26 Desember 2025
Beranda blog Halaman 38665

BNPB Bahas Program dengan Komisi VIII

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif brbicara saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi VIII di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2015). Rapat tersebut membahas rencana program kerja BNPB tahun 2015. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

Kadin: Banjir Lumpuhkan Aktivitas Ekonomi dan Perdagangan Jakarta

Jakarta, Aktual.co —   Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta menyatakan bahwa banjir yang melanda ibu kota sejak kemarin dipastikan telah melumpuhkan aktivitas ekonomi dan perdagangan.

Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, banjir tahun ini membuktikan bahwa Pemprov DKI Jakarta belum mampu mengatasi permasalahan banjir di Ibu Kota.

“Apalagi masih sempat masuk di ring satu kawasan Istana negara dan Balaikota. Sebagai kota jasa Pemprov DKI Jakarta harus dapat segera mengatasi dampak banjir ini karena sudah sangat mengancam kelangsungan bisnis,” ujar Sarman kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/2).

Menurutnya, dua permasalahan utama Jakarta yakni banjir dan macet, menjadi momok yang selama ini mengancam aktivitas bisnis.

“Kita dari pelaku usaha sangat berharap agar pemprov dengan dukungan Pemerintah Pusat dapat mengambil langkah-langkah strategis dengan mempercepat berfungsinya Banjir Kanal Timur dan Banjir Kanal Barat, revitatalisasi sungai yang berkesinambungan dan terintegrasi, perbaikan drainase secara keseluruhan khususnya pusat pusat bisnis sehingga dampak banjir ini dari tahun ke tahun semakin berkurang dan tidak menjadi ancaman bagi aktivitas ekonomi,” terangnya.

Ia menuturkan, dengan APBD DKI Jakarta tahun yang mencapai 73 triliun diharapkan Pemprov tidak mengalami hambatan untuk mempercepat pembenahan drainase di kota Jakarta.

“Kita berharap penyerapan anggaran tahun ini dapat maksimal, tidak terulang lagi seperti tahun 2014 yang mengakibatkan pembangunan,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

PLN Tak Mau Disalahkan Ahok Soal Banjir Jakarta

Jakarta, Aktual.co —Perusahaan Listrik Negara (PLN) tak mau disalahkan sebagai penyebab terjadinya banjir di Jakarta kemarin , seperti ditudingkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Di mana Ahok menuding banjir di Jakarta Senin kemarin yang sampai menyentuh kawasan Istana Negara, diakibatkan oleh pemadaman listrik di Waduk Pluit. Sehingga pompa air yang disiagakan di sana tak bisa beroperasi.
Koesdianto, Manajer Bidang Komunikasi Hukum dan Administrasi PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, bantah tudingan itu.
Meski akui sempat ada pemadaman listrik untuk pompa, namun ditegaskannya pemadaman Senin (9/2) kemarin dilakukan hanya kurang dari dua jam. Yakni antara pukul pukul 11.38 WIB dan dinyalakan kembali pukul 13.15 WIB.
“Alasannya, ketinggian air sudah sedemikian kritis dan sudah membahayakan instalasi listrik. Jika tidak dipadamkan air bisa membahayakan warga (tersengat listri))atau membuat peralatan rusak. Makanya kita matikan,” ujar dia, di Jakarta, Selasa (10/2).
Dengan alasan itu, Koesdianto pun menilai pernyataan Ahok tidak sepenuhnya benar.
Hari ini, ujar dia, pasokan listrik untuk pompa air di seluruh Jakarta aman. Begitu juga dengan sekitar 12 pompa air di Waduk Pluit, pihaknya sudah bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum Tata Air DKI.
“Sampai saat ini tidak ada satupun pompa yang tidak terpasok listrik PLN. Karena kami tahu pompa sangat penting antisipasi banjir,” ujar dia.
Kemarin, Ahok mengaku kesal dengan PLN yang mematikan pasokan listrik untuk 12 pompa air di Waduk Pluit. Sehingga mengakibatkan ketinggian air di Waduk Pluit sudah mencapai titik kritis dan jadi penyebab banjir Jakarta. “Saya bingung, saya cek, tidak jalan pompa di Waduk Pluit. 12 pompa, yang hanya jalan dua pompa. Dengan alasan, PLN mematikan listrik karena hujan, jadi takut korsleting,” kata Ahok, Senin (9/2) kemarin di Balai Kota. 

Artikel ini ditulis oleh:

KPU: Pilkada Tak Serentak Tahun Ini

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah tak bisa serempak dilakukan pada tahun ini.
KPU masih menunggu konsep yang saat ini masih dirumuskan oleh Komisi II DPR soal pilkada serentak.
“Nanti kita bicara tahapannya dengan presiden,” kata Husni, di Jakarta, Selasa (10/2).
menurut dia, DPR sebelumnya sempat mengusulkan membagi pilkada serentak dalam tiga tahapan. KPU akan meminta data terbaru mengenai daerah-daerah yang memiliki kesiapan anggaran untuk menggelar pilkada. Setelah itu, dikomunikasikan kembali dengan DPR.

Artikel ini ditulis oleh:

Hasto Dijadikan Saksi Praperadilan BG

Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi salah satu saksi dalam persidangan Praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan.
“Yang terakhir saudara Hasto Kristiyanto,” ujar Hakim tunggal Sarpin Rizaldi, di pengadilan negeri Jakarta Selatan, di Jakarta, Selasa (10/2). 
Sesaat setelahnya, Hakim pun menanyakan kesiapan Hasto untuk bersaksi. “Saudara Hasto Kristiyanto identitas sesuai dengan SIM ini. Hari ini sebagai saksi dalam praperadilan ini, kenal dengan Budi Gunawan?. Kenal dengan KPK?, saudara bersedia di sumpah sebagai saksi?,” ujar Hakim.
“Hasto benar yang mulia, saya kenal BG, dan tahu KPK yang mulia, saya bersedia yang mulia” Jawab Hasto.
Sementara itu sebelumnya, kuasa hukum BG Maqdir Ismail menyatakan bahwa beberapa saksi yang akan dihadirkan yakni, Irsan, Hendi Kurniawan, Budi Wibowo, dan Hasto Kristyanto.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jika Diminta Hakim, Hasto Siap Dihadirkan di Praperadilan BG

Jakarta, Aktual.co — Plt Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, siap menjadi saksi dalam sidang praperadilan penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan (BG) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Apabila majelis meminta saya untuk hadir menjadi saksi, saya siap,” kata Hasto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (10/2).
Hasto mengaku tim kuasa hukum tersangka BG memanggilnya untuk mengklarifkasi pengakuan yang telah ia sampaikan ke Komisi III DPR RI beberapa waktu lalu. Dia menyampaikan aktifitas politik Abraham yakni tentang pertemuan dengan Abraham Samad untuk membahas calon wakil presiden Joko Widodo pada pilpres 2014.
“Iya betul (diundang). Bukan diundang, tapi minta klarifikasi. Jadi seperti ini ya,” kata Hasto sembari menunjukkan pernyataannya di Komisi III DPR RI.
Tim kuasa hukum tersangka BG sendiri tidak meminta Hasto untuk menjadi saksi di persidangan praperadilan. “Enggak, bukan jadi saksi. Tidak menjadi saksi, tapi saya hanya diundang ke sini,” ujarnya.
Meski demikian, Hasto mengaku bersedia menjadi saksi di persidangan praperadilan tersangka Komjen BG terhadap KPK, karena sebagai warga negara Indonesia harus memberikan keterangan agar satu perkara menjadi terang.
“Dengan seluruh tangung jawab saya sebagai WNI dan seluruh pernyataan saya di DPR RI, saya pertanggungjawabkan di mata hukum. Dan apabila majelis meminta saya untuk hadir, saya siap,” tandas Hasto.
Sedangkan saat disinggung apakah keterangan yang disampaikan di Komisi III DPR RI akan dijadikan alat bukti oleh tim kuasa hukum tersangka BG, Hasto mengaku tidak mengetahuinya.
“Ya saya tidak tahu tetang majelis hakim di sini. Proses pengadilan kan tidak boleh di intervnesi dari kekuatan manapun. Ini adalah kekuatan yang merdeka dalam mengambil keputusan,”tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Berita Lain