28 Desember 2025
Beranda blog Halaman 38662

DPR: Cocktail Party Petral-ISC Pertamina Timbulkan Praktek Transaksional Ilegal

Jakarta, Aktual.co — Acara yang digelar oleh anak usaha PT Pertamina (Persero) yakni Petral-PES bertajuk cocktail party and Dinner Reception to meet the new president Director & CEO, Non executive Directors of PES, VP ISC Pertamina di Singapura itu mendapat kritikan keras dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Anggota komisi VII DPR RI Kurtubi mengatakan bahwa hal itu dapat mengundang inefisiensi dan praktik transaksional di luar jalur resmi.

“Pesta itu dapat mengundang munculnya praktek-praktek transaksional di luar jalur resmi dan menjadi cikal bakal ketidakefisienan,” kata Kurtubi saat ditemui tim Aktual.co di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/2).

Selain itu, Kurtubi berpendapat bahwa seharusnya Pertamina dalam melakukan importasi minyak mentah atau BBM tidak melalui pihak ketiga dalam hal ini trader.

“Makanya kita sejak dulu berpendapat Indonesia atau Pertamina tidak membutuhkan pihak ketiga, dalam hal ini trader untuk melakukan importasi minyak. Sekalipun trader bagus, memuaskan, dan tendernya transparan, menurut saya kalau melalui pihak ketiga itu tetap itu inefisien. Karena itu membuat indonesia rugi. Mestinya pemerintah melalui produsen. Kalaupun itu BBM, harus beli langsung ke pemilik kilangnya, kalau crude oil langsung ke pemilik lapangan minyaknya. Bukan trader,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, tim Aktual.co yang mengkonfirmasi ke Manajer Media Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui rencana cocktail party and Dinner Reception yang dilakukan tersebut.

“Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan anak perusahaan (Petral-PES) dalam kaitan bisnis tidak disampaikan ke kami,” ujar Adiatma Sardjito kepada Aktual, Selasa (10/2).

Adiatma menambahkan bahwa acara yang dilakukan anak usaha Pertamina tersebut lumrah dalam membina relasi.

“Dalam dunia bisnis, Cocktail party and Dinner Reception adalah hal yang lumrah dalam membina relasi. Acara tersebut memang tidak harus disampaikan ke Humas, acara tersebut juga tidak untuk dipublikasikan,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

AIESEC Perkenalkan Budaya Mancanegara ke Anak Sekolah

Jakarta, Aktual.co — Bulan Februari ini, organisasi AIESEC yang terdiri dari Mahasiswa Universitas Indonesia, kembali mengadakan kegiatan sosialnya di sekolah SMAN 81 Jakarta, pada Senin (9/2).

Kali ini mereka ditemani para relawan AIESEC sebanyak lima orang dari berbagai negara. Dua warga negara Brazil, satu dari negara Vietnam, satu orang dari Oman dan satu lagi dari Australia.

Mereka yang terdiri dari organisasi AIESEC ini memperkenalkan kepada anak-anak sekolah mengenai budaya-budaya luar sesuai dengan negara para relawan yang hadir. Dan, siswa-siswi disana sangat antusias sekali dengan ilmu tambahan yang mereka dapatkan.

“Jadi tujuan kita itu untuk menambah ilmu mereka tentang budaya-budaya luar yang diberikan para relawan sesuai negaranya masing-masing, pengetahuan baru bagaimana uniknya budaya disana,” jelas Claudia Friska sebagai Ketua panitia Organisasi AIESEC, dalam event kali ini.

Claudia kembali menjelaskan, bahwa banyak sekali siswa-siswi yang menanyakan dan berbincang tentang budaya-budaya yang diceritakan oleh para relawan.

“Awalnya sih mungkin mereka canggung tapi seiring acara berjalan dan para relawan juga memberikan souvenir-nya langsung mereka mulai banyak bertanya lagi tentang budaya-budaya negara mereka,” katanya lagi.

Sekedar informasi, AIESEC merupakan organisasi internasional yang diperuntukkan  bagi para pemuda yang membantu mengembangkan potensi kepemimpinan mereka.

Artikel ini ditulis oleh:

Angkasa Pura II Hapuskan Penjualan Tiket di Bandara Secara Bertahap

Jakarta, Aktual.co — PT Angkasa Pura II (Persero) akan menghapus penjualan tiket pesawat di sejumlah Bandara di Tanah Air. Mulai 1 Maret 2015, penjualan tiket di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Internasional Kualanamu (Deli Serdang) akan ditiadakan.

“Seiring dengan dihilangkannya loket tiket, kami juga mengoperasikan layanan customer service di bandara,” kata Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) di Jakarta, Selasa (10/2).

Kemudian satu bulan berikutnya, tepatnya pada 1 April 2015, AP II juga akan meniadakan penjualan tiket pesawat di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang), Bandara Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru), Bandara Internasional Minangkabau (Padang) dan Bandara Husein Sastranegara (Bandung).

“Ditiadakannya loket tiket bertujuan untuk meningkatkan keamanan, keselamatan dan pelayanan, menciptakan suasana lebih teratur dan nyaman, menghilangkan pihak tidak berkepentingan di bandara dan menghapus praktik percaloan tiket,” ujarnya.

Selanjutnya, pada 1 Mei 2015 loket tiket juga akan dihilangkan di Bandara Iskandar Muda (Aceh), Bandara Halim Perdanakusuma (Jakarta), Bandara Raja Haji Fisabililah (Tanjung Pinang), Bandara Depati Amir (Pangkalpinang), Bandara Sultan Thaha (Jambi) dan Bandara Silangit (Tapanuli Utara).

Adapun, di samping pembenahan jangka pendek, pembenahan jangka menengah mencakup pengembangan bandara secara berkelanjutan terus dilakukan seperti pembangunan di Bandara Internasional Soekarno Hatta mencakup Terminal 3 Ultimate, stasiun kereta bandara, serta revitalisasi Terminal 1 dan 2, untuk meningkatkan kapasitas penumpang dari saat ini 22 juta penumpang per tahun menjadi 60 juta penumpang dengan pembangunan terminal, apron dan landas pacu.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Osman Sapta: Hendropriyono Siapa Sih?

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang, menyatakan Memorandum of Understanding antara perusahaan otomotif asal Malaysia, Proton Holdings Berhad, dengan perusahaan milik mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) AM Hendropriyono, PT Adiperkasa Citra Lestari, belum final.
“Hendropriyono itu siapa sih, itu (sebenarnya) kan pertemuan bisnis to bisnis. Nggak masalah,” tegas Oesman, Senin (9/2) malam.
Ditekankan, Publik hendaknya melihat nota kesepahaman yang telah ‘diteken’ kedua belah pihak secara obyektif, karena dilakukan antara pengusaha dengan pengusaha, dan pemerintah berada dibelakang mendukungnya.
“Ini yang memang harus terjadi saat ini. Jangan seperti masa lalu pemerintah didepan, pengusaha di belakang. Saya pimpinan MPR, keberatan kalau kita tidak objektif,” katanya.
Ditambahkan, MoU soal mobil nasional yang ramai dipublik sebenarnya baru penjajakan awal sebuah kerjasama. Nantinya secara teknis baru akan dilakukan pembicaraan-pembicaraan lanjutan. “Ini belum final.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wow..Menteri Marwan Minta Anggaran 10,44 Triliun

Jakarta, Aktual.co — Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar meminta tambahan anggaran Rp 3,7 triliun hingga total anggaran dalam RAPBN-P menjadi Rp 10,44 trilun dalam rapat kerja dengan komisi V DPR RI.
Marwan meminta Komisi V menyetujui anggaran tersebut guna meningkatkan program percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi.
“Saat ini memang sangat penting sekali pak ketua, mengingat kita harus mengejar target program-program kami guna mengsejahterakan desa-desa ke depan,” kata Marwan, Selasa (10/2).
Marwan mengatakan Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi akan mengentaskan 122 kabupaten tertinggal dari status ketertinggalan sesuai dengan arahan presiden.
“Ini perlu kerja keras, dan kita juga fokus di 1.138 desa di kawasan perbatasan,” katanya

Artikel ini ditulis oleh:

Fadli Zon: Presiden Harus Terima Resiko Soal Kapolri

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan Presiden Joko Widodo harus siap mengambil risiko apa pun terkait keputusan yang akan diambil mengenai Kepala Kepolisian.
“Dan Presiden harus siap ambil risiko apa pun dari putusan tersebut (Kapolri),” Fadli di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (10/2).
Dia mengatakan Presiden Jokowi sudah berjanji akan mengumumkan penyelesaian masalah Kapolri pada pekan ini.
Fadli berharap keputusan Presiden itu bisa menyelesaikan polemik yang selama ini terjadi.
“Janji Presiden kan pekan ini, dan tinggal beberapa hari lagi. (Diharapkan) hari ini atau besok ada putusan sehingga bisa selesaikan polemik ini,” ujarnya.
Dia menilai polemik yang terjadi sudah terlalu lama dan berlarut- larut serta merugikan KPK dan Polri.
Selain itu dia menilai pemerintah harus lebih artikulatif menyampaikan dengan terbuka serta transparan terkait isu-isu yang sedang dibahas.
Menurut dia, kebutuhan juru bicara tergantung pemerintah apabila merasa sudah cukup dan tidak perlu, itu hak pemerintah.
“Saya merasa agar lebih artikulatif, ya perlu jubir pemerintah,” katanya.
Presiden Jokowi berjanji menyelesaikan polemik pelantikan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan pada pekan ini.
“Saya selesaikan semuanya pekan depan,” kata Presiden Jokowi Rabu (4/2).
Presiden beralasan masih ada hal lain yang harus dituntaskannya terlebih dahulu sehingga persoalan itu akan diselesaikan pekan ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain