Jakarta, Aktual.co — Mana mungkin Menteri Perhubungan Ignasius Jonan berani memberikan sanksi yang berat bagi Lion Air hingga penghentian untuk sementara izin operasi Lion Air.
Hal itu disampaikan FX.Arief Poyuono  Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, dalam siaran persnya yang diterima redaksi, Minggu (22/2). 
“Saya pesimis Jonan beri sanksi tegas, sekarang pemiik Lion Air menjadi Watimpres,” ucapnya.
Hal ini terbukti bahwa negara tidak hadir saat perusahaan penerbangan milik Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rusdi Kirana  telah membuat kerugian pada masyarakat.
“Ketidak hadiran negara terbukti lagi.  Kok Menteri Jonan tidak turun tangan untuk mengecek keadaan yang terjadi,” tutur Arif. 
Buruknya keselamatan dan pelayan jasa penerbangan di Indonesia juga tak tepas dari law enforcement yang dijalankan oleh pihak regulator.
“Kalau dengan Lion Air, Pemerintah Jokowi tidak tegas Untuk menindak dan menghukum Lion Air dengan sanksi berat, artinya Jokowi Tidak punya niat melindungi masyarakat.Untuk itu  Jokowi harus copot Menteri Perhubungan Ignasisus Jonan yang terkesan penakut terhadap pemilik Lion Air,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri perhubungan Iganasius Jonan harus berani memberikan sanksi yang berat bagi Lion Air. Demikian disampaikan FX.Arief Poyuono  Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, dalam siaran persnya yang diterima redaksi, Minggu (22/2).
“Lion Air sudah meyebabkan kerugian pada konsumen Dan menganggu ketertiban Umum di Bandara,” ucapnya.
Sambung dia, sudah cukup catatan Kinerja pelayanan Lion Air yang buruk yang berimbas pada kerugian konsumen.
“Paling tidak, Kementerian Perhubungan tidak memberikan izin trayek dulu, khusus untuk Lion Air yang penerbangannya kerap terlambat Dan merugikan konsumen,” sergahnya.
Arif juga menjelaskan, bukan hanya disaat liburan Hari raya Imlek saja Lion Air merugikan para penumpang dengan delay berhari-hari tanpa ada kepastian yang jelas.
Tahun 2011 tepatnya Bulan Juni Manajemen Lion Air dipanggil Kemenhub Karena Pendapat peringatan keras akibat keterlambatan yang hampir mirip dengan yang terjadi Kali ini.
Alasan Manajemen Lion Air pada saat itu mengaku delay secara beruntun yang dialami maskapai ini akibat migrasi sistem penjadwalan kru dan cuaca buruk yang terjadi namun kemenhub tidak memberikan sanksi apapun.
Tahun 2013 Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah meminta Kementerian Perhubungan tidak memberikan izin penambahan rute bagi Lion Air untuk sementara waktu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sekjen Amanah Indonesia Raya, Kusnawan, menilai pertarungan para calon Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan semakin panas. 
Saat ini posisi Hatta sebagai ketua umum PAN, diserang oleh kubu Zulkifli yang mengusung isu perubahan. Menurut kusnawan, posisi Hatta sebenarnya masih di atas angin karena ide perubahan yang diusung Zulkifli belum konkret.
“Zulkifli butuh terobosan baru yang benar-benar tampil luar biasa jika ingin bertarung dengan Hatta,” ujar Kusnawan di Jakarta, sabtu(21/2).
Dia menilai ide Zulkifli soal perubahan masih kurang jelas, dan kemungkinan malah bisa dipahami sebagai upaya membawa PAN keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) demi bergabung dengan partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Jargon perubahan itu bisa jadi akan ditafsirkan untuk membawa PAN keluar dari KMP,” kata Kusnawan
Kusnawan, melanjutkan, apabila ukurannya adalah ketokohan, maka cukup berat bagi Zulkifli untuk bersaing dengan Hatta yang dikenal sebagai politikus dan komunikator ulung yang sangat pengalaman di birokrasi.
“Masyarakat menilainya beliau (Hatta) seorang negarawan, bagaimana beliau tujukan pada saat pilpres,” ucapnya. 
Dari sisi prestasi, PAN di bawah Hatta juga dianggap mampu mendulang suara secara signifikan pada Pemilu Legislatif 2014 lalu dibandingkan pada 2009 saat masih dipimpin Soetrisno Bachir.
“Hampir tidak ada cela bagi Hatta. Namun yang pasti, jika benar Zulkifli ingin membawa perubahan dengan mengeluarkan PAN dari KMP, 67 juta rakyat yang memilih Prabowo-Hatta pada Pilpres kemarin akan marah besar dan imbasnya tentunya kepada suara PAN 2019 ,” kata Kusnawan.
Dia juga menilai  bisa saja Zulkifli membawa PAN keluar dari KMP, karena yang dihadapi adalah Hatta sebagai petahanan sekaligus inisiator lahirnya KMP sebagai koalisi partai penyeimbang pemerintahan.
“Dengan tagline perubahan yang diusung, ada semacam sinyal bahwa Zulkifli akan melakukan perubahan besar dalam PAN,” demikian Kusnawan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Polisi berhasil menangkap dua orang pelaku penganiayaan terhadap wartawan lokal, Randy Yasetiawan Priogo (27).
Kendati berhasil mengungkap, tetapi polisi masih belum menentukan status tersangka dua politisi PAN sebagai salah satu pelakunya melainkan hanya dijadikan saksi saja. Padahal, dugaan awal dua politisi itu ikut terlibat untuk menyuruh pelakunya memukuli korban. 
Kasubag Humas Polresta Bekasi Kota, AKP Siswo mengungkapkan, dua pelaku penganiayaan wartawan lokal bernama Muchlis (42) dan Spengli (32).
Kata Siswo, kedua pelaku ditangkap saat melintas di jalan Kartini, Bekasi Timur dengan menggunakan sepeda motor.
“Sedangkan pelaku lainnya, masih dikejar polisi,” ujarnya, Sabtu (21/2).
Diakui Siswo, kedua orang pelaku yang ditangkap itu tanpa melakukan perlawanan, keduanya langsung digiring ke Polresta Bekasi Kota.
“Mereka dijadikan tersangka sesuai keterangan korban dan saksi lainnya, yakni Ketua DPC PAN Bekasi Utara Iriansyah dan Ketua II DPD Kota Bekasi, Faturrahman,” pungkasnya.
Kedua orang pelaku yang sudah ditahan terancam Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yang dilakukan bersama-sama di depan umum dengan hukuman penjara maksimal lima tahun.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Farid Alfauzi Farid menilai sangat aneh apabila perusahaan maskapai penerbangan sekelas Lion Air masih mengandalkan uang talangan negara.
“Padahal itu cuma untuk ganti rugi penumpang yang hanya empat miliar rupiah, apa iya Lion Air tidak bisa mengeluarkan uang empat miliar. Ini pertanyaan besar bagaimana dengan kebutuhan dana perusahaan lainnya terkait manajemen ‘maintenance’ untuk perawatan armada pesawat, serta pembiayaan teknisi,” tegas dia.
Farid mengatakan, pihaknya akan memanggil direksi PT Angkasa Pura pada masa sidang DPR berikutnya.
Pihaknya ingin memastikan apa yang dilakukan direksi PT Angkasa Pura II tidak melanggar undang-undang.
“Ini menyangkut uang negara. ‘Jangan-jangan pihak Lion Air melakukan tekanan terhadap PT Angkasa Pura II,” seloroh dia.
Sebelumnya PT Angkasa Pura II mengeluarkan dana talangan sebesar empat miliar untuk menalangi “refund” atau dana kompensasi penumpang atas sejumlah “delay” penerbangan.

Artikel ini ditulis oleh: