Jakarta, Aktual.co — Adanya moratorium dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait kapal eks asing yang tidak akan diberikan izin baru untuk penangkapan ikan di perairan Indonesia, memberikan dampak yang positif bagi perikanan Indonesia.

Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha KKP, Riyanto Basuki mengatakan bahwa dengan adanya moratorium akan meningkatkan potensi perikanan tangkap dan budidaya laut Indonesia.

“Perikanan tangkap potensinya bisa 6,8 juta ton ikan, potensi lahan budidaya laut mencapai 12,4 juta ha,” ujar Riyanto saat diskusi di gedung Kementerian Perekonomian Jakarta, Selasa (10/2).

Namun menurut Riyanto, potensi yang ada pada sektor perikanan kurang didukung juga oleh sektor perbankan dan perkapalan. Menurutnya, selama ini persentase dari sektor lainnya untuk perikanan sangat kecil.

“Misalnya KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari perbankan di sektor pertanian 15,56 persen, tapi ternyata 15 persennya itu di sektor pertanian saja, baru 0,56 persennya di perikanan,” kata dia.

Untuk itu, Riyanto meminta kepada seluruh pihak agar menyadari bahwa sektor kelautan dan perikanan  memiliki potensi yang besar, dan merupakan sektor yang sangat potensial untuk investasi. “Dari hulu ke hilir, sektor KKP kita luas, wisata bahari, lalu security island juga. Selama ini kecil sekali untuk sektor kami,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Djoko Setiadi mengatakan pemanfaatan teknologi informasi (TI) dan komunikasi dalam memfasilitasi sistem administrasi dan penyelenggaraan pemerintah sudah menjadi kebutuhan primer.
“Semakin canggih teknologi informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan tentunya akan sangat membantu dalam pencapaian efektivitas dan efisiensi penyelesaian tugas dan fungsi suatu kementerian atau lembaga,” kata Djoko di Jakarta, Selasa (10/2).
Menurut Djoko, pemanfaatan teknologi informasi tersebut harus selalu diperbarui penggunaannya agar sesuai dengan perkembangan teknologi saat sekarang ini.
Namun demikian, kata Djoko, satu hal yang perlu dicermati adalah potensi kerawanannya dari pemanfaatan kecanggihan teknologi tersebut.
“Apabila tidak diwaspadai akan menyebabkan terbukanya sistem komunikasi dan informasi sehingga memungkinkan pihak yang tidak berkepentingan dapat mengakses untuk berbagai kepentingan yang dimiliki oleh suatu lembaga,” katanya.
Ia mengatakan, penyelenggaraan persandian memang bukan satu-satunya cara untuk melindungi keamanan informasi.
“Namun, melalui persandian akan dapat diminimalisir segala kemungkinan bocornya informasi bersifat rahasia yang dampaknya tentu akan mengganggu kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan,” tuturnya.
Ia mengingatkan, secanggih apapun sistem keamanan yang diaplikasikan tanpa dilandasi kesadaran pengamanan dari para penggunanya hasilnya akan sia-sia.
“Oleh karena itu, ‘security mindedness’ dan ‘security awareness’ dari segenap penyelenggara negara mutlak dibutuhkan sehingga akan menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan sistem pengamanan informasi yang kami kembangkan,” pungkas Djoko.

Artikel ini ditulis oleh: