Jakarta, Aktual.co — Perum Bulog diminta untuk tetap berperan dalam melakukan stabilsasi harga beras di pasaran, baik melalui Operasi Pasar (OP) maupun Operasi Pasar Khusus (OPK), karena sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya yang kurang mampu.

Pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta, Nellys Soekidi, menyatakan OP yang ditujukan bagi masyarakat umum dan pedagang, maupun OPK untuk program raskin, selain menjamin ketersediaan beras juga menstabilkan harga pada saat musim penghujan dan transisi seperti saat ini.

“Peran Bulog tersebut layak diapresiasi. Tanpa intervensi Bulog melalui Operasi Pasar, sudah pasti harga beras tidak terkendali,” kata Nellys yang juga Ketua Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) di PIBC, Senin (10/2).

Kalaupun saat ini terdapat sedikit kenaikan harga, menurut dia masih dalam kondisi wajar dan hal itu setidaknya akan berlangsung hingga Maret 2015, ketika tiba musim panen raya.

Saat ini, lanjutnya, harga beras grosir di PIBC untuk jenis IR3, berkisar antara Rp8.800-8.900/kg, sedangkan IR2, antara Rp9.200-9.300/kg, IR1 antara Rp9.400-9.500/kg, dan IR Super di atas Rp9.600/kg.

Nellys menambahkan, untuk komoditas beras, tidak ada patokan harga normal yang penting masih tetap terkendali stabilitas harga.

“Jika harga tidak stabil, bukan hanya masyarakat yang menjerit, namun juga pedagang dan petani, ” katanya.

Pedagang , lanjutnya, tidak senang jika harga tinggi, selain menambah beban modal, juga menghadapi risiko kerugian yang tidak sedikit, ketika tiba-tiba harga turun secara drastis.

“Namun syukurlah selama ini Bulog selalu melakukan intervensi, sehingga dalam kondisi apapun harga tetap stabil,” katanya.

Menurut dia, peran Bulog tersebut tidak hanya ketika musim transisi seperti saat ini namun pada musim panen raya BUMN itu juga melakukan pengadaan dengan membeli langsung kepada petani sehingga menjamin harga jualnya tidak anjlok.

Selain OP, peran Bulog juga terlihat dalam Operasi Pasar Khusus yakni dengan menyalurkan raskin kepada masyarakat miskin yang sangat membutuhkan.

Terkait program tersebut, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti mengapresiasi program Raskin, sebagai suatu komitmen Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Tabanan.

Untuk itulah bupati berharap, program raskin dapat dilanjutkan dan tetap menyentuh langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, karena beban masyarakat miskin bisa berkurang, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, yakni beras.

Menurut dia, program raskin sesuai dengan program Pemkab Tabanan yang selalu berkomitmen menempatkan skala prioritas berbagai program dalam mengentaskan kemiskinan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman D Hadad mengatakan umat Islam sebagai umat terbesar di Indonesia, perlu mengenali jasa keuangan syariah sebagai sarana menjangkau akses permodalan usaha.

“Masih sedikit umat Islam yang memiliki akses jasa keuangan, sehingga kedekatan mereka dengan modal sangat terbatas,” kata Muliaman pada sesi pleno dengan tema ‘Penguatan Peran Ekomi Umat Islam’ dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-6 di Yogyakarta, Senin malam (9/2).

Muliaman mengatakan di negara-negara lain seperti di Afrika, upaya pembukaan akses jasa keuangan bagi masyarakat menjadi salah satu ijtihad untuk mengentaskan persoalan kemiskinan.

“Ini juga penting dipikirkian di Indonesia sebagai upaya mengengkat kesejahteraan umat Islam,” kata dia.

Menurut dia, hingga saat ini sekitar 30 persen akses kredit masih didominasi oleh pengusaha besar, dan 90 persen deposito masih dimiliki oleh pengusaha besar. Mengacu fakta tersebut, akses penguasaan alat produktif masih terus menerus menjadi pemicu ketimpangan di kalangan masyarakat.

“Kendala yang dihadapi masyarakat adalah persoalan agunan, pengetahuan yang belum memadai terkait akses keuangan, serta regulasi yang terbatas. Hambatan itu masih perlu kita identifikasi lagi,” kata dia.

Oleh sebab itu, agar akses jasa kuangan dapat lebih menjangkau minat umat Islam, pengembangan jasa keuangan syariah seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT) perlu terus didorong.

Kendati demikian, keberadaan industri jasa keuangan syariah menurut Muliaman juga memerlukan dukungan pertumbuhan sektor riil yang berbasis syariah.

“Saya bersyukur sekarang banyak bermunculan industri makanan halal, busana muslim, bahkan hotel syariah,” kata Muliaman.

Artikel ini ditulis oleh: