan Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia Marius Widjajarta, telah menghilangkan tanggung jawab negara.
“Problematika dan peraturan jaminan sosial tentang BPJS yang menghilangkan tanggung jawab negara, dalam mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Marius dalam sidang permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi Jakarta,Rabu (11/2).
Hal itu disampaikan oleh Marius yang mewakili Pemohon dalam sidang lanjutan pengujian sejumlah pasal dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dipersoalkan sejumlah perusahaan dan perorangan di Mahkamah Konstitusi.
Marius menyebutkan bahwa dana penerima bantuan iuran diberikan untuk nonpenerima bantuan iuran guna membayar tagihan klaim, sehingga dana yang ada sebelumnya habis di akhir 2014.
“Kesalahan lainnya adalah bentuk jaminan pelayanan BPJS yang membatasi masalah klaim,” kata Marius.
Marius mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang dia himpun, pelayanan kesehatan yang besar seperti asuransi swasta, memiliki dasar yang seharusnya menyerupai asuransi sosial.
“Maksudnya, Undang-Undang BPJS pelayanannya harus bersifat ‘manage care’, tapi pelaksanaannya, sistem paket sehingga terjadi perbedaan pelayanan dengan undang-undang,” jelas Marius.
Undang-undang ‘manage care’dijelaskan Marius berarti pelayanan yang menyeluruh, sementara sistem paket tidak menyeluruh.
Perkara ini dimohonkan oleh PT Papan Nirwana, PT Cahaya Medika Health Care, PT Ramamuza Bakti Usaha, PT Abdiwaluyo Mitrasejahtera, dan dua orang dari unsur pekerja, yaitu Sarju dan Imron Sarbini.
Para pemohon merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 15 Ayat (1), Pasal 17 Ayat (1), Ayat (2) Huruf c, Ayat (4), Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2014 tentang BPJS.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Para komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) satu persatu telah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Terakhir, Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi, juga ikut dilaporkan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil ketua KPK, Zulkarnain meminta Bareskrim objektif menangani pelaporan kasus itu.
“Penyidik harus memveririfikasi laporan-laporan itu,” ujar dia, di Jakarta, Rabu (11/2).
Ia pun meminta Bareskrim tidak gegabah dan mesti mengetahui maksud dari pelaporan kasus tersebut.
“Dilihat apakah pelapor berkepentingan atau tidak?. Kemudian harus ada rekam jejak pelapor apakah ada masalah sebelumnya,”kata Zul.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby