8 April 2026
Beranda blog Halaman 38682

Koin untuk Australia

Koalisi Pro Indonesia melakukan aksi pengumpulan koin untuk Australia diatas poster Perdana Menteri Tony Abbott di car free day, Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (22/2/2015). Pengumpulan koin ini adalah bentuk kepedulian warga Indonesia atas peryataan Tony Abbott yang mengaitkan bantuan tsunami untuk Indonesia pada 2004 silam dengan hukuman mati warganya yang divonis mati dalam kasus perdagangan narkoba di Bali. AKTUAL/MUNZIR

Pengamat: Istana Bogor Peninggalan Kolonial, Bukan Tataran Pasundan

Jakarta, Aktual.co — Ketua Dewan Sejarah Dewan Kesenian Bogor, Taufik Hassunna menjelaskan bahwa Istana Bogor bukan peninggalan tataran Pasundan tetapi peninggalan Kolonial Belanda. Sehingga jika sebagian budayawan menolak pergeseran pagar istana karena bagian dari peninggalan kerajaan Pajajaran tidaklah tepat.
“Keberadaan Istana Bogor tidak ada kaitannya dengan budaya Sunda, karena ini peninggalan Belanda,” katanya, Minggu (22/2).
Menurut Taufik pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang benda cagar budaya pada pasal yang mengatur sanksi mengubah benda cagar budaya harus dipelajari lebih seksama, terutama untuk kasus pagar istana, karena dibangun setelah istana berdiri.
“Apakah salah jika Pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat bisa menikmati fasilitas pedestrian yang aman dan nyaman,” kata Taufik.
Taufik juga mengklarifikasi pernyataan Budayawan yang mengatakan bahwa aktivitas jalan kaki banyak dilakukan hanya setiap Sabtu dan Minggu dan itupun kebanyakan dilakukan oleh warga di luar Bogor yang sedang berwisata.
“Memang benar Sabtu Minggu banyak orang luar yang datang Bogor, tetapi warga Bogor lebih sering berjalan kaki, karena Bogor ini kawasan pemukiman, jadi setiap harinya warga berangkat kerja dengan menggunakan kereta, tetapi liat juga setiap pagi banyak yang berjalan kaki di sekeliling istana dan kebun raya,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Penggeseran Pagar Istana Bogor Bisa Timbulkan Polutan

Jakarta, Aktual.co — Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB menilai penggeseran pagar Istana Bogor untuk pedestrian empat meter di sekeliling istana dan Kebun Raya Bogor memicu polutan atau pencemaran lingkungan oleh sampah.
“Khawatirnya kalau digeser akan menambah permasalahan baru, terutama terkait lingkungan,” kata F.S Putri Cantika dari P4W, di Bogor, Minggu (22/2).
Menurutnya jika pagar istana digeser setelah parit, otomatis parit yang tadinya berada di dalam istana menjadi di luar pagar. Nantinya parit berada di luar pagar membatasi antara pagar dan pedestrian yang sudah dilebarkan.
“Dikhawatirkan kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, mereka yang beraktivitas di pedestrian takutnya membuang sampah di parit depan istana, wajah istana akan menjadi kotor,” katanya.
Dikatakannya menggeser pagar Istana Bogor tidak melanggar undang-undang terkait benda cagar budaya, karena pagar dibangun setelah istana berdiri sehingga tidak masuk dalam heritage.
Ia mengatakan pelanggaran secara undang-undang terjadi apabila pembangunan yang dilakukan melanggar bentuk bangunan, mengubah fasat bangunan atau identitas bangunan, dan menambah bangunan baru di dalam kawasan bangunan benda cagar budaya seperti berdirinya Museum Balai Kirti.
“Kalau kita lihat beberapa BCB banyak berubah sebagai bagian dari perawatan dan menambah hal baru,” katanya.
Ia mengatakan wacana menggeser pagar istana harus dikaji tidak hanya dari sisi benda cagar budaya atau heritagenya saja, tetapi dampak lingkungannya.
“Kita mengkhawatirkan polutannya,” katanya.
Menurut Putri lebih setuju jika pembangunan pedestrian sekeliling Istana dan Kebun Raya Bogor menggunakan lahan milik pemerintah, untuk menghindari polutan di depan parit istana.
“Kalau berbicara heritage, Jalan Juanda juga merupakan benda cagar budaya, jalur tersebut merupakan jalan raya pos Anyar Panaruka yang dibangun oleha Kolonial Belanda,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Panglima TNI: Eksekusi Mati Bandar Narkoba Segera Dilakukan

Jakarta, Aktual.co — Panglima TNI Jenderal Moeldoko kembali melemparkan dukungannya kepada pemerintah RI untuk melaksanakan eksekusi kepada para terpidana kasus narkotika dan obat terlarang yang sudah divonis hukuman mati.
Jenderal TNI Moeldoko mengatakan bahwa di bidang sosial budaya berbangsa dan bernegara kita berperang dengan narkotika karena telah melanda anak-anak bangsa, tiap hari 50 orang Indonesia meninggal akibat narkotika. 
“Saya selaku Panglima TNI beserta jajaran memberikan support kepada Pemerintah dalam memberi tindakan hukuman mati kepada pelaku, bandar dan pengedar jangan ragu-ragu harus dilaksanakan,” tegas Jenderal TNI Moeldoko dalam Seminar dan Dialog “Pemantapan Wawasan Kebangsaan VII” yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI), bertempat di Gedung Srijaya Surabaya, Sabtu sore (21/2).
Seperti diberitakan sebelumnya, Penegasan yang sama sebelumnya disampaikan Panglima TNI di Mabes TNI Jakarta usai penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan (Jumat, 20/2). Mabes TNI secara khusus bereaksi atas penolakan Pemerintah Australia terhadap rencana eksekusi hukuman mati dua warganya, Andrew Chan dan Myurn Sukumaran. Saat itu, Moeldoko mengatakan, untuk memperkuat dukungan TNI, dirinya dan para komandan pasukan khusus akan membuat perencanaan yang detail bersama-sama Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila ada gangguan-gangguan yang bersifat fisik maupun non fisik. Unsur intelijen dan alat tempur akan disiagakan agar setiap saat dapat digerakkan. Dia juga meminta para komandan satuan khusus untuk bersiap.  

Artikel ini ditulis oleh:

Panglima TNI: Menwa Komponen Cadangan yang Harus Siap Hadapi Agresi Negara Luar

Jakarta, Aktual.co — Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko menyampaikan bahwa, Resimen Mahasiswa (Menwa) adalah komponen cadangan karena Menwa telah dilatih sedemikian rupa dan dipersiapkan dengan baik karena pernah dilatih oleh prajurit-prajurit TNI, sehingga memiliki disiplin yang baik, mempunyai responsibiliti yang baik dan loyalitasnya kepada negara tidak diragukan lagi. 
Pemaparan disampaikan Panglima TNI saat membuka secara resmi Seminar dan Dialog “Pemantapan Wawasan Kebangsaan VII” yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI), bertempat di Gedung Srijaya Surabaya, Sabtu sore (21/2).
 “Jika suatu saat negara menghadapi ancaman invasi negara luar, maka Menwa sebagai komponen cadangan harus siap membela bangsa dan negara,” ujar Panglima TNI. Kata Moeldoko, persoalannya hanya satu bahwa, Undang-Undang Komponen Cadangan belum diresmikan, kalau Undang-Undang Komponen Cadangan telah diresmikan maka Menwa adalah komponen cadangan yang tugasnya adalah memperkuat dari komponen utama yaitu TNI. “Itu fungsi Menwa dalam sistem pertahanan negara tolong dipahami dengan baik”, tegas Panglima TNI.
Lebih lanjut Panglima mengatakan bahwa komponen pendukung adalah seluruh sumber daya nasional yang terinventarisasi, jadi semua warga negara akan memberi kontribusi dalam sistem pertahanan negara.

Artikel ini ditulis oleh:

Kalau Dengan Lion Air, Pemerintah Lemah

Jakarta, Aktual.co — Mana mungkin Menteri Perhubungan Ignasius Jonan berani memberikan sanksi yang berat bagi Lion Air hingga penghentian untuk sementara izin operasi Lion Air.
Hal itu disampaikan FX.Arief Poyuono  Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, dalam siaran persnya yang diterima redaksi, Minggu (22/2). 
“Saya pesimis Jonan beri sanksi tegas, sekarang pemiik Lion Air menjadi Watimpres,” ucapnya.
Hal ini terbukti bahwa negara tidak hadir saat perusahaan penerbangan milik Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rusdi Kirana  telah membuat kerugian pada masyarakat.
“Ketidak hadiran negara terbukti lagi.  Kok Menteri Jonan tidak turun tangan untuk mengecek keadaan yang terjadi,” tutur Arif. 
Buruknya keselamatan dan pelayan jasa penerbangan di Indonesia juga tak tepas dari law enforcement yang dijalankan oleh pihak regulator.
“Kalau dengan Lion Air, Pemerintah Jokowi tidak tegas Untuk menindak dan menghukum Lion Air dengan sanksi berat, artinya Jokowi Tidak punya niat melindungi masyarakat.Untuk itu  Jokowi harus copot Menteri Perhubungan Ignasisus Jonan yang terkesan penakut terhadap pemilik Lion Air,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain