Jakarta, Aktual.co —  Para pejabat dan Aparatur Sipil Negera (ASN) di lingkungan Provinsi Banten diminta untuk segera menyerahkan laporan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), sesuai surat Edaran Kemenpan RI No 1 Tahun 2015.
“Jika memang sudah aturanya, tidak hanya pejabat yang harus melaporkan harta kekayaannya, tapi seluruh PNS baik yang berjabatan atau tidak. Laporan ini sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Kurdi Matin di Serang, Senin
Kurdi mengatakan dengan adanya Surat Edaram Kemnpan RB tersebut, pihaknya menghimbau seluruh PNS atau ASN di lingkungan Pemprov Banten untuk segera melaporkan kekayaanya, hingga tenggat waktu yang telah ditentukan.
“Dari pada nanti teman-teman ditegur, maka segera laporkan Form A, jika nanti terjadi mutasi maka tinggal laporan Form B-nya. LHKPN salah satu cermin ketaatan kita sebagai aparatur pemerintah, terhadap kewajiban yang harus dilaporkan dari pergerakan kekayaan/asset yang kita miliki,” kata Kurdi Matin.
Kurdi menyebutkan, saat ini jumlah total Pegawai (PNS) di Lingkungan Pemprov Banten mencapai sekitar 4.500 orang. Pihaknya akan segera melakukan sosialisasi kepada seluruh PNS melalui Kepala SKPD masing-masing, apalagi saat ini Pemprov Banten sudah selesai melakukan penataan pegawai.
Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi sebelumnya mengatakan bahwa melalui surat edaran bernomor 1 tahun 2015, diharapkan para pimpinan instansi pemerintah menetapkan wajib lapor harta kekayaan bagi seluruh ASN secara bertahap.
Dimulai dari pejabat setingkat eselon III dan IV untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), kepada pimpinan instansi pemerintah masing-masing atau melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pengamat hukum dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat (Sumbar) Suhardi mengatakan hukuman mati mengandung pesan kewibaan penegakan hukum di Indonesia.
“Eksekusi mati bagi terpidana kasus narkoba, adalah pesan terhadap dunia luar bahwa Indonesia sangat tegas dalam penegakan hukum bagi kasus tersebut,” katanya di Padang, Senin (9/2).
Ia menambahkan, terlepas dari adanya beberapa negara lain yang melakukan protes terhadap pemberlakuan hukuman mati bagi warganya, hal itu jangan sampai mempengaruhi jalannya penegakan hukum di Indonesia.
“Bangsa lain haru menghormati proses hukum bagi kasus Narkoba, jangan sampai ada intervensi yang berlebihan terhadap kasus itu,” ujarnya.
Ia mengatakan pelaksanaan hukuman mati bukan hanya diberlakukan bagi warga negara lain, tapi juga berlaku terhadap warga negara Indonesia.
“Itu sudah menunjukan, hukuman mati berlaku bagi siapa saja yang terlibat kasus narkoba,” sebutnya.
Untuk itu, tambahnya, Indonesia sebaiknya melakukan diplomasi terhadap negara lain yang warganya akan dieksekusi mati. Hal itu akan memberikan pemahaman terhadap pemberlakuan hukuman tersebut.
“Jangan sampai penerimaan dunia luar terhadap hukuman mati mengandung makna negatif atau pelanggaran HAM,” katanya.
Sebagai negara yang menghormati hak untuk hidup (right to life), Indonesia sudah mentaati proses hukum bagi terpidana hukuman mati, dan itu berlangsung cukup lama.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan bahwa memang seharusnya Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi. 
Menurut dia, hal itu agar persoalan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Abraham Samad sebagai ketua KPK tidak berlarut-larut.
“Memang sudah seharusnya begitu, kalau dibiarkan ini berkepanjangan repot,” kata Fadli usai memimpin sidang Paripurna, di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (9/2).
Bahkan, dirinya menyarankan KPK juga melakukan konfrontasi antara Hasto dengan Abraham, selain memberikan sejumlah bukti.
“Kalau perlu pak Hasto dikonfrontasikan saja dengan Abraham. Bertemu muka bisa diketahui mencocokan jam berapa,”
“Sebab, masyarakat lelah dengan polemik yang tidak berkesudahan menguras waktu tenaga dan pikiran,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang