Kupang, Aktual.co — Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch.Dula meminta pemerintah pusat segera mengeluarkan peraturan pelaksana penjabaran pengawasan pulau kecil, sehingga bisa dipantau dan diatur oleh pemerintah daerah. Permintaan tersebut disampaikan Agustinus, yang dihubungi dari Kupang, Selasa (10/2) menyikapi fenomena jual beli pulau tak berpenghuni di negara ini. Padahal, masalah tersebut sudah berhubungan dengan harkat dan martabat bangsa.
“Penjualan pulau yang dilakukan atas nama individu, sulit dipantau,Sementara ratusan pulau di Manggarai Barat, rawan dijualbelikan, karena diklaim milik orang per orang. Apalagi, setelah Komodo ditetapkan sebagai salah satu keajaiban dunia,” katanya. Dia mengatakan dari 264 pulau yang ada di Manggarai Barat, hanya 13 pulau yang berpenghuni, dan sembilan pulau yang miliki pemerintahan daerah. Sisanya tidak berpenghuni. Menurut Agustinus, penjualan pulau di daerahnya suit dicegah. Salah satunya Pulau Punggu yang diiklankan melalui Internet. Pulau ini ditawarkan US$ 11 juta, memiliki luas 117 hektare, berstatus sertifikat hak milik, dan hanya berjarak 20 menit dari Pulau Komodo.
“Data di pemerintahan Manggarai Barat, cuma ada tiga pulau yang disewakan ke asing untuk dikelola menjadi tempat wisata, yaitu Pulau Bidadari, Kanawa, dan Sebayur. Sebagaimana diberitakan, kabar tentang penjualan pulau di Indnmesia kembali merebak di dunia maya. Kali ini Pulau Punggu di Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur, dikabarkan dijual dengan harga ratusan miliar.Melalui iklan yang diketahui dari situs Skyproperty, Pulau Punggu dijual seharga Rp134,2 miliar.
Pulau Punggu berstatus sertifikat hak milik (SHM), dan keterangan mengenai pulau itu dimuat dalam versi bahasa Indonesia dan Inggris. Tak dijelaskan siapa pemilik pulau tersebut. Pulau Punggu memiliki luas 117 hektar. Di pulau ini terdapat pantai dan terumbu karang yang menakjubkan. Tempat ini sempurna untuk dijadikan sebagai tempat peristirahatan.
Artikel ini ditulis oleh:
