Jakarta, Aktual.co — Pada perdagangan hari ini, HD Capital memprediksi indeks harga saham gabungan (IHSG) bergerak di kisaran support 5.310-5.250, dan rejsisten 5.348-5.420-5.500.

“IHSG akan bermain di daerah baru,” kata Periset Senior HD Capital Yuganur Wijanarko dalam risetnya, Rabu (11/2).

Menurutnya, sesuai prediksi sebelumnya, pergerakan IHSG tidak banyak terpengaruhi oleh regional, dan masih sesuai jalur misi sebelumnya untuk konsolidasi di daerah baru di atas resisten 5.330.

“Rekomen, akumulasi beberapa saham big cap yang dapat menjadi next mover di IHSG dan beberapa saham lapis dua pilihan,” ujar Yuganur.

Dalam risetnya, HD Capital juga merekomendasikan sejumlah saham yang dapat dipertimbangkan pada perdagangan hari ini adalah ASII, INDF, BSDE, dan ACES.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Badan Anggaran (Banggar) DPR dalam rapat kerja dengan pemerintah menyepakati pagu anggaran empat kementerian koordinator di RAPBN-P 2015 yang akan dimanfaatkan untuk keperluan kegiatan operasional.

Dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Badan Anggaran Ahmadi Noor Supit itu hadir Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjiatno, Menko Perekonomian Sofyan Djalil dan Menko Kemaritiman Indroyono Susilo.

Rapat telah memutuskan Kemenko Pembangunan Manusia dan Pembangunan mendapatkan dana sesuai pengajuan dalam RAPBN-P 2015 yaitu Rp444,84 miliar dan memperoleh tambahan Rp149 miliar dari realokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), dari alokasi awal dalam APBN sebesar Rp295,8 miliar.

Kemenko Perekonomian ikut mendapatkan dana tambahan realokasi BA BUN sebesar Rp20,8 miliar, sehingga alokasinya meningkat dari pagu APBN sebesar Rp305,9 miliar menjadi Rp326,68 miliar dalam RAPBN-P 2015.

Kemenko Kemaritiman memperoleh dana tambahan yang diusulkan sebesar Rp125 miliar, sehingga dana untuk operasional total dalam RAPBN-P 2015 mencapai Rp200 miliar. Sebelumnya, Kemenko Kemaritiman memperoleh anggaran realokasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp75 miliar di APBN.

Kemenko Polhukam hanya mendapatkan tambahan dana Rp70 miliar dari realokasi BA BUN, sehingga total mendapatkan anggaran sebesar Rp519,5 miliar dalam RAPBN-P 2015 dari alokasi APBN sebesar Rp449,6 miliar.

Dalam kesempatan tersebut, rapat kerja Badan Anggaran belum menyetujui usulan tambahan dana yang disampaikan oleh Menko Polhukam untuk Badan Keamanan Laut sebesar Rp726,3 miliar karena belum sesuai ketentuan tata kelola administrasi yang berlaku.

“Biasanya yang membawa usulan adalah Menkeu sebagai bendahara umum negara dan biasanya kami menerima tembusan dari Menkeu, apabila (permintaan tambahan anggaran) berasal dari usulan Banggar, tapi ini dua-duanya tidak ada,” kata Ahmadi Noor Supit di Jakarta, Selasa (10/2).

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjiatno mengaku pihaknya sudah memberikan surat kepada Kementerian Keuangan atas usulan tambahan tersebut sesuai peraturan, namun tidak memahami mengapa Badan Anggaran belum memroses permintaan tambahan alokasi dana itu.

“Mungkin itu hilang di jalan, saya tidak tahu, tapi kami sudah ajukan ke Kementerian Keuangan,” kata Tedjo yang mengaku sudah menyerahkan surat permohonan tambahan dana untuk Badan Keamanan Laut pada Desember 2014.

Rapat kerja kemudian memberikan catatan agar permintaan tambahan dana Rp726,3 miliar oleh Kemenko Polhukam tersebut dilakukan pembahasan teknis terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum negara.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Komisi VI DPR-RI menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) kepada 27 badan usaha milik negara atau BUMN dalam RAPBN-P Tahun 2015 senilai Rp37,276 triliun. Rapat berlangsung tertutup dimulai sekitar Selasa (10/2) pukul 20:30 WIB dan berakhir Rabu (11/2) sekitar pukul 02:30 WIB. Kucuran dana sebesar Rp37,276 triliun terdiri atas Rp36,07 triliun dalam bentuk PMN tunai (cash) dan Rp1,206 triliun nontunai (noncash).

“Dari 35 BUMN yang diusulkan, Komisi VI memutuskan menyetujui suntikan dana PMN kepada 27 perusahaan, dengan berbagai catatan dan rekomendasi,” kata Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz di Jakarta, Rabu (11/2) dini hari.

Ke-27 BUMN yang mendapat kucuran dana tersebut yaitu PT Angkasa Pura sebesar Rp2 triliun, PT ASDP Indonesia Ferry Rp1 triliun, PT Pelni Rp500 miliar, PT Hutama Karya Rp3,6 triliun, Perum Perumnas Rp2 triliun, PT Waskita Karya Tbk Rp3,5 triliun, PT Adhi Karya Tbk Rp1,4 triliun, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Rp3,5 triliun, PT Permodalan Nasional Madani Rp1 triliun.

Selanjutnya PT Garam Rp300 miliar, Perum Bulog Rp3 triliun, PT Pertani Rp470 miliar, PT Sang Hyang Seri Rp400 miliar, PT Perikanan Nusantara Rp200 miliar, Perum Perikanan Indonesia Rp300 miliar, PT Dirgantara Indonesia Rp400 miliar, PT Dok Perkapalan Surabaya Rp200 miliar, PT Dok Kodja Bahari Rp900 miliar, PT Industri Kapal Indonesia Rp200 miliar.

PT Aneka Tambang Rp3,5 triliun, PT Pindad Rp700 miliar, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Rp2,75 miliar, PT Perusahaan Pengelola Aset Rp2 triliun, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Rp250 miliar, PT Pelindo VI Rp2 triliun, PT Krakatau Stell Rp956 miliar, PT Bahana PUI Rp250 miliar.

Menurut Hafisz, sebanyak delapan BUMN yang tidak mendapat PMN atau ditolak yaitu PT Bank Mandiri Tbk, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), PT Djakarta Lloyd, lima PTPN yaitu PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII ditolak mendapatkan PMN langsung, namun dialihkan kepada PTPN III yang merupakan induk usaha (holding) BUMN Perkebunan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI Azman Azam mengatakan, pemberian persetujuan suntikan PMN tersebut sudah melalui pembahasan mendalam yang dikaitkan dengan pendalaman pada rencana bisnis yang disampaikan perseroan.

Meski begitu, ujar Azam, pemberian PMN tersebut didasarkan pada 10 rekomendasi yang harus dijalankan perusahaan, seperti PMN tidak digunakan untuk membayar utang perusahaan, penggunaan PMN dilakukan dan dicatat dalam rekening terpisah.

“Kami juga menekankan agar BUMN penerima PMN harus menerapkan GCG. Perlu pengawasan secara ketat atas penggunaan PMN agar sesuai dengan rencana bisnis yang diajukan pada Komisi VI, dalam pemberian PMN tersebut harus mendapat tindak lanjut dan penyelesaian temuan BPK RI untuk 14 BUMN,” katanya.

Sementara itu Menteri BUMN Rini M Soemarno mengatakan tidak mempermasalahkan adanya BUMN yang mendapat penolakan karena Dewan lebih mengutamakan keberlangsungan program infrastruktur.

Namun, tambahnya, Kementerian BUMN melihat masih ada ruang untuk mengusulkan adanya tambahan PMN kepada tiga BUMN yaitu PT Askrindo, Perum Jamkrindo dan PT PLN.

“Kami sudah menuliskan surat ke Kementerian Keuangan agar dapat disampaikan ke Komisi XI yaitu usulan tambahan perusahaan yang dapat menerima PMN,” ujar Rini.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka