Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan beberapa pihak yang dianggap mempunyai data dan informasi terkait pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Abraham Samad.
“Tidak berhenti di pak Hasto saja, ada juga pihak-pihak lain tapi saya belum tau siapa lagi yang akan dipanggil,” ungkap Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi SP di gedung KPK, Senin (9/2).
Namun demikian, Johan menegaskan bahwa pemanggilan beberapa pihak akan dilakukan setelah hasil analisa yang dilakukan Pengawas Internal (PI) KPK terhadap bukti-bukti yang telah diserahkan oleh Hasto Kristiyanto.
“Pemanggilan beberapa pihak lain tergantung hasil pendalaman PI nanti,” paparnya.
Dia menjelaskan bahwa pemanggilan beberapa pihak selain Hasto bukan hanya untuk memperkuat fakta-fakta terkait persoalan hukum pimpinannya itu.
Mantan juru bicara KPK mengatakan ada kemungkinan pihak tersebut akan dimintai saran apakah perlu dibentuk Komite Etik.
“Setelah PI menyimpulkan, lalu berundinglah pimpinan (yang di luar diindikasikan melanggar kode etik) dan penasihat, tokoh-tokoh kredibel,” pungkasnya.
Seperti diketahui, sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto telah menyerahkan beberapa bukti yang dianggap sebagai fakta atas pelanggaran kode etik yang dilakukan Abraham Samad.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Polda Provinsi Riau bersama jajaran mewaspadai maraknya peredaran uang palsu khususnya di daerah-daerah pesisir atau jauh dari Ibu Kota Pekanbaru.
“Ini juga merupakan upaya pengembangan dari pengungkapan kasus uang palsu yang berhasil dibongkar beberapa hari lalu,” kata Kepala Bidang Humas Polda Riau Ajun Komisaris Besar Guntur Aryo Tejo di Pekanbaru, Selasa (10/2).
Sebelumnya Polda Riau bersama jajaran Polres Rokan Hilir juga berhasil mengungkap kelompok pembuat uang palsu yang mengedarkannya di wilayah pesisir Riau.
Ketika itu, akhir pekan lalu, aparat berhasil menangkap seorang residivis Hermansyah, 44 tahun dan rekannya Junaidi, 42 tahun, yang didapati sedang membuat mata uang rupiah palsu.
“Pelakunya ada tiga orang, satu lagi yakni Basar namun masih DPO. Ketiganya bersama-sama membuat uang palsu lalu mengedarkannya di sekitar Rokan Hilir,” kata dia.
AKBP Guntur mengatakan, kasus tersebut terungkap saat Kepolisian Sektor Bagan Sinembah, Rokan Hilir menerima laporan adanya temuan uang palsu di daerah itu.
“Nama pelaku Hermansyah langsung muncul dalam target utama perburuan polisi. Lalu pada Jumat (6/2), anggota menciduknya sewaktu berada di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 6 Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah,” ujar dia.
Dia mengatakan, Hermansyah diamankan tanpa ada perlawanan, dan dari keterangan dia didapati dua nama pelaku lainnya yakni Junaidi dan Basar.
“Junaidi berhasil diamankan, sementara Basar masih dalam pengejaran.”
Guntur mengatakan, Junaidi berhasil ditangkap saat berada di Kepenghuluan (setingkat kelurahan) Sukajadi Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Rokan Hilir.
Dari tangan tersangka itu, lanjut dia, anggota berhasil mengamankan barang bukti berupa uang palsu senilai Rp5.600.000.
“Sejauh ini kasusnya masih dalam pengembangan dan seorang pelaku yang masuk dalam daftar pencarian masih dalam pengejaran,” kata dia.
AKBP Guntur mengimbau masyarakat untuk mewaspadai peredaran uang palsu dengan cara senantiasa mengamati mata uang yang diterima dari siapapun.
“Kenali ciri-ciri uang palsu dengan diraba, diterawang dan lainnya sehingga tidak menjadi korban pelaku pengedar uang palsu,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Presiden Jokowi menjelaskan penandatangan nota kesepahaman terkait industri otomotif Malaysia Proton.
“Kita saat itu diundang untuk datang ke Proton dan yang hadir di sana adalah chairmannya DR Mahathir Mohammad yang mengundang secara khusus dan hadir juga PM Malaysia Najib Razak, jadi saya pada posisi diundang datang,” katanya, Selasa (10/2) dini hari.
Menurut dia, penandatanganan nota kesepahaman itu adalah business to business dan juga masih dalam tahapan sangat awal.
Menurut Presiden, kalau bicara mobil nasional, dirinya akan bicara Esemka. “Yang jelas kalau mobil nasional itu brand dan principalnya harus di Indonesia,” katanya.
Dalam kesempatan itu Presiden juga menjelaskan hasil kunjungan kenegaraan ke Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina.
“Dengan Brunei Darussalam tidak banyak hal yang bisa kita sepakati karena kita tidak banyak masalah dengan Brunei. Brunei stabil dan baik, kondisi buruh migran baik dan kita mengundang banyak lagi investor ke Indonesia,” katanya.
Sementara dengan Filipina disepakati percepatan pembahasan mengenai batas landas kontinen. “Kemudian telah ditandatangani kerja sama terkait pemberantasan narkotika dan bahan berbahaya, kerja sama bidang pendidikan dan terkait pertahanan,” kata Jokowi.

Artikel ini ditulis oleh: