Jakarta, Aktual.co — Kementerian Perindustrian terus berupaya mendorong pemerataan dan penyebaran industri ke seluruh wilayah dengan harapan kontribusi luar Pulau Jawa terhadap nilai tambah sektor industri bisa ditingkatkan dari 27,22 persen pada 2013 menjadi sekira 40 persen pada 2035.
“Belum berkembangnya infrastruktur pendukung industri di luar Pulau Jawa menyebabkan penyebaran dan pemerataan industri relatif lambat, sehingga Kemenperin akan terus melakukan upaya guna mendorong hal tersebut,” kata Menteri Perindustrian Saleh Husin saat menyampaikan sambutan pembukaan Rapat Koordinasi Kemenperin dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten-Kota Wilayah II Tahun 2015 di Denpasar, Bali, Rabu (11/2).
Salah satu tren penyebaran industri ke luar Pulau Jawa yang bakal didorong adalah sektor pengolahan komoditi nonmigas, yang mulai meningkat dari sebelumnya 24,63 persen pada 2008 menjadi 27,22 persen pada 2013.
Hal itu juga didukung adanya pertumbuhan di sektor tersebut yang lebih tinggi di luar Pulau Jawa, sebesar 6,56 persen dibandingkan di Jawa yang hanya 5,99 persen.
Berlangsungnya Rakor antara Kemenperin dengan Pemprov dan Pemkab-Pemkot Wilayah II juga menjadi salah satu wujud dorongan pemerataan dan penyebaran industri, terutama melalui peningkatan dukungan dan peran pemerintah daerah dalam pengembangan industri di daerah.
Hal itu juga sudah diamanatkan pada Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa setiap gubernur dan bupati-walikota harus menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Kabupaten-Kota dengan mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.
Melalui rakor tersebut, Kemenperin memfasilitasi bimbingan teknis kepada pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Kabupaten-Kota.
Sementara itu, Menteri Saleh juga menekankan kembali bahwa pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa merupakan salah satu fokus kebijakan pembangunan industri nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden No.2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
Hal tersebut ditempuh melalui fasilitasi pembangunan sedikitnya 14 kawasan industri, 22 sentra industri kecil dan menengah serta koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur utama.
Selain itu, pemerintah juga akan memfokuskan untuk penumpukan populasi industri dengan target penambahan sedikitnya 9.000 usaha industri berskala besar dan sedang, yang 50 persen di antaranya tumbuh di luar Jawa, serta 20.000 unit industri kecil.
Sedangkan fokus ketiga adalah peningkatan daya saing dan produktivitas, melalui peningkatan nilai ekspor serta nilai tambah  tenaga kerja.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan terdapat tiga informasi kepada calon investor baru dari Korea Selatan (Korsel) dalam rangka memberikan gambaran dan proyeksi atas iklim investasi dan arah kebijakan pemerintahan baru.
“Diharapkan para investor dari Korsel mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai outlook perekonomian Indonesia pada era pemerintahan yang baru,” kata Kepala BKPM Franky Sibarani di Jakarta, Rabu (11/2).
Hal ini ia sampaikan dalam seminar dengan tema “Indonesia Economic Perspective, Infrastructure, dan Manufacture Investment Opportunities and Challenges 2015-2019 yang dilaksanakan atas kerja sama BKPM dengan Korea Trade-Investmen Promotion Agency (KOTRA) dan PT Jababeka, Tbk.
Ia mengatakan informasi pertama yang diberikan adalah tentang kebijakan dan peluang investasi di sektor infrastruktur dan manufaktur terkait dengan pembangunan infrastruktur maritim di seluruh Indonesia.
Selanjutnya yang kedua, kata Franky, adalah memberikan informasi tentang rencana pembangunan kawasan industri baru di seluruh Indonesia didukung dengan pembangunan infrastruktur maritim tersebut.
Kemudian yang terakhir, katanya, memberikan kesempatan kepada investor Korsel untuk berdiskusi langsung dengan BKPM serta pembicara lainnya tentang permasalahan yang mereka hadapi dalam berinvestasi di Indonesia.
“Dengan adanya informasi-informasi tersebut diharapkan dapat menumbuhkan minat investor Korea Selatan untuk menanamkan modalnya atau memperluas usahanya di Indonesia,” kata Franky.
Seminar tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Duta Besar Republik Korea Selatan Cho Tai-young, dan Direktur Jenderal KOTRA Song Yoo Hwang.

Artikel ini ditulis oleh: