Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, dihadirkan pada persidangan praperadilan Komjen Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (10/2).
Pada kesaksiannya, Hasti kembali mengungkap soal keinginan Ketua KPK, Abraham Samad menjadi calon wakil Presiden pendamping Joko Widodo pada pemilu lalu.
Hasto kembali menyebut adanya inisiator pertemuan antara Abraham Samad dengan jajaran petinggi PDIP. Hasto menyebut, inisiator itu adalah orang kepercayaan Abraham Samad.
“Mohon maaf untuk kepentingan penyidikan saya hanya bisa menggunakan istilah ‘D’,” ujar Hasto.
Hasto menuturkan, pertemuan dengan “D” berlangsung pukul 02:30 pagi, sedangkan tanggalnya Hasto mengaku lupa. Yang jelas, sambung Hasto, ketika itu “D” kembali menanyakan soal keinginan Abraham menjadi pendamping Jokowi. “Gimana nasib bos saya,” ujar Hasto menirukan ucapan orang kepercayaan Abraham Samad itu.
Selain itu, Hasto pun mengungkapkan pertemuan terakhir dirinya dengan Abraham Samad. Ketika itu, pria asal makassar itu, meluapkan kekecewan lantaran tidak dipilih Jokowi. Hasto mengungkapkan bahwa Samad ketika itu mengaku telah menyadap,dan mengetahui bahwa yang menjegalnya menjadi Wapres adalah Budi Gunawan.
“Saya tahu Budi Gunawan mengganjal saya,” ucap Hasto menirukan perkataan Abraham.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Sidang praperadilan penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan (BG) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (10/2). Salah satu kuasa hukum BG, Maqdir Ismail menanyakan soal mekanisme penetapan tersangka di lembaga antirasuah itu.
Lantas, untuk mengetahui proses lembaga superbody ini menentukan tersangka, Maqdir pun menanyakan langsung kepada saksi yang dihadirkan pihaknya yakni AKBP Irsan dalam persidangan tersebut.
“Apakah SOP diatur sedemikian rupa, penyidikan dengan bukti dikonfirmasi atau bukti dicari setelah tersangka?,” Tanya Maqdir kepada mantan penyidik KPK itu.
Irsan pun menjawab, mekanisme penetapan tersangka harus ditemukan alat buktinya terlebih dahulu. “Calon alat bukti, saat mendapatkannya belum bisa dimasukkan berita acara pemeriksaan,” ujarnya.
Dijelaskan Irsan, dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) penyidikan di KPK, keluarnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) sebelum tahun 2007 menyatakan, penetapan tersangka kepada seseorang yang memenuhi pidana korupsi belum ditetapkan sebagai tersangka walaupun sudah ada sprindik.
“Sprindik setelah 2007 diikuti dengan nama tersangka. Sebelumnya ada yang tersangka dan ada yang perkaranya saja,” ungkapnya.
Usai mendengar jawaban Irsan, Maqdir pun menanyakan hal lain. Pertanyaan itu mengacu kepada proses penetapan tersangka apakah harus meminta persetujuan pimpinan KPK.
Irsan menjawab, bukti permulaan tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Menurutnya, dua alat bukti yang cukuplah yang dipakai untuk menetapkan seorang sebagai tersangka. 
“(Dilakukan) Direktur penyidikan penyelidikan dan penuntutan. Pimpinan KPK tidak wajib,” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby