Jakarta, Aktual.co — Presiden Jokowi mengajak pelaku usaha Filipina untuk berpartisipasi dalam World Economic Forum on East Asia (WEF-EA) di Bali pada April 2015.
“Kami mengundang untuk berpartisipasi pada WEF-EA 2015 di Bali pada April nanti,” kata Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Presiden Filipina di Istana Malacanang, Senin malam (9/2).
Selain mengajak pelaku usaha negara itu berpartisipasi dalam pertemuan tahunan pemimpin bisnis global tingkat Asia Timur, Presiden Jokowi juga mengundang Presiden Aquino untuk menghadiri peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika April 2015 di Jakarta dan Bandung.
Menurut Presiden, dalam kunjungannya ke Filipina ada isu-isu bilateral prioritas yang dibahas yaitu mengenai perbatasan, kerja sama bidang politik-hukum dan keamanan, perlindungan warga negara Indonesia, kerja sama ekonomi, kerja sama bidang pendidikan dan hubungan antarmasyarakat.
Terkait perbatasan, lanjut Presiden disepakati untuk segera memulai perundingan batas kontinen, kemudian meninjau kembali perjanjian lintas batas tahun 1975 dan perjanjian patroli perbatasan 1975.
Terkait kerja sama polhukam, yaitu mengenai pemberantasan narkotika dan bahan berbahaya dan penanggulangan bencana, pengadaan alutsista bagi Filipina, kerja sama di bidang maritim dan mekanisme kerja sama Indonesia, Malaysia, Filipina untuk penanganan nelayan Bajo, Sulawesi Selatan ke depan.
“Kita juga mengapresiasi Pemerintah Filipina terkait perlindungan WNI, termasuk WNI keturunan Indonesia di Filipina,” katanya. Terkait kerja sama di bidang ekonomi, Pemerintah Indonesia sepakat untuk meningkatkan volume perdagangan dua kali lipat pada tahun 2016.
“Kita juga ingin mengundang investor Filipina di bidang maritim, perikanan, energi dan ingin mendorong kerja sama di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, farmasi dan perdagangan antara BUMN kita,” katanya.
Terkait hubungan masyarakat, lanjut Presiden, pemerintah juga ingin meningkatkan kerja sama pendidikan dua arah melalui “sisters school”, university to university, pertukaran guru dan siswa serta beasiswa bagi warga Filipina di bagian selatan.
Dalam kunjungan kenegaraan itu juga ditandatangani nota kesepahaman kerja sama pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika dan bahan berbahaya antara BNN dengan pihak Filipina dan kerja sama teknis pendidikan kejuruan dan pelatihan antar kedua negara.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kepala BKPM, Franky Sibarani mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung penuh nota kesepahaman (MoU) antara BKPM dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) tentang pengamanan sistem informasi penunjang Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
“Kami bersyukur, Pak Jokowi paham betul tentang peran Lemsaneg dan itu menjadi suatu jaminan bagi kami di dalam melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan investasi dan relasi dengan masyarakat,” kata Franky di Jakarta, Selasa (10/2).
Ia mengatakan, dengan dukungan penuh dari Presiden, pihaknya bersama Lemsaneg akan bekerja keras memberikan layanan yang terbaik untuk investor, masyarakat, dan bangsa.
“Terutama untuk peningkatan investasi dan pembangunan ekonomi lima tahun ke depan,” katanya.
Menurut Franky, sejak diresmikan oleh Presiden Jokowi 26 Januari lalu dan juga berkat dukungan penuh dari Lemsaneg pelayanan PTSP Pusat dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Ia menambahkan, penandatanganan MoU antara BKPM dan Lemsaneg merupakan salah satu hal yang sangat penting dimana kami sudah sewajarnya memberikan yang terbaik untuk para investor dan masyarakat.
“Kami sangat sadar bahwa keamanan terhadap informasi dan keamanan terhadap seluruh jaringan yang merupakan aset penting bagi dunia usaha dan juga aset penting bagi negara perlu dilakukan secara sangat cermat dan hati-hati,” tuturnya.
Sebelumnya, pada Senin (9/2), BKPM dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) sepakat untuk menjalin nota kesepahaman (MoU) tentang pengamanan sistem informasi dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM serta penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di BKPM serta PTSP Daerah.
Nota kesepahaman (MoU) tersebut bertujuan meningkatkan penyelenggaraan persandian serta pengamanan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan PTSP Pusat dan PTSP Daerah.

Artikel ini ditulis oleh: