Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo Rabu pagi dijadwalkan menghadiri Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta, Rabu (11/2).
Kepala Negara direncanakan bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta pukul 08.20 WIB dan kemudian bersilaturahim dengan peserta Kongres Umat Islam Indonesia Ke-6 yang berlangsung di Yogyakarta.
Presiden Joko Widodo direncanakan tiba kembali di Jakarta pada Rabu siang dan kemudian pada pukul 15.00 WIB akan melangsungkan rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Bendahara Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Bambang Soesatyo menilai jika pelaksanaan Mahkamah Partai dalam penyelesaian dualisme kepemimpinan pengurus DPP Golkar sudah tidak perlu.
Hal itu menyusul rencana akan digelarnya Mahkamah Partai yang dipimpin Prof Muladi pada Rabu (11/2) siang ini.
Menurut Bambang, pihaknya pun belum memutuskan apakah akan hadir atau tidak, mengingat proses pengadilan gugatan kubu Aburizal Bakrie di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sedang berjalan.
“Karena bagi kami, Keputusan PN Jakpus yang menolak gugatan kubu Agung Laksono dkk, sebenarnya cukup memberi sinyal bahwa legal standing atau kedudukan hukum kelompok penyelamat partai itu tidak jelas,” ucap Bambang yang akrab disapa Bamsoet ini dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (11/2).
Lebih lanjut, Bamsoet berpandangan, jika permasalahan dualisme kepemimpinan pengurus yang kembali dibawa kepada Mahkamah Partai adalah pilihan yang sudah terlambat. Ia pun mempertanyakan sikap kubu Agung Laksono Cs yang menuding Mahkamah Partai tidak netral dan menjadi dasar gugatannya ke PN Jakarta Pusat.
“Saya pribadi berpandangan, jalur penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai adalah pilihan yg sdh terlambat. Mengingat, Mahkamah Partai sudah pernah mengeluarkan rekomendasi pada Desember 2014 yang lalu. Saya sendiri sudah bisa memprediksi, siapapun yang dikalahkan di Mahkamah Partai nanti, pasti akan menuding Mahkamah Partai tidak netral,” ucap dia.
“Karena ketuanya adalah Prof Muladi yang mendukung Munas Bali. Jadi, pasti kusut lagi. Menurut saya Lebih baik perselisihan ini dituntaskan di pengadilan. Toh hanya tinggal beberapa minggu lagi saja. Kalau kubu Ancol merasa paling benar, kenapa takut membuka kebenaran di pengadilan?,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co —  Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, janji politik seorang calon pemimpin memang tidak dapat dituntut secara hukum. Namun, sanksi moral yang di dapatkan akan lebih berat dijalankan dari pada sanksi hukum. Pasalnya, jika seseorang yang memegang jabatan politis sudah tidak bisa dipegang ucapannya, pada siapa lagi rakyat bisa meminta perlindungan. “Pada saat menjadi Wali Kota Solo, Jokowi pernah mengatakan “Kelihatannya Nggak Sulit – Sulit Amat Atasi Macet dan Banjir Jakarta”, kemudian setelah menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi mengatakan “Macet dan Banjir Lebih Mudah Diatasi Jika Jadi Presiden” , nyatanya hingga saat ini setelah terpilih menjadi Presiden tidak ada satupun janji yang diucapkan Jokowi terealisasi”, tutur Jajat dalam siaran persnya, Rabu (11/2). Jajat menilai, pencitraan Jokowi yang dibagun sejak menjadi Wali Kota Solo kemudian menjadi Gubernur DKI, lalu menjadi Presiden telah habis dalam waktu tiga bulan selama setelah menduduki kursi RI 1. Pasalnya, selain mengkhianati janji kampanye capresnya yang mengatakan tidak ada bagi – bagi kursi dalam koalisinya, Jokowi juga tidak bisa membuktikan apa yang telah di ucapkannya ketika menjadi Walikota dan Gubernur DKI Jakarta mengenai permasalahan utama di Jakarta yaitu Macet dan Banjir. “Banyaknya janji politik yang tidak direalisasikan bisa menjadi salah satu penyebab rakyat menjadi apatis terhadap pemilihan, baik legislatif, Presiden, maupun Pilkada kedepannya. Dengan begitu jangan salahkan rakyat bila dalam pemilu kedepan jumlah golput akan semakin meningkat, dan ini membuktikan sudah hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap pemimpinnya”, tutup Jajat.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak Numfor, Papua, sudah menerima pendaftaran kepengurusan satu partai lokal, yakni Papua Bersatu Cabang Biak yang diketuai Anike Yafdas.
“Telah didaftarnya Partai Papua Bersatu Cabang Kabupaten Biak Numfor sudah memenuhi syarat secara administrasi karena memiliki akta pengesahan Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Ketua KPU Jekson Maryen di Biak, Rabu (11/2).
Ia mengatakan bagaimana proses kelanjutan partai lokal Papua itu, hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan KPU Pusat terkait keikutsertaan partai lokal dalam pemilu mendatang.
Jekson berharap kehadiran partai lokal Papua dapat menyemarakkan proses demokrasi di tanah Papua dalam rangka menyiapkan kader-kader terbaik untuk menjadi anggota legislatif di 29 kabupaten/kota pada Pemilu 2019.
“KPU Biak tetap memperlakukan partai lokal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika ada ketentuan lain maka KPU Biak masih menunggu petunjuk teknis tentang partai lokal,” katanya.
Menyinggung pelaksanaan pilkada serentak, menurut Jekson, KPU sebagai penyelenggara yang profesional dan independen siap menyelenggarakan pesta demokrasi itu karena merupakan keputusan secara nasional.
“KPU sudah punya pengalaman menyelenggarakan pesta demokrasi mulai pilkada bupati, pilkada wali kota, pemilu legislatif hingga pemilu Presiden. Semua kegiatan demokrasi langsung ini telah dilaksanakan KPU dengan lancar sesuai tahapan,” kata Jekson.

Artikel ini ditulis oleh: