Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR RI, Syarifuddin Suding mengatkan bahwa Revisi Undang-Undang (RUU) KPK yang masuk dalam prolegnas 2015 adalah lanjutan dari RUU prolegnas tahun lalu.
Kendati demikian, dirinya tidak mengetahui ikhwal siapa yang mengajukan RUU tersebut.
“Karena itu masih prolegnas tahun lalu dan masih dilanjutkan tahun ini. Saya juga tidak tahu apakah ini usul inisiatif dari pemerintah atau DPR, dalam kaitan menyangkut revisi,” kata Suding, usai sidang Paripurna, di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (9/2).
Menurutnya, urgensi dari revisi UU itu karena banyak pihak yang menginginkan revisi. “Misalnya, ada pihak yang meminta hak imunitas pimpinan KPK yang sebelumnya tidak di atur dalam UU No 30/ 2002 itu,”
“Katakan misalnya ada pimpinan KPK tersangka lalu dinonaktifkan bagaimana tentang sisa jabatan, apakah dengan sisa pimpinan kolektif kolegial masih punya landasan hukum dalam mengambil kebijakan atau tidak. Ini kan belum diatur.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Sekjen Komnas Pendidikan Andreas mengatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan lebih baik memperbaiki sistem pendidikan kurikulum 2013 ketimbang membentuk Direktorat Keayahbundaan dan menerapkan e-sabak. 
Perbaikan itu harus dengan segera merubah buku dan sistem penilaian kurikulum 2013.
“Lebih baik setahap demi setahap perbaiki sistem pendidikannya, jangan banyak keinginan bikin program tapi nggak berjalan dengan efektif,” ujar Andreas, Senin (9/2).
Andreas mengatakan, kisruh mengenai kurikulum sangat bermasalah, banyak kepala dinas yang menggiring kepala sekolah untuk mengikuti kurikukum 2013.
“Jangan mencari yang lain sebelum itu dibereskan dulu kurikulumnya, beresi sistemnya baru kalau sudah oke masuk ke yang lain. Ini yang satu belum selesai sudah masuk ke yang lain dengan dana yang begitu besar sementara (direktorat) Keayahbundaan sudah ada di BKKBN,” kata dia.
Paradigma kurikukum 2013 sudah cukup bagus, hanya yang menjadi kendala adalah buku dan sistem penilaian.
“Kalau yang lainnya sudah bagus mengikuti perkembangan jaman, hanya aplikasinya terkendala di buku dan sistem penilaian. Sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum itupun setelah saya datangi satu per satu ternyata tidak sesuai dengan kurikulum 2013 itu sendiri. Jadi kurikulum memang harus dirubah karena tidak sesuai penerapannya di lapangan,” kata Andreas.
Sementara, soal kebijakan penerapan e-sabak ke sekolah, dirinya menyebut, jika infrastrukturnya bagus maka e-sabak bisa efektif. Misalnya, di DKI Jakarta yang notabane kota besar masalah pendidikan sering terganggu, apalagi di daerah. Dicontohkan, untuk rencana ujian nasional melalui digital fasilitasnya masih belum bagus, terlebih di daerah.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR F-PDIP Masinton Pasaribu mengingatkan Hendropriyono agar tak memanfaatkan Jokowi terkait kerjasama dengan perusahaan otomotif Malaysia, Proton.
Jokowi diminta waspada terhadap siapapun yang ingin memanfaatkan posisinya saat ini selaku presiden.
“Hendropriyono nggak boleh memanfaatkan (Jokowi). Saya rasa kunjungan ke sana (Malaysia) di luar mobil itu tadi,” kata masinton, di gedung DPR, jakarta, Senin (9/2).
Dia menambahkan, kebijakan Jokowi rawan dibelokkan oleh lawan politik karena sifat yang apa adanya dalam bertindak.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa penolakan grasi oleh Presiden Joko Widodo yang diajukan dua narapidana mati berkewarganegaraan Australia Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, tidak bisa digugat.
“Presiden memberikan grasi (berdasarkan pertimbangan) posisinya tidak sama dengan pejabat Tata Usaha Negara. Jadi grasi tidak termasuk putusan pejabat Tata Usaha Negara,” kata Yusril, ditemui usai meresmikan kantor hukum Ihza and Ihza di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Senin (9/2).
Ia mengaku bahwa dirinya sempat mengajukan gugatan ke pengadilan terkait hal itu, namun ditolak karena grasi bukan keputusan pejabat Tata Usaha Negara, melainkan grasi merupakan hak kepala negara yang diatur oleh Undang-Undang.
“Sudah ada yuridis prudensi bahwa grasi tidak bisa di-PTUN-kan,” imbuh pengamat hukum tata negara itu.
Sehingga, lanjut Mantan Menteri Hukum dan HAM pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri itu, eksekusi mati terhadap dua terpidana mati Myuran Sukumaran dan Andrew Chan sudah otomatis bisa dilaksanakan oleh eksekutor.
Apalagi pengajuan Peninjauan Kembali untuk kedua kalinya itu sudah ditolak oleh Pengadilan Negeri Denpasar.
“Kalau, misalnya, Pengadilan Negeri dianggap PK tidak memenuhi syarat dan novum (bukti baru) tidak cukup dan ditolak oleh hakim pengadilan, maka saat itu bisa dieksekusi (mati),” imbuhnya.
Peluang kedua narapidana mati yang menyelundupkan heroin seberat 8,2 kilogram itu nampaknya sudah tertutup setelah grasi atau pengampunan telah ditolak oleh Presiden Joko Widodo.
Pengadilan Negeri Denpasar sebelumnya telah menolak PK yang diajukan oleh kuasa hukum keduanya yakni Todung Mulya Lubis.
Kuasa Hukum kedua narapidana berkewarganegaraan Australia, Todung Mulya Lubis dalam pekan ini berencana untuk mendaftarkan gugatan atas penolakan grasi mereka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby