Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Mochlasin mengatakan DPRD telah mengalokasikan anggaran untuk pelebaran jalan menuju objek Wisata Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp22,2 miliar.

“Sebelumnya, selama empat tahun belakangan juga telah dianggarkan dana sebanyak Rp60 miliar untuk pembukaan jalan baru ke kawasan itu,” katanya saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pasisir Selatan, Selasa (10/2.

Sesuai rencana pembangunan infrastruktur jalan ini akan diselesaikan pada akhir 2015, termasuk pelebaran jalan, katanya.

Ia mengatakan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), DPRD memang belum menganggarkan dananya.

“Kami akan mengkoordinasikan dulu dengan pihak terkait, sehingga diperoleh berapa jumlah dana yang dibutuhkan dan berapa yang bisa dianggarkan pada APBD Perubahan,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa pengembangan SDM, seperti memberikan pelatihan kepada masyarakat, terutama yang masih sekolah dengan bahasa asing, sangat diperlukan, sehingga nantinya mereka dapat menjadi pemandu wisata.

Di samping itu, masyarakat juga dapat mengembangkan ekonomi dalam berbagai bidang usaha, seperti kuliner, kerajinan, budaya lokal seperti tarian, dan juga membuka penginapan, ujarnya.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumbar juga perlu menyiapkan Perda yang mendukung agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Seperti Perda Izin Menetap Tenaga Asing (IMTA), sampai saat ini masih belum tuntas, dan perubahan RTRW tentang kawasan nasional.

Lalu pada tingkat kabupaten perlu menyusun Perda tentang pemanfaatan terumbu karang, dan juga kehidupan bawah laut.

“Jika semua itu tidak diatur, maka sangat mungkin terjadi pergeseran, sehingga dapat mengganggu pariwisata daerah tersebut,” katanya.

Sementara Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Editiawarman mengatakan Pemkab setempat akan menganggarkan dana pada APBD Perubahan untuk pengembangan masyarakat sekitar.

“Kami berharap pemerintah provinsi memberi perhatian mengenai kelengkapan fasilatas umum pada kawasan wisata ini,” katanya.

Ia optimistis jika kelengkapan infrastruktur pariwisata Mandeh telah terpenuhi, maka kawasan ini baru akan menjadi objek wisata yang bisa diandalkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional IV Jateng-DIY hingga saat ini masih menunggu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang bakal mendaftar kepesertaan untuk selanjutnya diawasi oleh OJK.
“Sebetulnya pendaftaran sendiri sudah dimulai sejak 1 Januari tahun ini, tetapi hingga saat ini belum ada satupun yang mendaftar kepada kami,” kata Ketua OJK Kantor Regional IV Jateng-DIY Santoso Wibowo di Semarang, Rabu (11/2).
Dia menjelaskan pendaftaran dibuka hingga 31 Desember 2015 sehingga diharapkan pihak LKM segera melengkapi persyaratan untuk melakukan pendaftaran, sedangkan untuk pengawasan mulai 1 Februari 2016.
“Prediksi kami mungkin LKM akan mendaftar mulai semester dua mendatang, karena kondisi ini juga terjadi di kantor regional OJK yang lain,” katanya.
LKM bisa diawasi oleh OJK maupun pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM. Oleh karena itu, LKM tidak harus mendaftarkan diri ke OJK tetapi bisa langsung ke Dinas Koperasi dan UKM pemerintah kabupaten dan kota.
Ia menjelaskan pengawasan LKM oleh OJK hanya bersifat sementara karena ke depan pengawasan akan dilakukan langsung oleh pemerintah kabupaten dan kota.
Meski demikian, pihaknya masih memastikan kesiapan dari pemerintah untuk melakukan pengawasan tersebut. Ia mengharapkan pada masa mendatang, pemerintah membentuk divisi khusus yang bertugas melakukan pengawasan terhadap LKM.
“Pengawasan tersebut akan lebih pas dilakukan oleh pemda kabupaten/kota karena karakteristik setiap daerah tidak sama dan yang paling paham kondisi ini adalah pemda setempat,” katanya.
Ia mengatakan dengan adanya pengawasan tersebut, LKM yang sebelumnya memiliki pangsa pasar hingga lintas kabupaten maka ke depan tidak lagi demikian.
“Seluruh LKM yang ada di masing-masing wilayah kabupaten/kota harus menyesuaikan wilayah kerjanya, yaitu tidak boleh keluar dari wilayah di mana LKM tersebut berada,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: